Lepasnya Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pendidikan

TintaSiyasi.com-- Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). 

Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI (Kontan.co.id, 8/9/2021).

Pemerintah berencana mengenakan PPN pada jasa pendidikan sebesar 7% dengan alasan untuk menertibkan administrasi demi meratanya pendidikan dan tidak ada kesenjangan. Kecuali sekolah negeri yang akan tetap mendapat fasilitas dari pemerintah, lembaga sekolah yang akan dikenakan PPN adalah sekolah yang tidak menjalankan sistem pendidikan nasional atau tidak berorientasi nirlaba. Misal sekolah Internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta pertahun. Pemerintah mengatakan itu sebagai bentuk keadilan dalam perpajakan.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dianggap sebagai bisnis bukan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya. Pendidikan saat ini tak ubahnya seperti perusahaan yang akan menghasilkan banyak laba keuntungan. Bagi lembaga pendidikan tersebut dengan dikenakannya PPN terhadap beberapa sekolah akan menyebabkan pihak sekolah tidak lagi mengutamakan mutu pendidikan dan menghasilan lulusan terbaik. Tetapi mereka akan berpikir bagaimana mereka mampu mendapat target laba dan mampu untuk membayar pajak yang dibebankan pemerintah terhadap mereka. Sekolah tidak lagi berpikir bagaimana kualitas pendidikan saat ini dan generasi yang mereka hasilkan nantinya akan seperti apa. 

PPN yang rencananya akan segera diterapkan ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat menilai dengan rencana ini beban pendidikan yang harus ditanggung mereka akan lebih besar lagi dan itu akan sangat membebani masyarakat. 

Pendidikan harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya karena pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara yang ingin maju. Dulu negeri ini menghasilkan orang-orang cerdas dan terbaik hingga mampu menjadi contoh bagi negara lain dan justru saat ini pendidikan di negeri ini jauh dari kata baik bahkan semakin karut-marut sistem pendidikan yang diterapkannya.

Pendidikan sangat urgen karena itu di masa Islam, pendidikan sangat diutamakan dan diberi kesempatan bagi semua rakyat untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Negara menyiapkan  guru-guru terbaik serta memberi fasilitas terbaik bagi pendidikan. Bahkan negara akan memberi gaji yang sangat tinggi bagi para guru sehingga mereka hanya berpikir bagaimana mencerdaskan anak bangsa, maka tidak heran jika di masa Islam banyak menghasilkan para ilmuwan dan ulama-ulama terbaik dunia. 

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh." (HR. Muslim no. 1631).

Pendidikan akan kembali kefitrahnya ketika negara menerapkan syariat Islam secara sempurna. Wallahu a'lam. []


Oleh: Lutfiatul Khasanah
(Pendidik)

Posting Komentar

0 Komentar