Kompensasi Wakil Menteri, Bukti Rezim Jokowi Tak Punya Hati

TintaSiyasi.com-- Ketika Anda membaca artikel yang telah tayang di Kompas.com dengan judul: “Jokowi Teken Perpres, Wakil Menteri Akan Dapat Bonus hingga Rp 580 Juta”, apa yang terlintas dalam benak Anda? Apa yang dirasakan ketika Anda juga melihat banyak kesulitan yang menghimpit rakyat?

Tak punya hati! Itulah yang pantas disematkan kepada rezim Jokowi. Bisa-bisanya Presiden  Jokowi meneken perpres yang menjamin jabatan wakil menteri (wamen) mendapat kompensasi ratusan juta rupiah, di saat rakyat harus menanggung beban hidup yang sulit diperparah dengan adanya wabah Covid-19. 

Wabah Covid-19 telah mengoyak sendi-sendi kehidupan. Banyak rakyat kecil yang terdampak karenanya. Bagi seorang ayah atau suami setelah di-PHK dari tempat kerjanya tentu tak bisa lagi menghidupi keluarga, karena kesempatan untuk mencari nafkah sangatlah susah. Kondisi sulit pun dirasakan oleh para pengusaha. Dengan terpaksa mereka mem-PHK pekerja karena usahanya pailit. 

Begitu juga tak terhitung berapa banyak rakyat yang meninggal terpapar virus corona dan mati kelaparan. Banyak pula anak-anak harus menjadi yatim piatu karena kehilangan ayah dan ibunya. Sungguh penderitaan yang tak ada ujungnya. Itulah salah satu kondisi rakyat saat ini di tengah pandemi yang tak tahu kapan akan berakhir. 

Sungguh, rezim Jokowi tak punya hati, tak punya empati sedikit pun. Ketika Pak Jokowi  akan mengeluarkan regulasi yang menjamin jabatan wakil menteri mendapat kompensasi ratusan juta, adakah terlintas sedikit saja kesulitan dan penderitaan yang dihadapi rakyatmu? Saya rasa tidak. Tanpa melihat kondisi rakyatnya, regulasi tersebut tetap ditandatangani pada 19 Agustus 2021. 

Kompensasi yang diberikan buat wakil menteri ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021, sebagai bentuk perubahan kedua atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Dalam perpres ini, presiden menetapkan uang penghargaan/bonus bagi wakil menteri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya senilai Rp580 juta untuk satu periode masa jabatan. 

Wow, jumlah yang sangat fantastik. Itu bonusnya loh. Padahal, gaji yang diterima para wakil menteri ini tentu saja lebih dari cukup, bahkan berlebih. Pantas saja banyak orang yang melirik menjadi pejabat negara, salah satunya menjadi wakil menteri. 

Terkait penghasilan wakil menteri sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri. Tunjangan yang didapat wakil menteri sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan bagi pejabat negara tertentu. Berdasarkan keputusan tersebut, tunjangan yang diberikan kepada menteri sebesar Rp13,6 juta per bulan. Artinya, wakil menteri akan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp11.560.000.

Tak hanya mendapat tunjangan jabatan, para wakil menteri juga akan mendapat fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan dan jaminan kesehatan. Kendaraan dan rumah dinas yang didapat wakil menteri akan sama dengan pejabat eselon I.a. Jika kementerian bersangkutan belum menyediakan rumah jabatan bagi wakil menteri, maka mereka akan diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35 juta setiap bulan. 

Sungguh, rezim Jokowi begitu peduli terhadap para pejabat negara, memastikan kesejahteraan buat mereka. Tapi mengapa berbanding terbalik perlakuannya terhadap rakyat. Rezim Jokowi seakan tak peka dan tak peduli dengan nasib rakyatnya, seakan menutup mata terhadap duka mereka. Kalaupun membantu, seakan tak rela dan terlihat setengah hati. Misalnya saja pada pemberian bansos untuk rakyat miskin sering tak tepat sasaran. Bahkan, yang membutuhkan malah tak mendapatkan. 

Inilah bukti ketika hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sistem yang menjadikan seorang pemimpin hilang kepekaan, kepedulian terhadap rakyatnya. Seakan mati mata hatinya.[]


Oleh: Siti Aisyah, S.Sos.
(Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis Depok)

Posting Komentar

0 Komentar