KKB Serang Nakes, di Mana Perlindungan Negara?


TintaSiyasi.com -- Lagi-lagi Negara dikejutkan dengan berita tindakan separatisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang berujung penyerangan oleh 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kiwiro Pegunungan Bintang Propinsi Papua pada Senin 13 September 2021 lalu. Nakes tersebut di antaranya Restu Pamanggi, Marselinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Christina Sampetonapa, mereka saat ini menjalani pemulihan trauma dan pengobatan.  

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua, dr Donald Aronggear, mengatakan, seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang saat ini dihentikan sementara karena situasi yang belum sepenuhnya terkendali. IDI Papua, kata dia, telah mengirimkan surat pada Gubernur Papua untuk meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. IDI Papua juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari TNI-Polri di Papua yang telah membantu mengevakuasi hingga menyediakan fasilitas transportasi bagi para korban. (Jakarta, Beritasatu.com)

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Anggota Komisi IX DPR tersebut meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut.Sebab selama kelompok ini masih ada, maka keselamatan rakyat akan merasa terus terancam dan menggganggu aktivitas-aktivitas vital masyarakat, dan merusak persatuan serta mengancam kedaulatan. 

Netty menyatakan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah. “Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara,” tegasnya. Pemerintah diminta memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Jakarta, Beritasatu.com)

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya perawat Gabriella Meilani di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Perawat Gabriella Melani meninggal dunia usai dirinya jatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri dari serangan kelompok bersenjata. Untuk itu, ia mendesak negara untuk segera mengusut tuntas kematian perawat Gabriella. Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil."

Tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Selain itu, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Amnesty International Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian élite-elite politik (Jakarta.Merdeka.com)

Serangan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan apalagi sampai berulang. Hal ini disebabkan pemerintah yang tidak serius dalam menyelesaikan masalah Papua, ini dapat dibuktikan dengan semakin berulahnya kelompok sparatis dan keamanan rakyat semakin terancam serangan terhadap nakes seharusnya membuat pemerintah lebih serius dan bertidak tegas memberantas kelompok separatis. Negara harus bisa mandiri dalam arti lepas dari intervensi-intervensi internasonal dalam membuat kebijakan terkait hal itu, sebab tidak ada yang menjamin keberadaan KKB ini lepas dari pengaruh asing.

Inilah akibat diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi yang hanya mengutamakan kepentingan kapitalis. Karena Itu solusi Papua utamanya mengenai kasus penyerangan terhadapa nakes tidak akan pernah terwujud, selama kapitalisme menjadi pijakan. Kapitalisme hanya akan berpihak pada para pemilik modal dan abai terhadap nasib warga asli Papua, kerusakan alam akibat eksploitasi tanpa henti juga miskinnya warga asli Papua adalah bukti tak terbantahkan buruknya sisitem kapitalisme dalam menyelesaikan masalah Papua. 

Dalam sistem kapitalisme pintu disintegrasi separatisme dibuka lebar dengan bermacam ketidakadilan yang dihadapi masyarakat Papua karena dalam pikiran mereka hanya keuntungan semata tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Sistem ekonomi yang timpang, tidak ada pemerataan. Juga karena masuknya asing melalui media-NGO dan lain-lain memprovokasi rasa kecewa publik terhadap pemerintah dan mengarahkan menjadi gerakan separatisme. Persoalan Papua utamanya mengenai kasus penyerangan para nakes akan bisa terselasaikan dengan tuntas jika diterapkannya sistem islam secara kaffah. 

Dimana Islam mewajibkan negara untuk mandiri dan berdaulat dalam mengurusi rakyatnya serta terbebas dalam intervensi asing ataupun arahan internasioal. Jika persoalan Papua di selesaikan dengan cara kepemimpinan khilafah, maka yang akan dilakukan adalah : 

Pertama, membangun infastruktur pendidikan,kesehatan dan pemenuhan dasar secara layak, dimana semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki papu. Dimana masyarakat dilibatkan dalam pegelolaanya, negara sebagai pelaku utama eksplorasi dan eksploitasi SDA tidak diserahkan kepada asing atau swasta. Dengan begitu kesejahteraan hidup masyarakat papua akan bisa terwujud.

Kedua, menegakkan hukum secara tegas dan adil baik kepada kelompok sparatis atau tindakan kriminal lainnya. Dalam Islam menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban dan memisahkan diri dari negara merupakan keharaman, dimana setiap pelaku bughat atau makar akan diberi sanksi dengan diperangi (memerangi disini maksudnya men-tadib/memberi pelajaran tanpa membunuh nyawa) dengan tujuan agar mereka kembali bersatu dalam negara.

Islam mencegah segala bentuk intervensi asing

Perlakuan islam terhadap dzimmi (Non muslim  yang berada dalam lindungan khilafah) sangat adil. Sistem Islam juga menghasilkan tata kehidupan yg menutup munculnya benih disintegrasi. Hanya dengan diterapkannya system islam secara kaffah semua problematika umat akan bisa teratasi sampai keakar–akarnya, bukan negara yang menerapkan system demokrasi kapitalisme.

Wallahua’lam bishawab

Oleh: Lilik Rosyidah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar