Kelonggaran Pajak untuk Pemodal, FAKKTA: Lumrah dalam Sistem Kapitalisme



TintaSiyasi.com-- Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai pemberian kelonggaran pajak kepada pemodal adalah hal lumrah dalam sistem kapitalisme.

"Hal ini merupakan potret yang lumrah dalam sistem kapitalisme, dimana pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan mereka, dan cenderung memberikan kelonggaran kepada para pemilik modal, yang memang lazimnya membiayai biaya politik rezim berkuasa," ungkapnya pada TintaSiyasi.com, Rabu (22/09/2021). 

Menurutnya, kebijakan yang kontras tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada para pemodal (korporasi) ketimbang kondisi masyarakat banyak. 

"Selain itu, dengan segala cara ia menempuh kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara meskipun berpotensi membuat sebagian besar rakyat akan mengalami kesulitan," bebernya. 

Ia menuturkan, rencana pemerintah yang akan menarik pajak pada barang-barang kebutuhan pokok merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan. Padahal, pendapatan dari sektor tersebut relatif kecil. 

"Seperti diketahui rencana tersebut merupakan masukan dari Bank Dunia, agar pemerintah memperluas sumber penerimaan pajak, termasuk menyasar barang-barang yang selama ini belum dikenakan pajak, barang-barang pokok, dan jasa-jasa tertentu, seperti pajak di sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya 

Padahal menurutnya, sebagian besar konsumen barang-barang tersebut adalah penduduk menengah bawah. sehingga kebijakan itu berpotensi menyebabkan beban masyarakat menengah bawah akan semakin besar. 

"Sementara itu, pada saat yang sama, pemerintah malah kurang serius dalam menarik pajak korporasi-korporasi besar di sektor perkebunan dan pertambangan, yang potensinya jauh lebih besar," tegasnya. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, hal tersebut jelas kontras dengan risalah Islam, karena pajak bukan merupakan sumber utama penerimaan negara. Dalam Islam, ia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber lain, seperti pengelolaan sumber daya alam yang akan dikuasai dan dikelola oleh negara. 

"Adapun pajak hanya akan menjadi sumber pelengkap ketika sumber utama tidak mencukupi, dan pajak hanya ditarik kepada orang-orang yang mampu saja," pungkasnya.[] Witri Osman

Posting Komentar

0 Komentar