Kekayaan Pejabat Meroket Selama Pandemi

TintaSiyasi.com-- Jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sudah menjadi ciri khas negara yang menganut sistem kapitalisme. 'Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin', begitulah pepatah mengatakan. Yang mengkhawatirkan ketika kekayaan para penjabat meningkat di tengah kemiskinan rakyatnya selama pandemi seperti yang disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar.¹

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menilai bahwa pertambahan kekayaan para pejabat merupakan hal yang wajar dan bukanlah dosa. Menurutnya, kenaikan harta kekayaan tak menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Namun pihaknya tetap mewaspadai kenaikan harta kekayaan karena hibah. Sebab bila seorang pejabat secara rutin menerima hibah, maka harta kekayaannya patut dipertanyakan.²

Padahal Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai banyak anggota DPR yang malas membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tak ada sanksi apabila tak melakukannya.³

Sistem kapitalisme telah memberikan peluang kepada siapapun termasuk para pejabat untuk memiliki harta tak terbatas jumlahnya. Segala cara boleh dilakukan asalkan menguntungkan dan kekayaannya bisa bertambah. Apakah harus dengan memeras rakyat melalui pajak, melakukan korupsi dan penipuan, menimbun harta, dan lain sebagainya. Undang-undang dan sanksi yang telah dibuat seolah hanya formalitas belaka yang seringkali tidak pernah memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Maka wajar jika jurang antara yang kaya dan yang miskin cukup signifikan dalam sistem kapitalisme. Ibaratkan langit dan bumi. Akhirnya kesejahteraan hanya didapatkan oleh segelintir orang. 

Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan. Artinya kaya dan miskin bisa saja terjadi karena itu adalah ujian bagi manusia. Namun ketimpangan kaya dan miskin dalam sistem Islam tidak begitu mencolok seperti dalam sistem kapitalisme.Sebab Islam mampu menyejahterakan seluruh rakyat dan mengatur agar kekayaan tidak hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah SWT berfirman:

كَيْ لاَ يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS al-Hasyr [59]: 7).

Adanya pengelompokan harta menjadi 3 (tiga) bagian dalam Islam, yaitu harta kepemilikan individu, umum, dan negara. Ini bertujuan agar bisa membedakan antara harta mana yang boleh dan tidak boleh dimiliki individu. 

Pada harta kepemilikan individu, Islam juga telah memberikan rambu-rambu kepada setiap individu agar memperhatikan cara memperoleh, menguasai hingga mendistribusikan harta agar sesuai dengan ketentuan syara'.

Dengan begitu, ketika individu hanya diperbolehkan untuk memiliki harta apa saja selain harta kepemilikan umum (mencakup air, api, dan padang rumput) ataupun harta kepemilikan negara (seperti zakat, jizyah, khajraj, ghanimah, dan seterusnya) dengan jumlah yang tidak terlalu banyak seperti rumah, tanah dengan luas tertentu, uang, dan kendaraan, maka ia tidak diperbolehkan untuk mencari dan menguasai harta yang bukan menjadi haknya. 

Hal itu juga berlaku untuk para pejabat. Sehingga ketika para pejabat mengalami pertambahan kekayaan terlebih setelah menjabat dan di luar kadar yang wajar, harusnya harta itu dipertanyakan, diselidiki, dan dibuktikan perolehannya terlebih dahulu. Jika benar dinyatakan harta itu bukan haknya atau karena diperoleh pejabat selain dari pendapatannya, maka harta itu dinyatakan sebagai harta ghulul (harta haram untuknya) yang harus diserahkan ke kas negara (Baitul Mal). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

"Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian untuknya (gaji) maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul." (HR Abu Dawud, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membentuk Badan Pengawasan atau Pemeriksa Keuangan yang bertugas mengawasi pejabat, sehingga lebih memudahkan untuk mengetahui jika ada pejabat pemerintahan yang melakukan kecurangan.

Negara juga harus melakukan penghitungan kekayaan pejabat secara berkala. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Umar bin Khaththab ra selama menjabat sebagai khalifah. Beliau sering menghitung kekayaan pejabat di awal dan akhir jabatan. Jika diketahui ada kenaikan kekayaan harta yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan kekayaan tersebut didapat dengan cara halal.

Abdullah bin Umar menuturkan, Khalifah Umar bin Khaththab memerintahkan pencatatan harta para penguasa daerah. Jika ada kelebihan kekayaan dari jumlah yang wajar, maka Umar membagi dua kelebihan harta mereka itu. Setengah untuk pejabat itu dan setengahnya disita dan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal (Al-Hafizh as-Suyuthi, Târîkh al-Khulafâ’, hal 132).

Negara juga akan memberikan sanksi yang tegas kepada para pejabat yang melanggar dan berbuat curang. Ini untuk memberikan efek jera kepada siapa pun yang melanggar, dan kepada pejabat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Namun, aturan ini tidak bisa ditegakkan secara utuh oleh negara yang masih menganut sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini, sejak didirikan memang tidak pernah sinkron antara teori dengan praktik di lapangan. Maka, satu-satunya harapan hanyalah sistem Islam (khilafah); sistem yang aturannya dibuat oleh Allah Al-Khaliq dan Al-Mudabbir, yang mampu menyelesaikan segala problematika dengan sempurna termasuk permasalahan mengenai kekayaan pejabat yang selalu meroket setelah menjabat, terlebih selama pandemi. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. []


Oleh: Wahidah Nur Hasanah
(Mahasiswi)


Sumber:
[¹]
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907204446-12-691106/kpk-703-persen-harta-pejabat-negara-naik-selama-pandemi
[²] https://www.kompas.tv/amp/article/209317/videos/pejabat-negara-makin-kaya-selama-pandemi-kpk-bertambah-70-persen?page=2
[³] https://www.kompas.tv/article/209220/tak-ada-sanksi-anggota-dpr-jadi-malas-buat-laporkan-harta-kekayaan-ke-kpk?medium=whatsapp

Posting Komentar

0 Komentar