Kapal China Masuk Laut Natuna, di Mana Kedaulatan Negara?



TintaSiyasi.com-- Pada 13 September 2021, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menngungkapkan kapal penjaga pantai (coast gruard) China masuk ke wilayah Natuna RI. Menurut Sekretaris Bakamla, S. Irawan, ada ribuan kapal asing termasuk milik Vietnam dan China yang masuk perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar, namun terlihat dengan pantauan mata ataupun pengamatan udara.

Irawan menyebut sejumlah hambatan Bakamla dalam menjaga perbatasan. Salah satunya adalah persoalan sarana dan prasarana. Bakamla hanya memiliki 10 kapal, dan tidak memiliki armada untuk pemantauan udara. Selain itu, kapal-kapal Bakamla kondisinya sangat miris. Walhasil, akibat pengawasan Bakamla yang tidak optimal akibat keterbatasan armada, tidak sedikit kapal asing memasuki perairan Indonesia (cnbc, 13/09/21).

Tidak hanya Bakamla, sejumlah nelayan tradisional di Kepulauan Riau melaporkan berpapasan dengan enam kapal China, salah satunya destroyer Kunming-172, di Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal perang China itu membuat nelayan lokal takut melaut. Ketua Centre for Chinese Studies, Rene L Pattiradjawane, menuntut pemerintah Indonesia agar dengan tegas menanyakan maksud China mengirim kapal perang mereka ke Laut Natuna Utara (kompas.id, 15/09/21). 

Menurut Komisi VII DPR RI, Mulyanto, masuknya kapal China Ke Laut Natuna harus disikapi dengan tegas. Pemerintah tidak boleh diam, karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain. Mulyanto juga mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan MenKo Marves, Luhut Pandjaitan, terhadap perlanggaran yang terjadi. 

Apalagi, posisi perairan Natuna sangat strategis, karena di sana sedang dilakukan eksplorasi dan ekspolitasi migas dalam rangka target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Sehingga pemerintah juga harus menjaga keamanan serta mendukung kerja pengawasan Bakamla dengan menyediakan fasilitas operasional yang optimal (tribunnews.com, 16/9/2021).

Apa yang dilakukan China untuk menguasai wilayah Laut China Selatan (LCS) tidak lepas dari strategi geopolitiknya, termasuk proyek besar tentang minyak bumi dan gas alam. Tidak dipungkiri, wilayah LCS menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, terutama di perairan Natuna. Pada 1973, ditemukan Blok East Natuna yang memiliki potensi alam mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF). Di Laut Natuna sendiri terdapat kandungan karbondioksida 72% yang bisa menjadi produk petrokimia. (CNBC, 19/11/2020). 

Dari sisi geostrategis, 90% lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut. Jika sumber daya tersebut dioptimalkan, China dapat memenuhi 40% kebutuhan minyak saat 2030. China mengklaim bahwa Laut Natuna adalah miliknya dengan alasan wilayah ini merupakan perairan untuk menangkap ikan sejak nenek moyangnya. 
Kejadian ini merupakan salah satu bentuk hegemoni kapitalisme global terhadap Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam geopolitik dan geostrategis. 

Indonesia akhirnya menjadi objek penjajahan yang diperebutkan bangsa-bangsa besar termasuk China yang mengklaim 80% wilayah perairan tersebut melalui nine dash line. Amerika pun ikut mengklaim, padahal dari segi geografis Amerika tidak memiliki hak di wilayah LCS. Namun dengan dukungan Jepang dan Australia, Amerika tidak akan pernah membiarkan China mengklaim wilayah tersebut. 

Menurut teori Donald E. Nuechterlin, di antara kepentingan Amerika Serikat dalam konflik LCS adalah kepentingan ekonomi dan tata internasional yaitu Amerika yang terus berusaha mempertahankan kekuatan dominasi di kawasan Asia Pasifik. Inilah ujung jeratan ekonomi kapitalisme yang mampu membungkam siapapun yang menjadi penghalang ambisi kekuasaannya. 
 
Jika negeri-negeri muslim tidak mengubah arah geopolitik mereka sesuai dengan hukum syariat Islam yaitu Khilafah, maka selama itu pula dominasi negara asing akan terus menjajah dan menjarah harta kepemilikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam. 

Sebab, Khilafah laksana perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Khilafah akan menjaga jiwa maupun harta milik umat serta mengaturnya dengan haq untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk menjaga kedaulatan laut. 
 
Dalam pandangan Islam, sungai, laut, danau, teluk, selat, dan sejenisnya termasuk dalam kepemilikan umum. Sebab, dilihat dari fakta bentuk bendanya tidak mungkin dimiliki oleh perorangan. Oleh karena itu laut tidak boleh atau haram dimonopoli oleh pihak tertentu, apalagi dikuasai oleh asing. 
 
Maka dalam pengelolaannya, harta kepemilikan umum akan dikelola oleh negara Khilafah. Khalifah (pemimpin Islam) yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan pendapatan dari barang milik umum kepada rakyat sesuai ijtihadnya dalam koridor hukum syariat Islam. 

Meskipun laut itu milik umum, bukan diartikan sebagai milik internasional sehingga kapal negara manapun bebas melintasinya. Khilafah akan serius dan tegas dalam menyeleksi pelayaran di wilayah perairannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menutup segala sarana yang dapat menimbulkan potensi pihak asing menguasai orang-orang beriman, serta kaum muslimin berdaulat penuh atas kekayaan milik umum.[]

Oleh: Hasanah 
Mahasiswi Politeknik Negeri Malang

Posting Komentar

0 Komentar