Ironis Kekayaan Meningkat di Tengah Pandemi


TintaSiyasi.com-- "Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin". Begitulah kiranya pernyataan potret kehidupan yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Tampaknya lingkaran oligarki memang sudah tak bisa dihindari.

Dikutip dari laman berita CNN Indonesia.com (07/09/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Ironinya di tengah berita bertambahnya kekayaan para pejabat sebanyak 70,3% ini di saat yang sama lebih dari 70% rumah tangga mengaku kondisi ekonominya memburuk. Tentulah dua kondisi yang amat sangat berbeda, saat pejabat yang bergelimang harta, duduk dikursi yang empuk, ruang kerja yang nyaman dan penuh dengan berbagai fasilitas lainnya. Sedangkan di sisi lain, rakyat yang harus menerima hidup pas-pasan dan serba kekurangan tercekik karena naiknya harga bahan pokok. Berbagai PHK di banyak tempat akibat imbas dari pandemi, bahkan bantuan yang ada saat pandemi nyatanya banyak juga disunat sana sini.

Mirisnya, rakyat diminta untuk bersabar menghadapi kondisi saat ini dan pada waktu yang sama para pejabat meningkat jumlah hartanya, bagaimana rakyat tak sakit hati melihat mereka yang berada di kursi kekuasaan menikmati kehidupan dengan penuh sukacita berkelebihan materi, tapi di saat yang sama kondisi ekonomi masyarakat memburuk.

Belum lagi baru-baru ini tengah viral pernyataan salah seorang yang katanya wakil rakyat mengenai gaji fantastis yang ia terima sebagai anggota DPR. Dengan penuh percaya diri sembari tertawa-tawa ia menuturkan gaji fantastis yang ia terima. Tak tanggung-tanggung ternyata jumlah yang didapat mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Seperti tak ada rasa empati kepada rakyat yang tengah kesusahan akibat pandemi. Para pejabat memang seolah telah kehilangan rasa peduli dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Padahal keinginan rakyat hanya sederhana saja, rakyat hanya ingin dipenuhi semua kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Akan tetapi, dalam penerapan pemenuhannya tampaknya hanya setengah hati.

Seharusnya publik tidak perlu kaget dengan meningkatnya harta kekayaan para pejabat di saat rakyat melarat. Karena inilah potret sistem demokrasi yang digadang-gadang menjamin kesejahteraan rakyat dan melahirkan aparatur serta pejabat yang dapat mewakili rakyat. Nyatanya demokrasi membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit untuk memperkaya diri.

Dalam sistem demokrasi kapitalisme tak aneh jika para pejabat menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri sebab fokus pertama para pejabat ketika duduk dikursi kekuasaan dalam sistem ini bukanlah mengurusi hajat hidup rakyat, namun bagaimana caranya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan karena mulai dari pencalonan saja sudah menelan biaya dan modal yang amat besar sehingga tak jarang mereka merangkap jabatan sebagai pejabat negara juga sebagai pengusaha. Meskipun demikian korupsi masih tetap menjadi pilihan. Begitulah kiranya sosok pejabat yang dilahirkan dari sistem demokrasi kapitalisme yang memandang jabatan sebagai profesi semata bukan lagi amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan sistem Islam, para pejabat diangkat hanya untuk menjalankan hukum-hukum yang ditetapkan Allah yakni menerapkan Islam secara kaffah. Sehingga dari sistem inilah lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, mereka akan peka terhadap kondisi rakyat, sebab mereka menyadari bahwa semua tugasnya akan dimintai pertanggungjawaban sehingga tidak akan mengabaikan sedikitpun urusan rakyatnya. Mereka akan berfokus mengurusi kepentingan umat dan tidak akan berfikir untuk memupuk harta demi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaannya.

Seperti kisah tauladan Umar bin Abdul Azis, beliau justru menyerahkan hartanya untuk kas negara, selain itu beliau juga menolak untuk tinggal di istana. Bahkan Umar meminta istrinya, Fatimah bin Abdul Malik untuk menyerahkan perhiasan-perhiasan ke kas negara.

Umar hanya berfokus untuk mengurusi kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang dipimpinnya pun mencapai kemakmuran. Kemakmurannya terlihat saat amil zakat berkeliling di tiap perkampungan hingga ke Afrika untuk membagikan zakat. Akan tetapi, mereka tak menjumpai satu pun orang yang mau menerima zakat, padahal saat itu negara dalam keadaan surplus. Bahkan, di masa Umar juga negara memberikan subsidi untuk personal seperti membiayai pernikahan warga dan menebus utang piutang di antara mereka.

Masyaallah, begitulah kiranya sosok pemimpin yang patut dijadikan teladan, namun pemimpin-pemimpin seperti ini tak akan pernah kita jumpai di sistem bathil demokrasi kapitalisme. Sebab, hanya sistem Islam lah yakni khilafah yang dapat melahirkan pemimpin-pemimpin amanah dalam menjalankan kekuasaannya semata-mata hanya karena takut dan mengharap ridha Allah SWT sebab mereka menyadari bahwa pelaksanaan semua tugasnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Diah Rosmawinata Putri, S.AN.
(Pegiat Literasi dan Aktivis Muslimah Subang)

Posting Komentar

0 Komentar