Industri Politik Demokrasi, Pengabdi Oligarki

TintaSiyasi.com-- Demokrasi sistem politik mahal. Proses politik demokrasi, dari proses pendirian partai, kampanye hingga proses pemilu membutuhkan biaya tinggi. Tak bisa dipungkiri, merupakan celah pintu masuk oligarki, membuka peluang terjadinya money politic dan korupsi.  Benang kusut demokrasi yang kian tak bertepi. 


Ilusi Demokrasi, Kenyataan Tak Seindah Harapan

Pemilu masih tiga tahun lagi, perang melawan virus Covid-19 belum usai, tapi perang baliho politisi sudah dimulai. Perang baliho, selain kurang berempati terhadap rakyat yang tengah terhimpit ekonomi karena pandemi, juga menimbulkan polemik. Selain mencuri start kampanye, juga  kental foya-foya politik, karena menelan dana fantastis. Dilansir dari detik.con (6/8), harga pemasangan baliho ukuran 4x7 meter di Bandung berkisar Rp 15-20 juta per bulan. Biaya tersebut belum berbicara masalah lokasi. Di wilayah Jakarta biaya bisa mencapai Rp 300-500 juta per bulan, bahkan ada yang mencapai Rp 1-2 milyar untuk kawasan strategis seperti Sudirman (kumparan.com, 10/8). 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Maharddhika mengatakan, biaya politik untuk ikut pemilu di Indonesia menjadi mahal lantaran sejumlah hal. Selain biaya  kampanye yang tinggi, juga mahalnya biaya mendirikan partai politik. Salah satu persyaratannya, harus punya kantor kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan (Kompas.com, 23/3/2018).

Menurut Koordinator Bidang Hukum ICW, Donal Fariz, dari hasil penelitiannya, biaya operasional parpol sangat besar bisa mencapai Rp200-250 miliar tiap tahun. Biaya ini bisa naik sampai tiga kali lipat saat menjelang pemilu. Mendirikan parpol dan menjalankannya mahal, apalagi menjadi ketua umum (www.narasi.tv-Mata Najwa).

Menurut Prof Emil Salim, untuk mendapat dukungan partai politik dibutuhkan biaya ratusan milyar.  Pesta demokrasi, yakni pemilu dan pilkada merupakan momentum perkawinan antara kedua kelompok,  yaitu penguasa dan pengusaha. Politikus melalui parpolnya membutuhkan dana untuk merebut kekuasaan. Sementara pengusaha butuh politikus agar bisnis dan usahanya lancar.

Biaya penyelenggaraan pemilu pun sangat fantastis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024. Untuk pilkada, anggaran yang diusulkan mencapai Rp 26,2 triliun. Biaya  fantastis  yang tak sebanding dengan output yang dihasilkan. Menurut Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin, secara ekonomi mungkin bagus  karena akan ada banyak uang Politik yang beredar di masyarakat, namun jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri.
Di sisi lain, Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, angka ratusan Triliun adalah terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pemilu yang sejatinya bisa disiasati secara lebih efisien dan efektif (Republika.co.id, 19/9).

Dilansir dari  Beritasatu.com (19/9),  Sultan Najamudin  menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal yang harus dihindari.      Pemilu langsung, menurut Sultan, hanya menjadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Sultan menyarankan agar dilakukan restorasi demokrasi dengan memperbaiki sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yakni konstitusi. Indonesia membutuhkan amendemen UUD 1945 secara lebih menyeluruh. Hanya saja, menurut Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung (Kompas.com, 5/9/2020).

Money politic akan mengantarkan kepada sistem politik transaksional, yakni politik dagang sapi, yang orientasinya hanya mengejar kursi kekuasaan. Selain itu, sistem demokrasi meniscayakan adanya korupsi. Prof Emil Salim  menjelaskan bahwa praktik koruptif berawal dari ketiadaan dana partai politik. Senada dengan Emil, Pakar Geopolitik Global Review, Hendrajit menyatakan bahwa demokrasi telah menjelma menjadi pabrik di bidang manufaktur politik. Yang mana core business dari industri demokrasi itu adalah korupsi. Itulah mengapa meskipun sudah ada lembaga pemberantasan korupsi, korupsi masih menjadi momok di negeri ini.

Hal ini makin diperkuat fakta bahwa model pemilu dalam sistem demokrasi bertumpu pada kekuasaan para pemilik modal, atau dalam teori ilmu politik disebut plutokrasi. Ketika pemilu perlu modal besar, siapa pun pemenang pemilu harus patuh dan tunduk pada arahan kebijakan-kebijakan strategi kaum plutokrasi tersebut. 

Kekuasaan di tangan rakyat yang merupakan ruh demokrasi hanya sebatas slogan. Faktanya kekuasaan berada pada segelintir pemilik modal.  Direktur Indonesia Justice Monitor, Ahmad Rizal mengatakan ketika semua parpol makin pragmatis, miskin ideologi, makin menampakkan wajah dan sifat kapitalis liberalistik, maka tamatlah sudah. Koalisi dibentuk hanya berdasarkan pragmatisme politik,  bagi-bagi kekuasaan dan jabatan, bahkan berkoalisi untuk calon presiden yang peluang menangnya besar.

Fakta pasca  pemilu  semakin menegaskan perwujudan Indonesia sebagai negara korporasi semakin nyata. Kelak, keputusan-keputusan politik dibuat bukan demi kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan konglomerat.  Kader partai di parlemen hanya akan menjadi alat legitimasi bagi pemuasan syahwat politik-ekonomi elit partai. UU yang sangat liberal-kapitalistik akan lebih banyak lagi bermunculan. Muaranya, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya berupa pemiskinan struktural dan kesenjangan  yang makin melebar.

Pernyataan semakin demokratis sebuah negara maka negara tersebut akan semakin maju adalah palsu. Berharap kepada demokrasi agar negeri ini segera terbebas dari keterpurukan dan rakyat menjadi sejahtera hanyalah fatamorgana. Faktanya, reformasi yang dinilai sangat demokratis  telah berjalan lebih dari 20 tahun tidak memberi perubahan positif bagi kesejahteraan rakyat, kecuali rakyat diminta untuk berpartisipasi langsung dalam Pemilu/Pilkada. Silih bergantinya rezim sebagai representasi demokrasi tidak berdampak baik bagi kemajuan ekonomi rakyat. Justru kemiskinan meningkat, pengangguran melesat,  korupsi merajalela, biaya pendidikan dan kesehatan tak terjangkau, sembako semakin mahal,  wabah penyakit belum terkendali,  dan anak-anak malnutrisi.

Inilah fenomena kontestasi dalam sistem kapitalis demokrasi, parpol dan politisi mengejar ambisi. Demi kursi kekuasaan, money politic hingga korupsi dilakukan.  Syahwat kekuasaan diumbar vulgar. Rasa empati atas penderitaan rakyat  hilang karena fokus pada kekuasaan, bukan pada persoalan umat kebanyakan.

Melihat track record parpol dan politisi pragmatis seperti ini, akankah mekanisme pemilu limatahunan akan  mengantarkan pada kesejahteraan? Masihkah kita menganggap bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik?


Mewujudkan Perubahan Hakiki

Tujuh puluh enam tahun sudah negara kita merdeka. Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera masih jauh panggang dari api. Pemilu berulangkali diadakan.  Berbagai macam latar belakang manusia pernah memimpin negeri ini. Dari ahli orator, ahli militer, teknokrat, sosok ibu, ulama hingga sosok  sederhana nan lugu. Alih-alih bertambah kesejahteraan, negara  kita justru semakin terperosok kedalam cengkraman kapitalis global, asing maupun aseng.  

Kekuasaan di tangan rakyat yang merupakan ruh demokrasi hanyalah sebatas slogan. Rakyat hanya berfungsi sebagai pendorong mobil mogok, begitu berjalan rakyat dilupakan. Penguasa mengabdi kepada oligarki, pemilik modal yang mengantarkannya mendapatkan kursi kekuasaan. Lahirlah UU yang menguntungkan pemilik modal, seperti UU Minerba, Omnibus law. Meski rakyat tidak setuju tetap diketok palu. Lantas, ke mana umat mesti berharap?

Mengangkat pemimpin yang shalih dan adil saja tidak cukup. Ada yang lebih penting, yakni sistem yang diterapkan. Selama sistem sekuler demokrasi mendominasi negeri ini, maka kezaliman demi kezaliman akan terjadi. Sistem sekuler yang memisahkan peran  agama dari  kehidupan merupakan sumber  kerusakan.  

Perubahan menuju kebangkitan  hakiki mensyaratkan tiga hal, yakni memahami realitas masyarakat yang rusak berikut akar masalah,  memahami konstruksi masyarakat  ideal yang ingin diwujudkan, dan memahami peta jalan perubahan yang harus dilakukan.

Kebangkitan umat Islam akan terjadi ketika umat memiliki akidah yang shahih. Keimanan yang benar akan membentuk pemahaman
bahwa hidup di dunia semata untuk beribadah kepada Allah (QS 51: 56). Wujudnya, sikap taat yang sempurna pada seluruh syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Baik ranah individu,  keluarga, maupun bernegara.

Nabi SAW telah berhasil mewujudkan tatanan masyarakat Madinah yang diatur dengan syariat Islam kaffah.  Peradaban Islam yang kelak menjadi mercusuar peradaban dunia. Institusi yang membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan dan kezaliman. Nabi SAW mengawali semua itu dengan membentuk kelompok dakwah yang menyeru menuju  perubahan hakiki yakni tegaknya  sistem Islam.  

Rasulullah SAW telah menetapkan  langkah perubahan  mendasar dan menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan. Berbasis pada aktivitas dakwah pemikiran di tengah umat dan perjuangan politik tanpa kekerasan. 

Untuk mengulang keberhasilan dakwah Nabi SAW, harus ada politisi dan partai politik Islam ideologis, yang akan memimpin perubahan.  Pioner dan penggerak dakwah secara berjamaah, mempersiapkan semua komponen umat baik  ulama, intelektual, aktivis, rakyat hingga pejabat agar mereka siap untuk diatur dengan Islam.  Karena hanya Islamlah yang akan mengantarkan kemuliaan, baik dunia maupun akhirat.

Kemenagan Islam adalah suatu kepastian, sebagaimana janji Allah  dalam suratan Nuur ayat 55, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka senantiasa menyembah-Ku (samata-mata) dan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun, dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik”.

Imam Ibnu Katsir berkata, “Ayat ini adalah janji dari Allah Ta’ala kepada Rasulullah saw bahwa Dia akan menjadikan umat Rasul  penguasa di muka bumi, yaitu pemimpin umat manusia, yang dengan mereka akan baik (keadaan) seluruh negeri dan semua manusia akan tunduk. Dan Dia akan menggantikan rasa takut mereka kepada manusia menjadi rasa aman, bahkan (merekalah yang menjadi) penegak hukum bagi manusia.”  [Tafsir Ibnu Katsir (3/401)].

Janji Allah  pasti terlaksana. Dia satu-satunya Dzat yang tidak pernah menyalahi janji. Tugas kita  berusaha memenuhi syarat kemenangan, keimanan yang lurus dan ketaatan yang sempurna.

Allah dan Rasul-Nya, meminta setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk meraih semua itu dengan jalan berjuang, berkontribusi maksimal dalam proses perubahan, mewujudkan janji Allah dan kabar gembira dari  Rasul-Nya, yakni kembalinya kekhilafahan.

Untuk semua ikhtiar ini, Allah siapkan kebaikan dan pahala berlimpah. Berupa kemuliaan hidup di dunia dan janji surga di keabadian sana.

مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيۡهِ‌ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰى نَحۡبَهٗ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّنۡتَظِرُ‌ ۖ وَمَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِيۡلًا

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya).” (QS Al-Ahzab : 23).

Wallahu a'lam. []


Oleh: Ida Nurhayati
(Komunitas Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar