Indonesia Ditransfer 90 T, FAKKTA: Instabilitas Sistem Moneter dan Keuangan Global Gagal Ditangani IMF


TintaSiyasi.com-- Mendedah International Monetary Fund (IMF) yang mentransfer uang sebesar Rp90 triliun, Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menilai, hal tersebut sebagai bentuk kegagalan IMF dalam menstabilkan sistem moneter dan keuangan global. 

"Perlu dicatat, bahwa, instabilitas sistem moneter dan keuangan global dalam beberapa dekade terakhir, telah gagal ditangani oleh IMF, sehingga berbagai resep lembaga itu, termasuk menambah pasokan SDR tidak akan membuat kondisi moneter global, termasuk Indonesia menjadi semakin baik," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Sabtu (11/09/2021).

Ia mengutip pendapat IMF yang mengatakan, penambahan SDR tersebut akan membantu mengatasi kebutuhan cadangan global dalam jangka panjang, membangun kepercayaan, dan mendorong ketahanan dan stabilitas ekonomi global.

"Satu-satunya cara untuk mengembalikan kestabilan sistem moneter global, termasuk Indonesia adalah kembali mengadopsi standar emas dan perak sebagai mata uang resmi di setiap negara," tegasnya.

Menurutnya, penambahan special drawing right (SDR) Indonesia yang setara dengan US$6,3 miliar terjadi lantaran IMF menambah pasokan SDR per 23 Agustus 2021 lalu, sebesar 456 miliar yang dibagi kepada seluruh anggotanya dengan porsi kuota dan kekuatan voting mereka di IMF. Dengan demikian, karena AS, negara-negara Eropa, Jepang, dan Cina memiliki kuota yang besar, maka mereka pun mendapatkan alokasi SDR yang lebih besar. Namun, pengaruh paling besar di IMF adalah AS, yang memiliki kuota 17 persen. Kuota Indonesia sendiri hanya 0,98 persen. Makanya ia mendapat 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar. 

"Jika merujuk ke penjelasan IMF, SDR merupakan bentuk cadangan devisa selain dari mata uang yang dikeluarkan oleh suatu negara. Dollar AS misalnya dikeluarkan oleh AS, Yen oleh Jepang. Nah, SDR ini adalah mata uang yang dikeluarkan oleh IMF, yang dibagi ke seluruh anggotanya sesuai kuota mereka di lembaga itu, yang ditentukan berdasarkan persentase mata uang mereka yang digunakan dalam perdagangan internasional," paparnya. 

Ia mengatakan, jika SDR itu tidak digunakan, maka tidak akan memberikan konsekuensi apa-apa bagi suatu negara. Memang, pemegang SDR akan mendapatkan bunga yang ditentukan berdasarkan formula yang dibuat IMF, sekarang 0,05 persen. 

"Namun, mereka juga diwajibkan membayar bunga sesuai dengan kuota mereka," katanya. 

Ia mengatakan, Indonesia misalnya, sebagai anggota IMF yang mengeluarkan SDR wajib membayar bunga. "Namun di sisi lain, sebagai penerima SDR juga mendapatkan pembayaran bunga yang nilainya sama dengan kewajibannya, dari IMF, sehingga pada akhirnya tidak ada yang dikeluarkan oleh Indonesia terkait dengan SDR tersebut," jelasnya.

Menurutnya, SDR baru akan menjadi beban jika Indonesia, misalnya menukar SDR-nya dengan mata uang negara lain, seperti Dolar AS, Yen, atau Yuan. "Nah, pada saat itu, ketika jumlah SDR yang dipegang berkurang lantaran dijual ke negara lain, maka kewajiban dia sebagai anggota IMF untuk membayar bunga lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dia dari bunga yang diperoleh dari memegang SDR," bebernya. 

Ia menuturkan, selama ini SDR tidak banyak digunakan oleh negara-negara maju dan berkembang, sebab mereka lebih cenderung untuk meminjam secara langsung ke negara-negara kreditur. 

"SDR sendiri sebenarnya perannya tidak lagi signifikan dibandingkan awal mulai ia diciptakan," ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun tidak terlalu signifikan, namun penambahan SDR dalam jumlah cukup besar tersebut, berpotensi digunakan oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan jumlah uang beredar mereka di dalam negeri. Sehingga akan berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi jika penambahan barang lebih tinggi dari produksi barang dan jasa mereka mampu hasilnya. 

"Seperti diketahui, inflasi akan berdampak negatif bagi perekonomian. Di antaranya adalah harga barang akan naik, nilai uang akan turun, nilai piutang akan turun," jelasnya.

Ia mengungkapkan, jika merujuk pada pembentukan SDR, yang bermula dari Bretton Woods Agreement, pada masa itu, setelah Perang Dunia Kedua, satu-satunya negara yang menjadikan mata uangnya terikat dengan emas adalah AS.

"Sementara negara lain mengikatkan mata uang mereka dengan dollar AS. Pada tahun 1969, ketika terjadi kelangkaan likuiditas karena pasokan dollar AS terbatas, IMF kemudian menciptakan SDR, sebagai cadangan alternatif dollar, yang nilainya per SDR setara dengan satu dollar," bebernya.

Namun, setelah runtuhnya sistem Bretton Woods tahun 1973, ia menjelaskan, berbagai negara menggunakan rezim nilai tukar mengambang. "Suplai mata uang akhirnya ditentukan oleh masing-masing negara, yang berujung pada meningkatnya inflasi dan ketidakstabilan sistem moneter global. Akibatnya, peran SDR sebagai aset cadangan global menurun," tandasnya.[] Sri Astuti

Posting Komentar

0 Komentar