Hilangnya Sense of Crisis di Tengah Bonus Fantastis

TintaSiyasi.com-- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Wakil Menteri. Dilihat pada laman resmi Sekretariat Negara, Perpres Nomor 77 Tahun 2021 diteken Presiden pada 19 Agustus 2021. Aturan itu merupakan bentuk perubahan kedua atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012. 

Melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2021, Presiden menetapkan uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya. Besaran uang yang diberikan senilai Rp 580 juta untuk satu periode masa jabatan (Kompas.com, 23/8/2021).

Ketentuan tersebut merupakan bentuk perubahan Pasal 8 dari aturan yang lama atau Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Dimana dalam perpres sebelummya disebutkan bahwa wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun atau pesangon. Bahkan, Jokowi juga memberikan uang penghargaan kepada wamen yang meninggal dunia. Adapun uang penghargaan tersebut akan diberikan melalui ahli warisnya.    
    
Ketika pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin jabatan Wamen berupa kompensasi ratusan juta, di sisi lain masyarakat justru sedang dalam kesulitan yang menghimpit. Nampak bahwa para pejabat telah kehilangan sense of crisis terhadap penderitaan rakyat dan menguatkan pandangan bahwa jabatan ini hanya bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan.

Para pejabat era kapitalisme di negeri ini justru lebih sibuk untuk memperkaya diri, menjabat di kursi kekuasaan dengan menjalankan bisnis yang meraup miliaran rupiah. Padahal, kita semua sedang menghadapi pandemi yang sama, tetapi nampak kontrasnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Para pejabat sama sekali tidak memiliki cerminan sebagaimana pejabat pada masa kejayaan Islam, Rasulullah SAw bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menunjukkan bagaimana gambaran pejabat pada masa kejayaan Islam. Sebelum menjadi khalifah, dalam setahun beliau menghabiskan 40.000 dinar (setara dengan 140 M-an) dan parfumnya mencapai harga belasan ribu dinar. Namun ketika menjadi khalifah, beliau meninggalkan dunia demi kesejahteraan rakyatnya. 

Beliau tidak mudah tergiur dan semaunya menggunakan fasilitas negara. Karena sangat memahami bahwa amanah itu bagai pedang bermata dua. Dalam sistem Islam, menjabat bukanlah mencari kehormatan dan reputasi fatamorgana. Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar. Terlebih di tengah pandemi, tanggung jawab itu memerlukan strategi berlapis dalam menetapkan kebijakan. Tidak bisa sembarangan tanpa perhitungan.

Sistem pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya teladan terbaik bagi kaum Muslimin dalam mengelola tata kehidupan di muka bumi. Yang karenanya, sistem tersebut sangat layak untuk diperjuangkan dan ditegakkan kembali. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Dita Puspita Sari, S.Pd.
(Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar