Harta Penguasa Melambung Tinggi di Negeri Demokrasi

TintaSiyasi.com-- Dilansir dari merdeka.com, 9/9/2021, bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Selain di lembaga legislatif, harta para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19 juga bertambah.

Di tengah pandemi, mayoritas kehidupan rakyat terasa serba sulit. Namun hal ini sepertinya tidak berlaku bagi para elite politik di negeri ini. Mengutip dari kupang.tribunnews.com, 17/9/2021,  anggota legislatif, Krisdayanti (KD) misalnya, merasa modalnya menjadi calon Legislatif sangat murah dibanding dengan pendapatannya kini. KD mengaku modalnya saat menjadi calon legislatif sekitar Rp. 3 milyar dan kini mendapat gaji pokok Rp. 16 juta dan tunjangan sebesar Rp. 59 juta per bulan.

Sejumlah elite Eksekutif pun mengalami peningkatan harta  yang membuat  rakyat sangat tercengang. Presiden Jokowi misalnya, per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan harta senilai Rp.8.898.734.925 dan berubah memiliki harta Rp.63.616.935.818. Mahfud MD mengalami mengalami kenaikan harta senilai Rp.Rp.1.316.032.120 dan berubah memiliki harta Rp. 27.131.348.257. Demikian pula kondisi kekayaan para eksekutif lainnya.

Kenaikan harta yang berlimpah bukan hanya terjadi pada kalangan pejabat tinggi negara, namun  hampir seluruh lapisan, pejabat di daerah pun mengalami hal yang sama. Kategori terbanyak pada di atas Rp.1 miliar yaitu kategori Menteri sebesar 58 persen, DPR/MPR  45 persen, Gubernur/Wakil  30 persen, DPRD Provinsi  23 persen, Bupati/Walikota 18 persen, dan DPRD Kota/ Kabupaten 11 persen. 

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, LKPHN besar itu bukan dosa, ada kenaikan juga belum tentu korup. Meski dirasa cukup wajar, namun KPK menyebut bakal terus mengawasi harta para pejabat. Terlebih bagi mereka yang mendapat dana tak wajar.

Fenomena kekayaan penguasa yang naik melambung tinggi,  tentunya mengundang rasa tidak pas di hati rakyat. Hal ini karena tingginya pendapatan tidak diimbangi dengan kinerja yang seimbang. DPR dianggap sangat minim menyuarakan aspirasi untuk kepentingan rakyat. Bahkan mereka ada yang ketahuan sedang tidur saat forum rapat. Hal ini sangat menyakiti hati rakyat yang sedang susah.

Namun hal itu menjadi sebuah kewajaran, ketika negeri ini masih mengadopsi sistem demokrasi kapitalistik. Dalam demokrasi, para penguasa bisa menentukan sendiri penghasilan untuk mereka. Karena dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatiflah yang membuat undang-undang. Dengan demikian ada payung hukum yang mengatur gaji dan tunjangan yang diterima.

Harta para penguasa akan terus melambung tinggi meski negeri dirundung pandemi. Para Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, jika mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, selain menerima gaji pokok yang tinggi, para dewan juga mendapat aneka tunjangan yang total nilainya jauh lebih banyak dari gaji pokok mereka (tribun-bali.com,19/0/2021).

Namun bagaimana sebenarnya masalah ini dalam tinjauan Islam? Sistem Islam telah memberikan teladan terbaik. Dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat diharamkan mengambil yang bukan haknya. Apalagi memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk hal tersebut.

Dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, khalifah menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilan yang sah. Khalifah selalu menghitung dan mencatat kekayaan Wali (Penguasa pejabat pemerintah untuk suatu wilayah) dan Amil (Orang yang memimpin 'imãlah' ( bagian dari wilayah kewalian) sebelum diangkat sebagai pejabat.

Setelah masa tugasnya selesai, jumlah kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Apabila pejabat tersebut terbukti memiliki kekayaan tambahan yang diragukan dari mana perolehannya, kelebihan harta pejabat tersebut akan disita atau dibagi dua. Separuh untuk yang bersangkutan, dan separuh lainnya diserahkan kepada kas negara, yang terkenal dengan nama Baitul Mãl.

Zaid bin Aslam mendengar ayahnya berkata, "Pada suatu hari, Umar bin Khaththab mengatakan kepada kami, "Aku mengetahui kekayaan yang engkau peroleh. Jika ada di antara kalian ada yang mempunyai kekayaan dari kekayaan negara yang berada di bawah pengawasan kami, janganlah kalian menggampangkan sesuatu, walaupun berupa pelana keledai, tali atau pelana unta. Karena semua itu adalah milik kaum Muslimin, dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Jika bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar, dan jika bagian itu milik jamaah kaum Muslimin, mereka akan memandangnya kurang berharga. Selanjutnya Khalifah Umar berkata,' Itu harta Allah.'"

Nah, jika demikian, haruskah kita mempertahankan sistem demokrasi yang nyata-nyata membuat penguasa sibuk memperkaya diri dan minim empati terhadap kesengsaraan rakyat? Sudah semestinya kita kembali kepada sistem Islam yang sempurna. Wallahu a'lam bishshawâb. []


Oleh: Sumiatun
(Komunitas Pena Cendekia)

Posting Komentar

0 Komentar