Harta Pejabat Meroket di Tengah Pandemi

TintaSiyasi.com-- Berita tak bahagia kembali sampai pada telinga rakyat di negeri ini. Di saat semakin banyak rakyat menjerit karena kelaparan, kehilangan mata pencaharian juga mengalami penghidupan yang menghimpit di tengah pandemi yang masih berlangsung. KPK baru saja menyoroti laporan tentang harta sejumlah pejabat yang meroket naik, yang artinya mereka semakin kaya di masa pandemi ini. Sungguh kenyataan yang ironis. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Angka tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) kepada lembaga antirasuah tersebut (merdeka.com).

Harta Presiden RI dilaporkan naik Rp88 miliar setahun terakhir. Menko Maritim dan Investasi tak ketinggalan, hartanya naik menjadi Rp745,1 miliar. Lalu menteri yang pernah bangga menjadi Macan Asia, saat berkolaborasi dalam Kabinet Indonesia maju, maju pula kekayaannya meningkat Rp23 miliar selama setahun terakhir ini. Satu lagi, menteri agama yang mengklaim sebagai menteri semua agama, kekayaannya melonjak tajam dari Rp10,2 miliar menjadi Rp11,1 miliar (wartaekonomi.co.id, 12/9/2021).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020. Dia mengatakan, kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar. Meski sebagian besar tercatat mengalami kenaikan, KPK juga mencatat penurunan harta kekayaan pada 22,9 persen pejabat di hampir semua instansi. Namun, penurunan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten kota (CNN Indonesia).

Banyak pihak berpendapat mungkin harta kekayaan itu didapat dari bisnis yang dijalankannya atau dari aset yang dimiliki oleh para pejabat tersebut. Meski dirasa cukup wajar namun KPK menyebut bakal terus mengawasi harta para pejabat. Terlebih bagi mereka yang mendapat dana hibah tak wajar (merdeka.com).

Meski bertambahnya harta para pejabat itu didapatkan dari dana hibah atau usaha lain yang dimiliki. Seharusnya dijelaskan dengan gamblang usaha apa atau hibah dari mana dan untuk apa? Karena untuk hibah sendiri secara bahasa bisa diartikan sebagai hadiah. Dan hadiah yang diterima oleh seseorang yang sedang memangku jabatan sering diartikan sebuah hal negatif/suap karena rentan dengan sebuah kepentingan oleh seseorang yang memberikan hibah/menerima hibah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud). Dalam sistem Islam yang telah dicontohkan pada masa kekhilafahan, seorang pejabat tidak boleh memerima hadiah dalam bentuk apapun ketika dia sedang melaksanakan amanahnya.

Contoh keimanan dan kehati-hatian para pejabat di masa kekhalifahan adalah seperti yang dilakukan oleh Abdulllah bin Rawahah ketika menjalankan perintah Nabi SAW untuk membagi dua hasil bumi Khaibar. Ketika itu datang orang Yahudi mencoba menyuap dirinya dengan sejumlah perhiasan agar Abdullah mau memberikan lebih dari separuh kepada mereka. Tawaran itu ditolak dengan keras seraya berkata, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram dan kaum Muslim tidak memakan suap”. Mendengar ini, orang Yahudi menyahut, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tetap tegak” (Imam Malik dalam AI-Muwaththa’).

Praktik suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja para pejabat. “Ada fulus urusan mulus, tak ada fulus urusan mampus”, begitu kata sebagian orang saat menggambarkan buruknya pelayanan saat ini. Alhasil, praktik ini kian merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dalam Islam, tentu saja hal seperti ini tidak diperbolehkan.

Dan jika penambahan harta didapatkan dari aset yang dimiliki para pejabat tersebut atau bisnis lain yang dijalaninya juga harus dibuktikan asal muasal harta tersebut. Ketika Khalifah Umar bin Khattab ra meragukan kekayaan seorang wali, amil, atau pejabat lainnya, ia akan mengaudit jumlah kekayaan pejabat tersebut. Jika beliau menemukan kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah, maka pejabat itu tidak berhak memiliki harta tersebut. Harta yang disita ini sepenuhnya diserahkan dan menjadi pemasukan Baitul Mal negara Khilafah.

Tindakan Umar bin Khattab ra ini pernah dilakukan terhadap Abu Sufyan sepulang dari mengunjungi anaknya, yaitu Muawiyah, yang menjabat sebagai wali pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra. Amirul Mukminin menduga Muawiyah membekali ayahnya dengan uang dan barang-barang berharga untuk dibawa pulang. Ketika Abu Sufyan bertemu dan memberi salam kepada Umar bin Khattab ra, Khalifah menjawab salamnya dan berkata, “Hai Abu Sufyan, berilah kami oleh-oleh!” Abu Sufyan menjawab, “Kalau kami memperoleh sesuatu tentu engkau akan kuberi oleh-oleh.” Kemudian Umar bin Khattab ra mengulurkan tangannya ke sebuah cincin yang berada di jari Abu Sufyan dan mengambil cincin itu. Setelah itu, Amirul Mukminin mengutus seseorang kepada Hindun istri Abu Sufyan dengan membawa cincin itu. Utusan tersebut dipesani supaya berkata kepada Hindun atas nama Abu Sufyan. Sesampainya di Hindun, utusan tersebut berkata, “Perlihatkan kepadaku dua wadah yang baru engkau terima dan berikanlah keduanya.” Utusan itu kembali menemui khalifah dengan membawa dua buah wadah, ternyata di dalamnya terdapat uang sebanyak 10.000 dirham. Uang tersebut diambil oleh Amirul Mukminin dan diserahkan ke Baitul Mal.

Adanya fakta tentang penambahan kekayaan sejumlah pejabat di masa pandemi ini bukan lah hal yang aneh. Karena memang sistem yang sedang berlangsung saat ini menghilangkan kepekaan mereka terhadap rakyatnya yang sedang menjerit akibat terhimpit beban ekonomi. Dan juga membuka peluang kepada mereka untuk bagaimana caranya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sistem demokrasi saat ini membuat para pejabat yang telah duduk di singgasana jabatannya untuk memutar otak agar bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya, karena mereka mendapatkan jabatan dengan modal yang tidak sedikit sehingga akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal tersebut. Akibatnya sumpah yang sudah diucapkan untuk menjalankan tugas dengan baik tidak menjadi fokus perhatiannya, padahal sebuah jabatan apapun di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR Bukhari).

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan para pejabat di dalam sistem syariat Islam yang terimplementasi dalam Khilafah Islam. Khilafah Islam adalah sistem yang berkiblat pada aturan Allah SWT, sehingga mereka yang diamanahi sebuah jabatan di dalam sistem ini harus didasarkan pada ketakwaan sehingga akan menjauhkan mereka dari perbuatan ingkar terhadap janji dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi mereka di mana pun dan kapanpun. Pejabat pada sistem khilafah tidak sibuk mengumpulkan harta dunia meski itu bersumber dari halal ataupun haram, mereka fokus kepada tugas yang diamanahkan padanya untuk mengurusi segala kepentingan umat.

Hal ini dicontohkan oleh seorang Khalifah dalam sistem Islam yakni Umar bin Khattab ra, seorang Amirul Mukminin yang saat itu kekuasaannya meliputi seluruh Jazirah Arab ditambah sebagian Afrika, namun begitu sederhana, bahkan pada suatu riwayat menyebutkan bahwa sosok Umar digambarkan tanpa kemegahan sama sekali. Tak jauh berbeda dengan orang miskin di Madinah. Penampilannya sangat sederhana, tapi hatinya mulia. Keras pada pelanggar hukum, dan lembut pada mereka yang lemah. Disebutkan pula pernah pada suatu ketika memimpin khutbah dengan memakai baju yang banyak terdapat tambalan hingga jumlahnya belasan.

Masyaallah, inilah syariat Islam dalam bingkai khilafah yang hukumnya sesuai dengan fitrah manusia sehingga dapat mengurusi rakyat dengan baik. Sistem yang berjalan dengan aturan Allah bukan dengan kehendak dan kepentingan manusia, sehingga jauh dari perbuatan dosa yang akan membawa kesengsaraan bagi umat. Hanya sistem Islamlah yang akan mendatangkan ridha Allah SWT. Untuk itu marilah kita terapkan aturan Islam dalam seluruh tataran kehidupan kita, baik tataran individu, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Karena hanya dengan menerapkan dan tegaknya sistem Islam pada tataran negaralah, semua permasalahan yang kita hadapi akan bisa teratasi. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Tarlina
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar