Di Balik Topeng Demokrasi Terdapat Kemewahan Penguasa dan Kesengsaraan Rakyat Kecil

TintaSiyasi.com-- Demokrasi, sistem pemerintahan dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kini semakin menampakkan wajah aslinya. Dulu ketika dengar pesta demokrasi atau momentum pemilihan pemimpin baik presiden, DPR, DPD, +!dan lain!nya, rakyat euforia menyambutnya. Gegap gempita ramai di jalan dan tempat-tempat yang dianggap berpotensi mendatangkan masa. Namun, kini rakyat mulai muak dengan perilaku, kinerja dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Misalnya menaikkan dan mengambil pajak baru. Keadilan yang tidak terwujud seperti hukum yang tebang pilih, memvonis bebas, mendiskon hukuman, dan memberikan keistimewaan bagi para terdakwa yang pro dengan rezim. Namun sebaliknya, hukum tajam dan sadis ke bawah. Muaknya lagi, atas nama rakyat mereka mencari keuntungan lewat aturan dan kebijakan. 

Baru-baru ini, seorang Wakil rakyat yang duduk di DPR RI fraksi PDIP blak-blakan tentang gaji yang diterima. Dia mengatakan bahwa gaji yang diterima sebagai anggota dewan mencapai ratusan juta dengan rincian Setiap tanggal 1 (dapat) Rp 16 juta, tanggal 5 (dapat) Rp 59 juta, kalau enggak salah," ungkapnya. Bahkan dia menerima uang aspirasi sebesar 450 juta yang diberikan 5 kali dalam setahun. Dia pun juga menerima gaji kunjungan ke dapil sebanyak 140 juta diberikan 8 kali dalam setahun. Sebagaimana dilansir Pikiranrakyat.com pada tanggal 16 September 2021.

Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh Tjahyo Kumala saat menjabat Menpan di kanal YouTube kemenag pada tanggal 29 Desember 2020, sekitar 260 juta.

Belum lama, rakyat juga dibuat shock dengan bertambahnya harta kekayaan  para pejabat termasuk presiden Joko Widodo yang naik sekitar 8,9 milyar. Byung alah. padahal rakyat kecil sedang dalam keadaan sekarat akibat masa pandemi virus Corona.

Tentu saja gaji sebesar itu merupakan jumlah yang sangat besar. Apalagi jika dibandingkan dengan penghasilan rakyat kecil yang terus dipaksa untuk bayar pajak. Sadis, rakyat kecil yang seharusnya dilayani dan diayomi menjadi sebaliknya, Melayani dan menghidupi para dewan yang sudah mapan dan nyaman dari segi ekonomi.

Nampak sudah, wajah asli demokrasi yang menipu. Berkoar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya sebagai slogan untuk menipu rakyat. Yang sebenarnya hanya dari konglomerat, oleh konglomerat, dan untuk konglomerat. Yang konon mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat ternyata untuk kesejahteraan kaum kapitalis dengan dikuasainya sumber daya alam, padahal sejatinya milik rakyat.

Parahnya lagi, atas nama APBN minim dan  utang yang menggunung, mereka menaikkan dan mengambil pajak baru demi lunasnya utang negara. Seperti yang ungkapkan Sri mulyani, menteri keuangan. Bahkan, dia mengatakan "jika rakyat taat bayar pajak maka utang negara akan lunas". Inilah wajah demokrasi. 

Islam memandang  bahwa  demokrasi adalah sistem yang zalim. Para pemangku kekuasaan dengan santainya menikmati kemewahan hidup yang seolah tidak ada beban dosa. Setiap kebijakan terdapat kepentingan segelintir orang, yakni para pemodal dan penguasa. Sebab sistem demokrasi adalah alat kapitalisme untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian di balik kebijakan penguasa ada keuntungan bagi para pemodal dan penguasa. Namun sebaliknya ada kezaliman terhadap rakyat kecil dengan selalu memeras dan menghisapnya atas nama pajak.

Islam juga mengharamkan demokrasi, sebab di dalamnya memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme).  Tempat untuk membuat hukum aturan kehidupan, sedangkan aturan dari Sang Khaliq dicampakkan. Padahal yang berhak membuat hukum adalah Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al An'am ayat 62:

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰٮهُمُ الْحَـقِّ ۗ اَ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَا سِبِيْنَ

"Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) ada pada-Nya. Dan Dia­lah pembuat perhitungan yang paling cepat."

Dengan demikian Islam hanya menerapkan aturan yang berasal dari Sang Pencipta, Allah SWT. Serta pemimpin dalam Islam benar-benar menjadi ri'ayah bagi rakyatnya. Sebab dalam memimpinnya didasari rasa ketakwaan kepada Allah SWT, demi mengharap keridhaan-Nya. Sehingga tidak ada kepentingan bagi seorang pemimpin atau segelintir orang, yang ada adalah kepentingan semua orang yakni terwujudnya kemuliaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Maka selayaknya sistem Islam dijadikan satu-satunya tata aturan kehidupan bagi manusia. Agar terwujud kehidupan  yang menyejahterakan dan membahagiakan baik di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: M. Azzam Al-Fatih
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar