Dana Fantastik Pemilu, Bukti Politik Menjadi Industri dalam Demokrasi

TintaSiyasi.com-- Tak terasa tahun 2024 telah mendekat. Pelaksanaan Pemilu pun sudah mulai terasa aura persaingan dan pergolakannya dari sekarang. Para calon dari berbagai partai mulai mencari cara dan celah agar bisa memenangkan Pemilu 2021. Dari persiapan dukungan internal dan eksternal partai hingga penyediaan dana guna menunjang agenda sosialisasi dan prosedural di dalamnya.

Padahal apabila melihat kondisi negara yang sedang terhuyung-huyung menghadapi lonjakan-lonjakan virus Covid-19, sungguh ironis, melihat mereka yang sibuk dengan usaha-usahanya dalam mempersiapkan Pemilu 2024. Di mana kebijakan-kebijakan yang diterapkan bersifat trial n error saja. Penanganannya pun tidak fokus dalam menjamin keselamatan dan keamanan secara utuh. Antara kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur saling bertumpuk, berujung pada hasil penanganan yang parsial.

Kembali ke kondisi menyambut gegap 2024 dengan Pemilu. Di tengah kesulitan ekonomi di berbagai kalangan masyarakat, para politikus, bahkan orang yang beralih profesi menjadi politikus menyibukkan diri dengan mempersiapkan keperluannya dari A-Z. Agar apa yang menjadi harapannya untuk berada di dalam kekuasaan dapat terwujud, baik tujuannya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat atau pun untuk memperoleh materi berlimpah dengan status sosial tinggi karena menjadi pejabat negara.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilu langsung Indonesia yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. “Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita,” ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, di Jakarta, pada Ahad (19/9), dalam siaran persnya (Republika.co.id, 19/9/2021).
  
Dilansir dari media beritasatu.com, Senin (20/9/2021), Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurutnya, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal. Sultan menyarankan agar dilakukan restorasi demokrasi dengan memperbaiki sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yakni konstitusi. Menurut Sultan Indonesia membutuhkan amandemen UUD 1945 secara lebih menyeluruh.  


Pemilu Langsung Menciptakan Industri Demokrasi

Tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi pandangan umum bahwa untuk mengikuti pemilu langsung ini harus mengeluarkan mahar dalam jumlah fantastis. Harga sangat mahal dalam rangka mereguk suara dari pemilih agar percaya dengan planing program agenda kerja yang ditawarkan sehingga sukarela memilihnya. Hal ini sering kali mengakibatkan penyimpangan cara pencapaiannya.  Seperti mendadak memberi bantuan berupa uang, sembako atau fasilitas yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pemilihannya,  membangun kerja sama dengan pihak swasta atau pinjaman uang disertai iming-iming meminta kemudahan dalam menggolkan usahanya. Maka berujung pada tindakan korupsi dan nepotisme di lingkaran penguasa. 

Kerja sama mutualisme antara calon pemilu langsung dengan para kapitalis akan menciptakan kekuasaan oligarki. Karena kepentingan kapitalislah yang akan menggenggam kebijakan yang kelak ditetapkan oleh penguasa setelah terpilih. Maka tidak salah jika demokrasi yang digadang-gadang dewasa ini disinyalir telah berubah haluan menjadi demokrasi oligarki. Oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikuasai oleh golongan elite kecil dari masyarakat. Contohnya para kapitalis bermodal besar ini. 

Inilah gambaran pola demokrasi dalam pemilu langsung. Mekanismenya memaksa si calon untuk mengumpulkan dana milyaran bahkan triliunan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pemilu langsung merupakan alat industri politik dalam sistem demokrasi. Karena biaya besar otomatis terjadi peredaran uang yang kontinu layaknya aktivitas ekonomi dalam industri besar. 

Dengan kata lain, industri demokrasi diartikan sebagai sistem politik yang dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligarkh (orang berkuasa). Alatnya berupa berita bohong (hoaks), bisnis konflik komunal antar suku, agama, dan golongan. Dengan alat ini dapat melanggengkan kepentingan oligarki. Jelas core bisnis dari industri demokrasi adalah money politics dan korupsi sesuai dengan kepentingan para pemilik modal besar (plutocart).

Fantastisnya anggaran untuk pemilu 2024 ini yaitu 86 triliun sungguh berbanding terbalik dengan hasil yang diberikan pemerintah dalam menangani berbagai problematik rakyat selama ini. Sudah kita rasakan bersama besarnya anggaran pemilu tidak ada korelasi dengan kesejahteraan rakyat apalagi mewujudkan rahmatan lil’alamin. 


Metode Islam Memilih dan Mengangkat  Pemimpin

Sistem pemerintahan Islam (khilafah) adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam  ke seluruh dunia.  Islam memiliki sistem politik unggul dalam menetapkan pemimpin negara (khalifah), yaitu dengan jalan baiat. Karena berstatus wajib kifayah maka baiat dapat diwakilkan oleh sebagian kaum Muslimin.  Baiat dalam pengangkatan khalifah merupakan akad sukarela, antara khalifah dan umat Islam.

Seorang calon khalifah harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha’. Dalam konteks ini, Al-Államah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengklasifikasikan syarat khalifah menjadi dua, yaitu: 

Pertama. Syarat in’iqâd (sah dan tidaknya pengangkatan), meliputi muslim, , laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil (tidak fasik) dan mampu. Merupakan yang dinyatakan oleh dalil yang kuat dan tegas. Syarat in’iqâd merupakan jaminan kualitas, integritas dan kapasitas kepemimpinan. Salah satu saja todak terpenuhi maka calon khalifah dianggap tidak layak dan absah untuk diangkat menjadi khalifah.

Kedua. Syarat afdhaliyyah (keutamaan, yang tidak mempengaruhi sah dan tidaknya) , misalnya harus mujtahid, Quraisy dan pemberani.

Melalui baiat ini maka kekuasaan umat dipindahkan ke tangan calon pemimpin. Metode pemilihan dan pengangkatan khalifah melalui tiga tahapan, antara lain: 

Pertama. pembatasan jumlah calon khalifah, dilakukan oleh ahlul ahli wal ‘aqdi atau majelis umat. Calon dibatasi hanya yang memenuhi syarat-syarat in’iqâd.

Kedua. Proses pemilihan yang dilakukan oleh sebagian umat yang merepresentasikan mayoritas, sehingga diperoleh seorang calon untuk menempati jabatan kepala negara.

Ketiga. Pembaitan bagi khalifah yang memiliki suara mayoritas untuk menjalankan syariat Islam yang bersumber pada kitabullah dan as-sunah.

Setelah khalifah terpilih maka kewajiban dan tanggung jawab khalifah untuk memilih dan mengangkat wali dan amil sebagai pemimpin di suatu wilayah/daerah.

Masa jabatan khalifah dan para pemimpin daerah ini tidak dibatasi oleh waktu atau tidak bersifat periodisasi. Sehingga pemimpin mampu mengaktualisasikan diri dalam mengemban amanah kepemimpinan.  Inilah wujud pemilihan dan pengangkatan dalam sistem Islam, praktis, sederhana, dan low bugdet. Tidak ada kampanye untuk memperkenalkan diri ke khalayak umat di tiap periode seperti di sistem demokrasi. Di mana kampanye inilah sumber industri politik karena butuh dana fantastis. 

Maka jelas tergambar perbedaan sistem Islam dan demokrasi dalam metode pengangkatan pemimpin. Peradaban Islam telah membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan umat dengan melaksanakan syariah Islam. Memegang jabatan pemerintahan dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Abu Bakar ra mengingatkan orang-orang yang hadir ketika pengangkatan dirinya menjadi khalifah untuk menaati dirinya sepanjang ia menaati syariah. []


Oleh: Ageng Kartika, S.Farm.
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar