Buah Sistem Kapitalisme: Harta Pejabat Meningkat, Rakyat Melarat

TintaSiyasi.com-- Harta kekayaan pejabat naik drastis hingga 70% selama masa pandemi Covid-19, hal ini diungkap oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021). 

Bukan hanya itu, belum lama ini pun viral tentang Krisdayanti yang buka-bukaan tentang gajinya sebagai anggota DPR yang mencapai ratusan juta. Dalam pengakuannya ini ia mengungkapkan bahwa ia menerima gaji pokok setiap tanggal 1 sebesar Rp 16 juta. Lalu setiap tanggal 5 sebesar Rp 59 juta.

Mantan artis itu juga mengungkapkan bahwa ia memperoleh dana aspirasi lima kali dalam satu tahun, yang besarannya mencapai Rp 450 juta, ada juga dana reses yang didapatkan delapan kali selam setahun sebesar Rp 140 juta (detikfinance.com, 17/9/2021).

Tentu masyarakat berpikir, pantas saja banyak yang berebut jabatan, bahkan terus mempertahankan jabatannya itu walaupun sebenarnya tidak mampu melaksanakan tugasnya. 

Mereka yang duduk di kursi jabatan itu tidak akan bisa tanpa suara rakyat, dan tentunya gaji yang mereka dapatkan pun sepenuhnya dari rakyat, namun setelah berhasil menduduki kursi jabatan itu, bak kacang lupa kulitnya, mereka seakan-akan lupa atas tanggung jawab mereka untuk meriayah masyarakat. 

Mereka terlalu sibuk memikirkan bagaimana bersenang-senang dengan hasil yang merek dapat, sibuk memikirkan bagaimana bisa mengeruk kekayaan yang lebih banyak lagi dan sibuk memikirkan bagaimana bisa bertahan di posisi nyaman tanpa memikirkan nasib rakyat yang terluka dan tertindas karena ulah mereka. 

Hal ini cukup membuktikan hilangnya empati penguasa pada kondisi rakyatnya, sungguh sangat tidak wajar. Bagaimana tidak, di saat rakyat susah payah bertahan hidup di tengah pandemi, para pejabat negeri masih nyaman dan bersenang-senang dengan hartanya yang kian bertambah? Istilah “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” ternyata memang benar adanya.

Berada di pucuk kekuasaan dalam sistem demokrasi kapitalisme memanglah menggiurkan. Itulah sebab banyak manusia tergelincir lantaran harta yang bisa dengan mudah ia dapatkan dengan kekuasaannya. Patutlah ini menjadi  tanda tanya besar, dari manakah sumber kekayaan para pejabat negeri? Boleh saja diumumkan nominalnya, tetapi harus diusut tuntas dari mana sumber kekayaannya.

Sementara, dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan tahta, di antaranya:

Pertama, harta kekayaan pejabat khususnya  penguasa haruslah diaudit secara berkala untuk mengontrol dan mengawasi agar mereka tidak memanfaatkan kekuasaannya demi meraup pundi-pundi harta untuk kemaslahatan pribadinya. 
                                                                          
Kedua, negara berkewajiban untuk senantiasa membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Menanamkan dalam benaknya bahwa harta yang dimiliki serta amanah yang diembannya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Sehingga di dalam sistem khilafah, mereka akan senantiasa hidup sederhana meski memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka harus menyadari bahwa harta kekayaannya itu hanyalah titipan dan ada hak orang lain di sana, sehingga harta kekayaan itu haruslah dikelola dan dipergunakan dengan baik di jalan Allah, bukan untuk disimpan dan berfoya-foya.

Ketiga, dalam sistem kekhilafahan pengawasan dan kontrol masyarakat akan selalu berjalan dengan efektif, karena ada Majelis Umat yang memang bertugas untuk melakukan koreksi dan memberi masukan kepada khalifah dan struktur di bawahnya. Dalam Majelis Umat ini akan dipilih oleh umat, orang-orang yang dianggap mampu, berdasarkan integritas dan kepercayaan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, kritik, dan saran mereka kepada penguasa.

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem khilafah akan mampu menjadikan para penguasa dan pejabat siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan sepenuh hati dalam meriayah rakyat berdasarkan tanggung jawab. 

Para penguasa dan pejabat tinggi negara pun harus bekerja dengan ikhlas, semata-mata untuk meraih pahala dan ridha Allah, bukan untuk pencitraan, bukan untuk memperkaya diri dan bukan juga untuk mengambil manfaat seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme sekarang ini. Allahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Lisa Izzate
(Aktivis Lisma)

Posting Komentar

0 Komentar