Bonus Wamen, Apresiasi Mengurus atau Memperkurus Rakyat?

TintaSiyasi.com-- "Nek kulo esuk, awan, bengi mbecak ben dinten sampek pejah, terus embange kulo urip male, terus mbecak male ben dinten kados sakderenge, asli koyo kulo niku mboten iso, nyucuk kale koyone tiyang-tiyang niku," begitu seloroh tukang becak yang mengantar penulis saat melewati alun-alun kota. Hari itu para pejabat dan wakil rakyat tengah berupacara memperingati kemerdekaan negeri, sekira tujuh tahun yang lalu. 

Dalam Bahasa Indonesia, ungkapan tersebut kurang lebih begini: "Kalau saya narik becak pagi, siang, malam, tiap hari sampai saya mati, lalu misalnya saya hidup lagi dan narik becak lagi tiap hari seperti sebelumnya, asli, penghasilan saya tidak bisa mendekati jumlah penghasilan orang-orang itu". Satir benar. Entah ungkapan apalagi dari Cak Hari, sebut saja demikian, andai ia tahu bonus yang akan diterimakan kepada seorang wakil menteri (wamen), hampir mencapai 600 juta. 

Lain Cak Hari, lain Faldo Maldini. Staf Khusus Mensesneg ini berkomentar positif soal besaran uang yang maksimalnya mencapai Rp 580.454.000 sebagai bonus untuk wamen yang menyelesaikan masa tugas satu periode. "Ini apresiasi buat orang yang sudah mengurusi jutaan rakyat Indonesia," demikian Faldo berujar seperti yang diberitakan Kompas.com pada 1 September lalu. 

Memang, bonus untuk wamen menjadi amanat dari pasal 8 ayat 1 pada Peraturan Presiden (Perpres) no 77 tahun 2021. Aturan yang diteken Presiden pada 19 Agustus 2021 ini, memberi rincian masa jabatan satu tahun akan mendapatkan 20% dari angka maksimal uang penghargaan, masa jabatan dua tahun 40%, masa jabatan tiga tahun 60%, masa jabatan empat tahun 80%, dan masa jabatan lima tahun 100%.menteri. Hal ini mengubah ketentuan semula dalam Perpres no 60 tahun 2012 dimana seorang Wakil Menteri yang sudah purna tugas, tidak diberi pensiun dan pesangon. 

Menyikapi perubahan ini, muncul pro kontra. Di tengah situasi kehidupan rakyat banyak dan negara sendiri yang makin berat terhimpit dampak krisis, ditambah kinerja rezim yang diperdebatkan keberhasilannya, wajarlah bila besaran 580-an juta itu mengundang tanya. Sudah tak ada lagi kah sense of crisis di jajaran elit pemimpin? Atau ini adalah harga yang mesti dibayar dari kontestasi demokrasi? Mahal namun tak terjamin efektivitasnya. 

Pengangkatan wamen sendiri menurut pasal 10 Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bersifat fakultatif. Jika dinilai terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden bisa mengangkat wamen. Dengan demikian bisa diringankan beban kerja berlebih pada satu kementerian sehingga target presiden dalam kementerian tersebut bisa dicapai tepat waktu. 

Dalam realisasinya, pengangkatan wamen malah membuat dahi mengernyit. Pengisian jabatan wamen besar-besaran di awal terbentuknya kabinet baru pada 2019, justru lebih mengesankan bagi-bagi kekuasaan. Bukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Terlebih ketika yang diangkat berasal dari parpol pendukung dan relawannya saat pemilu. Demikian penilaian Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Bayu Dwi Anggono (detik.com, 25 Oktober 2019).

Capaian dari kinerja pemerintahan hari ini pun terus dipertanyakan. Meski menurut data angka semisal pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, diklaim terjadi perbaikan dan keberhasilan. Namun realita sengkarut penanganan pandemi dan dampak-dampaknya di berbagai bidang, tak bisa dibantah. Di sinilah wajar dipertanyakan, benarkah mereka telah mengurus jutaan rakyat hingga layak mendapat apresiasi? 

Menurut KBBI online, 'mengurus' bermakna mengatur segala-galanya (tentang suatu urusan atau hal dan bertanggung jawab mengenai hal itu). Bisa juga bermakna mengatur agar menjadi baik. Dengan begitu, dikatakan seseorang sudah mengurus jutaan rakyat, bila sudah mengatur dan bertanggung jawab sehingga menjadi baik, pada urusan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kondisi terurus ini tecermin pada semua rakyat yang diurusnya, jiwa per jiwa. Bukan secara akumulatif maupun rerata. Karena realita urusan rakyat itu memang orang per orang. Ketika hak memeroleh pendidikan berkualitas bagi tiap-tiap rakyat berhasil dipenuhi secara memadai, dikatakanlah wamen dan kementerian pendidikan telah mengurus pendidikan rakyatnya. Demikian seterusnya untuk pengurusan rakyat pada bidang dan kebutuhannya yang lain. 

Sebagai pembanding, adalah pengurusan Khalifah Umar bin Abdul Azis selama kurang dari tiga tahun. Jangkauan pengurusan negara dalam kepemimpinannya menggapai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahannya. Amil zakat yang mengurus Ethiopia harus kembali ke ibu kota khilafah dengan membawa harta zakat yang tak jadi dibagikan. Apa pasal? Tak ada rakyat yang merasa berhak menerimanya karena telah sejahtera. Realita ini mengindikasikan bahwa Umar bin Abdul Azis beserta seluruh jajaran pemerintahannya telah mengurus rakyatnya, sehingga terpenuhi kebutuhannya. Tak sekedar terbebas dari kelaparan, namun hingga beroleh kesejahteraan. 

Hari ini, adakah tujuan pengurusan ini telah terwujud? Sehingga layak dinyatakan bonus jumbo sebagai apresiasi karena wamen telah mengurus jutaan rakyat. Jangan-jangan, bonus jumbo ini justru menguras dan memperkurus rakyat karena berlipatnya beban yang dipikulkan di pundaknya. Semua tahu, sumber utama pemasukan negara, tak lain adalah pajak dan utang luar negeri. Pajak dipungut dari rakyat, utang luar negeri pun harus dilunasi rakyat. Wallahu a'lam. []


Oleh: Riani Kurniawati
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar