Bonus Fantastis di Tengah Krisis

TintaSiyasi.com-- Publik kembali dikejutkan dengan berita pemberian bonus kepada wakil menteri dengan nilai yang fantastis. Ketetapan ini pun sudah tertuang dalam Pasal 8 Perpres 77/2021 yang merupakan hasil pengubahan atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Wamen).

Jokowi menetapkan pemberian uang penghargaan atau 'bonus' kepada wamen apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya. Wakil Menteri yang akan berakhir jabatannya akan mendapatkan uang bonus senilai Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan. "Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil menteri," demikian isi Pasal 8 Ayat (2).

Tata cara pembayaran dan pendanaan uang penghargaan wakil menteri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Perpres 77/2021 diteken Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2021 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly pada tanggal yang sama (tagar.id, 30/8/2021).

Sungguh memilukan bagi masyarakat khususnya masyarakat bawah. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin wakil menteri dengan mendapatkan kompensasi ratusan juta dari negara di tengah kesempitan hidup masyarakat yang bertubi-tubi. Kondisi ini benar-benar mengiris hati rakyat. inilah fakta pemimpin produk sistem politik demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri kita hari ini. 

Oleh karena itu, fakta ini semakin menguatkan pandangan kita sebagai masyarakat bahwa memang pantas jika jabatan dalam sistem politik demokrasi sangat diperebutkan. Apalagi ketika ingin menduduki jabatan di dalam sistem demokrasi ada kontestasi pemilu dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Belum lagi politik balas budi yang harus dibayar terhadap orang yang mendukung pencalonannya hingga menjadikan orang yang didukungnya menduduki jabatan. Semua itu ada harga yang harus dibayarkan karena dukungan yang diberikan tidak lah serta merta gratis. 

Alhasil, fenomena pemenang kekuasaan memberi kursi jabatan kepada pendukungnya hingga memberikan gaji fantastis menjadi hal yang biasa. Suara rakyat hanya dipakai sebagai alat untuk memenangkan kompetisi pemilu, selebihnya Kembali pada politik balas budi. Maka pada akhirnya kebijakan pun tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat melainkan lebih berpihak pada kepentingan para pemilik modal yang menjadi pendukungnya.

Inilah fakta kedaulatan di tangan rakyat menurut demokrasi, namun sejatinya hari ini tidaklah berpihak pada rakyat. Yang ada hanyalah kedaulatan berada di tangan para pemilik modal. Demikian juga jika dikatakan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, namun pada faktanya suara rakyat tidaklah didengar saat menetapkan UU atau kebijakan. Inilah fakta-fakta yang sudah sangat gambling kita lihat dan kita rasakan di tengah kehidupan dalam sistem demokrasi kapitalisme hari ini. 

Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Kekuasaan untuk mengangkat kepala negara (khalifah) ada di tangan rakyat melalui baiat. Hanya saja khalifah diangkat bukan menjalankan kehendak rakyat melainkan menjalankan kehendak Allah SWT. Maka para pejabat di dalam sistem Khilafah Islam diangkat untuk menjalankan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah yaitu syariat Islam kaffah. 

Kekuasaan tertinggi ada pada hukum Allah dan dijalankan oleh manusia yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Allah SWT adalah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum/aturan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS.Yusuf ayat 40, “Keputusan itu hanyalah milik Allah”. Sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi sekuler yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum. 

Khilafah yang menghasilkan pemimpin amanah dan peka terhadap kondisi rakyatnya. Para pemimpin akan menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh semata-mata menyadari bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak.
 
Sebagaimana telah dikenal kisah Umar Bin Khattab yang sangat terkenal ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau senantiasa memastikan kondisi rakyatnya agar tidak ada yang kelaparan. Hingga suatu malam beliau mendengar suara tangisan anak kecil dari sebuah rumah warganya. Setelah didatangi ternyata warganya tersebut kelaparan. Langsung saja Umar ra mengambil bahan makanan ke gudang milik negara dengan memanggul dan mengahantarkannya langsung ke rumah warga yang kelaparan. 

Seorang pemimpin yang luar biasa seperti Umar Bin Khattab akan lahir jika didukung oleh sistem yang benar yakni sistem Khilafah Islam. Terwujudlah pemimpin yang berempati terhadap rakyatnya. 

Sebaliknya hal ini tidak akan kita dapatkan di dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi hanya menghasilkan pemimpin yang individualis. Apalagi kondisi pandemi saat ini, kita sangat membutuhkan pemimpin yang peka terhadap rakyatnya. Terlebih berbagai macam kesulitan yang dihadapi rakyat selama pandemi. Dibutuhkan pemimpin yang berempati terhadap rakyat, tidak berfoya-foya di atas penderitaan rakyatnya. Semua ini hanya bisa diwujudkan dalam penerapan sistem Islam. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Pipit Ayu, S.Pd.
(Pendidik Generasi)

Posting Komentar

0 Komentar