Baliho, Pesona Politisi di Kala Pandemi

TintaSiyasi.com-- Pandemi belum berakhir, rakyat masih menjerit karena kondisi yang menghimpit, tambah dipersulit dengan kebijakan pemerintah yang seringkali tak menentu. Minimnya edukasi, kurangnya sarana dan prasarana semakin memperburuk raport pemerintah dalam menghadapi pandemi. 

Di sisi lain, sejumlah politisi justru sibuk bersolek di pinggir jalan dengan baliho berukuran super besar bergambar wajahnya. Baliho-baliho yang bertebaran dan menghiasi jalanan di sejumlah daerah itu, alih-alih mendapat simpati warga justru sebaliknya, warga tampak antipati. Keberadaan baliho tersebut seolah mengesankan pada rakyat bahwa dipikiran elit politik, hanya kekuasaan dan jabatan, tentang kemanusiaan? Itu urusan lain.

Bukannya membantu menyelesaikan pandemi yang tak kunjung usai, para petinggi tersebut justu curi start kampanye demi berlenggok di pesta demokrasi tahun 2024.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, dari hasil survey Kedai Kopi, pemasangan baliho terbukti paling efektif untuk memperkenalkan para politisi ke masyarakat, ini bukan masalah tingkat keterpilihan tapi tentang popularitas (kabar24.bisnis.com, 5/8/2021). Hal tersebut dilakukan oleh para parpol untuk memperkenalkan calon pemimpin yang diusungnya kepada masyarakat demi mendongkrak popularitas dari para elite politik. 

Pasalnya, harga sewa satu baliho itu cukup fantastis. Sewa baliho di Jakarta, berkisar 30 - 50 juta perbulan sedangkan sewa billboard berkisar 80 – 200 juta perbulan, tentunya harga tersebut tergantung lokasi dan juga ukuran dari baliho ataupun billboard yang ingin dipasang (tvonenews, 9/8/2021).

Proses politik mahal ini tetap saja dilakukan, konon alasan pemasangan baliho ini karena elektabilitas mereka masih tertinggal dari kepala daerah populer yang berpotensi menjadi kandidat dalam pemilihan presiden 2024 (koran.tempo.co, 9/8/2021). Tentu ini adalah alasan yang menegaskan bahwa pemasangan baliho menjadi sangat penting bagi parpol.

Namun pantaskah para elit politik meningkatkan popularitas demi kekuasaan di tengah situasi pandemi saat ini?

Tentu saja sangat tidak pantas. Di tengah kondisi pandemi saat ini, bukan para politikus yang seharusnya mendapat perhatian dari pemasangan baliho, melainkan rakyatlah yang semestinya mendapat perhatian berupa pengiriman bantuan secara nyata, dan penanganan wabah yang signifikan. 

Andai saja dana belanja baliho tersebut digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung. Dana dari pemasangan 1 billboard politisi yang berkisar 200 jt rupiah dapat membantu kurang lebih 600 jiwa yang menerima bansos tunai (dengan harga bansos tunai sekitar 300rb rupiah perbulannya). Dan dengan besaran dana tersebut, sebanding pula dengan bantuan kepada 166 pelaku UMKM (dengan bantuan 1,2 juta perpelaku UMKM) (tvonenews, 9/8/2021). Sedangkan pemasangan billboard dan baliho tidak hanya 1 atau 2 saja, bisa kita bayangkan dana sebesar itu pasti sangat berarti untuk rakyat saat ini.

Jika sebelum terpilih saja calon pemimpin menunjukkan sikap yang minim empati, akankah pada pemilu 2024 lahir pemimpin yang pikirannya terfokus memikirkan nasib dan urusan rakyat?

Dalam islam, menjadi seorang pemimpin berarti menjadi penanggung jawab urusan masyarakat luas. Pemimpin dalam islam memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam/khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis tersebut jelas bahwa para pemimpin dalam Islam (Khalifah), sebagai orang yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Makna raa’in ini digambarkan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat.

Sedangkan makna junnah (perisai), seperti yang dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya”.

Fungsi junnah dari khalifah ini tampak ketika ada Muslimah yang dinodai kehormatannya oleh orang yahudi bani Qainuqa’ di Madinah, Nabi SAW melindunginya. Menyatakan perang kepada mereka dan mereka pun diusir dari Madinah. Pun demikian juga dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid di era Khilafah Utsmaniyah, yang menolak upaya Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Ini adalah representasi dari fungsi junnah para pemimpin dalam Islam atau seorang khalifah.

Dengan mendapati fungsi pemimpin yang seperti ini, kinerja pemerintah itu akan tampak, tidak hanya tebar pesona dan pencitraan. Tentu saja nasib rakyat adalah tanggung jawabnya. Bukan hanya menjadikan rakyat sebagai stempel untuk mendapatkan legalitas dan jabatan politik demi meraih pundi-pundi uang dan kekuasaan.

Mungkinkah pemimpin yang peduli dengan nasib rakyatnya, bersungguh-sungguh menjalankan amanahnya, lahir dari sistem demokrasi saat ini? Jawabannya tentu tidak.
Sistem saat ini bukan berpihak kepada rakyat kecil tetapi berpihak kepada pemilik modal. 

Hanya sistem yang berlandaskan hukum Allah SWT sajalah yang akan mampu mensejahterakan rakyatnya termasuk mengatasi pandemi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, marilah kita lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan mendakwahkan Islam. Jalankanlah Islam secara menyeluruh atau kaffah tanpa pilah pilih, insyaallah hidup akan berkah. Amin yaa Rabbal’alamin. []


Oleh: Azkia Rizka Hakim
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar