Bagi-bagi Sembako Picu Kerumunan, Uniol 4.0 Diponorogo: Pemimpin Diduga Berkarakter Psikopat Narsistik


TintaSiyasi.com-- Merespons pembagian sembako bantuan presiden yang memicu Warga Cirebon berkerumun dan berebut mendapatkannya, Dosen Online Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Puspita Satyawati, S.Sos. menduga keberadaan pemimpin yang berkarakter psikopat narsistik.

"Terkait salah satu cara dalam politik pencitraan yaitu memberi hadiah kepada rakyat, khususnya dengan melempar atau membuat orang berkerumun di sekitarnya, diduga pemimpin seperti ini berkarakter psikopat narsistik," tulis keduanya dalam materi kuliah online Uniol 4.0 Diponorogo "Berebut Sembako di Depan Presiden: Derita Jelata saat Pemimpin Utamakan Citra," di Group WhatsApp Uniol 4.0 Diponorogo, Sabtu (4/9/2021). 

Prof. Suteki menyampaikan, mengutip catatan The American Psychiatric Association, pengidap psikopat narsistik jauh berbeda dari karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. 

"Hadiah yang sering dibagikan seorang psikopat narsistik sebetulnya hadiah untuk dirinya dan kesenangannya sendiri. Bukan muncul dari rasa empati dan peduli yang tidak ia miliki di lubuk hatinya," ungkapnya. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Puspita bahwa pemimpin berkarakter ini sangat menikmati sanjungan kerumunan penjilat yang rela menukar harga dirinya dengan pembagian jatah jabatan atau konsesi. 
Selain itu, sangat senang melihat kerumunan orang berebut sesuatu yang dilemparkannya. 

"Pengidap psikopat narsistik gemar pamer bagi-bagi sesuatu didorong rasa takut kehilangan perhatian dan kebutuhan melanjutkan permainan manipulatifnya. Orang jenis ini mendambakan terus-menerus jadi fokus perhatian," bebernya. 

Prof. Suteki lantas mengulas bahwa praktik politik pencitraan yang mengarah pada karakter psikopat narsistik demi merebut atau mempertahankan kekuasaan, akan berdampak buruk bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat.

"Pertama, akan mengaburkan esensi politik. Politik adalah strategi mengatur urusan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan persoalan rakyat. Pemimpin yang membangun citra tanpa kapabilitas dan kerja nyata, akan jauh dari aktivitas politik hakiki. Mereka abai aspek substansial terkait visi, misi, tujuan mengelola rakyat," tuturnya. 

Yang kedua, Puspita menyampaikan adanya hak masyarakat yang tidak ditunaikan penguasa, sehingga kesejahteraan tidak dirasakan. Menurutnya, politik pencitraan hanya menawarkan janji politik manis tapi minus pelaksanaannya. 

Ketiga, Prof. Suteki memandang akan melahirkan masyarakat yang minim budaya kritis. 

"Masyarakat dididik untuk memilih orang bukan karena kesesuaian dengan kualifikasi, tapi lebih karena aspek figuritas, pesona, wibawa, atau penampilannya," ujarnya. 

Selanjutnya Puspita menyinggung, dampak keempat yaitu membentuk sosok politikus pragmatis, yang memandang kekuasaan sebagai tujuan dan alat memperluas atau memperpanjang kekuasaan itu sendiri. 

"Jadilah kekuasaan bukan sebagai sarana mengurus kemaslahatan masyarakat. Pemimpin bekerja tidak ikhlas dan tidak tulus, terkesan mementingkan pribadi dibandingkan rakyat," imbuhnya. 

Adapun dampak kelima menurut Prof. Suteki yaitu mengokohkan eksistensi sistem demokrasi. Menurutnya, pemimpin hasil pencitraan akan merasa nyaman berada dalam demokrasi yang memfasilitasi dirinya berbuat sekehendaknya.

"Sehingga penguasa berupaya mempertahankan sistem ini. Di saat sama, setiap upaya yang mengancam hilangnya demokrasi, akan diposisikan sebagai lawan politik yang bakal dilibas," cetusnya. 

Maka, dengan melihat berbagai dampak negatif tersebut, Puspita menegaskan bahwa politik pencitraan sangat berbahaya. 

"Selain mengancam keberlangsungan sistem politik bermoral, pemimpin yang berkuasa lewat politik pencitraan akan kesulitan memperbaiki masalah mendasar rakyat, terlebih untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat," pungkasnya. [] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar