Anjing Menggonggong, Dagingnya pun Tetap Dijual

TintaSiyasi.com-- Penjualan daging anjing di Pasar Senen Jakarta Pusat ramai diberitakan di semua media massa. Benarkah baru saat ini terjadi penjualan daging anjing? Dari data yang ada, ternyata bukan hanya kali ini. Di beberapa daerah juga marak penjualan daging anjing, seperti di Solo dan Yogyakarta. Memang tidak ada data statistik resmi terkait penjualan daging anjing. Tapi di beberapa tempat di daerah, banyak warung makan yang eksis menjual menu berbahan daging anjing. 

Di beberapa daerah di Indonesia, daging anjing disantap sebagai sumber protein baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Di Manado dan Minahasa, daging anjing dikenal dengan istilah RW (dibaca: erwe), singkatan dari rintek wuuk (bulu halus). Masakan Batak mengenal masakan daging anjing yang diberi kode B1, dari kata biang (anjing). Di beberapa kota di Jawa seperti Solo dan Yogyakarta, sate daging anjing disamarkan dengan sebutan "sate jamu", sedangkan sebutan tongseng daging anjing adalah sengsu, singkatan dari tongseng asu (tongseng anjing). Jika kita tidak hati-hati, bisa jadi salah menu ketika makan di warung-warung tersebut.

Menanggapi penjualan daging anjing ini, pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad  mengatakan bahwa jual beli hewan untuk dikonsumsi harus memenuhi unsur keselamatan, kehalalan, dan kesehatan. Selain itu juga harus menghindari yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Salah satunya memungkinkan adanya penularan penyakit rabies.

Apakah negara abai dalam hal ini? Ternyata tidak. Negara sudah memiliki payung hukum tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam UU no 33 tahun 2014. UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, mengapa masih ada perdagangan daging anjing bahkan menu daging anjing tersaji di warung-warung makan? Apakah sanksi hukuman dalam UU tersebut tidak membuat takut atau pun jera pelakunya? Apakah karena mementingkan dan mengejar keuntungan semata? 

Jika melihat keberagaman rakyat di Indonesia, kita bisa memakluminya. Namun jika kita melihat dari sudut pandang kesehatan, apalagi sudah ada larangan dalam UU, belum lagi prosentase jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas Muslim, sungguh sangat miris sekali.
 
Dalam Islam, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thoyyiban. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al Maidah ayat 88 dan QS. Al Baqarah ayat 168.

Dalam hal ini, peran negara sungguh penting sekali dalam melindungi hak-hak rakyatnya. Hak-hak dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama dan juga hak-hak dalam hal kesehatan. 

Namun, dalam negara yang menganut sistem kapitalisme sekuler, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bukanlah yang utama. 
Mengejar keuntungan materi lebih penting dan di atas segalanya. Pemerintah kapitalisme memberikan label halal tidak berdasarkan keimanan pada Allah, namun karena faktor ekonomis dan materialistis. Wajar saja jika negara tidak memantau kehalalan produk dari hulu sampai ke hilir dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan negara gagal dalam melindungi hak rakyatnya. 

Beda dengan negara khilafah yang  berdasarkan akidah Islam. Kehalalan produk menjadi perhatian utama. Bukan semata untuk kepentingan bisnis, namun sebagai bentuk  ketaatan pada Allah SWT. Akidah Islam sebagai dasar negara menjadikannya sebagai dasar untuk mengatur semua urusan berdasarkan syariat Islam, termasuk makanan. Mulai dari proses penyembelihannya yang diharuskan dengan menyebut nama Allah sampai jenis binatang yang boleh dikonsumsi dan dijual. Begitu pula dengan minuman, tak luput dari perhatian. 

Negara khilafah hadir dalam menjamin kehalalan pangan, dari hulu sampai hilir. Memantau secara berkala dan dalam pengawasan  ketat semua produk yang beredar di pasaran. Dengan demikian, rakyat terlindungi hak-hak nya sebagai konsumen. 
Butuh negara khilafah untuk mewujudkan jaminan halal yang paripurna. Allahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Ima Amalia
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar