Analis IJM: Bagi-Bagi Bingkisan Bukan Level Presiden


TintaSiyasi.com-- Tanggapi aktivitas bagi-bagi bingkisan yang kerap dilakukan Jokowi, Analis Indonesia Justice Monitor (IJM) Luthfi Afandi, S.H., M.H. mengatakan, pekerjaan itu bukan levelnya seorang presiden.

"Pertama, saya ingin sampaikan bahwa bagi-bagi bingkisan itu bukan levelnya presiden. Levelnya presiden membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (02/09/2021).

Ia mengatakan, apabila presiden membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat, tentu acara membagi-bagikan bingkisan tidak akan terjadi, sekalipun ketika kunjungan ke masyarakat, mereka pasti akan senang.

"Artinya, ketika presiden turun ke lapangan masih bagi-bagi bingkisan, mungkin beliau masih belum yakin, bahwa kebijakannya sudah menyejahterakan rakyat atau masih jauh dari sejahtera?" imbuhnya.

Ia mengatakan, jikalau membagi-bagikan bingkisan harus dilakukan oleh presiden, yang menjadi pertanyaan apakah sudah cukup beradab sehingga membuat rakyat berebut, berkerumun, bahkan seperti menghinakan rakyat seperti mengambil bingkisan ke selokan.

"Saya melihat, cara bagi-bagi bingkisan di tengah jalan seperti itu, bukanlah cara yang beradab, jauh dari upaya memuliakan rakyat," tegasnya.

Ia menilai bahwa begitulah sebenarnya potret pemimpin minus keteladanan. Sekian banyak baliho, poster, iklan layanan masyarakat yang menyuruh masyarakat menerapkan protokol kesehatan, tetapi jutsru banyak dilanggar oleh para pejabat.

"Apalagi ini, presiden, pejabat nomor satu. Lalu, bagaimana kita berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan, jika para pejabat sendiri justru yang melanggarnya?" tanyanya.

Ia mengungkapkan jikalau kerumunan yang diciptakan presiden, apabila menggunakan logika dan standar yang sama dengan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS), seharusnya dapat dipidana. 

"Tetapi kita tahu sendiri, hukum di negeri ini seolah hanya tegas bagi kritikus dan lawan politik, tetapi lemah dan melempem jika harus menghadapi kawan politik. Apalagi, jika yang melanggar presiden, misalnya. Akan sangat sulit, kalau tidak mau dikatakan mustahil, bagi aparat untuk memprosesnya secara hukum,"pungkasnya.[] Alfia Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar