Akibat Demokrasi Kapitalis, Maraknya Generasi 'Sandwich'

TintaSiyasi.com-- Generasi Sandwich

Generasi sandwich ialah sebuah perumpamaan yang diberikan kepada generasi saat ini yang tengah dihimpit oleh dua keadaan bak roti lapis. Keadaan-keadaan tersebut di antaranya ialah juga sebagai mahasiswa juga berkewajiban dalam menimba ilmu, namun juga harus menanggung beban dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Baik itu membiayai orang tuanya yang kekurangan, membiayai adik-adiknya.

Julukan sandwich ini pertama kali dikenalkan oleh profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat (AS), Dorothy A. Miller, pada 1981 "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging." Di dalam jurnal tersebut, Dorothy memaparkan generasi sandwich perumpamaan generasi orang dewasa yang harus menanggung beban hidup tidak hanya orang tua dan juga anak-anak mereka. Generasi sandwich ini rentan mengalami banyak tekanan karena mereka merupakan sumber utama penyokong hidup orang tua dan juga anak-anak mereka.


Kondisi Mendukung Terciptanya Generasi Sandwich

Bagaimana tidak tertekan pada kondisi seperti ini, selain memikul gelar sebagai seorang mahasiswa yang harus mememenuhi tuntutan perkuliahan. Baik itu dari nilai, poin-poin pencapaian akademik atau pun non-akademik yang telah ditetapkan oleh kampus. Beberapa mahasiswa tidak sedikit di antaranya membantu meringankan beban orang tua dalam menghidupi keluarga dan adik-adiknya. Teringat sebuah kisah seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta bernama Mishel Kalyanamitta. Dia dikenal sebagai penjual dodol di kelas membantu ekonomi keluarganya yang kurang berkecukupan. Juga membantu usaha warung orang tuanya dan berusaha membagi waktu dengan jadwal perkuliahan. Dan nasib yang sama ditemukan kepada mahasiswi bernama Zumrotul Musyaiyadah (22) yang membantu berjualan di warung, dikarenakan ibunya sedang merawat ayahnya yang  sedang sakit.  Zumrotul rela membagi waktu kuliahnya agar dapat membantu orang tuanya menghidupi dirinya dan kedua adik-adiknya. Berikut beberapa realita mahasiswa yang terpaksa menjadi generasi sandwich. Namun bisa jadi kisah tersebut hanya segelintir dari banyaknya kisah lain dari generasi sandwich yang ada di Indonesia.

Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini membuat banyak dari orang tua mahasiswa mendapati kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat PHK. Beberapa orang tua mahasiswa yang menjadi pedagang menjadi sepi dagangannya akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Tercatat gelombang PHK akibat pandemi, pada gilirannya berdampak pada anak-anak. Salah satunya adalah mahasiswa. Per-September 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan angka putus kuliah di masa pandemi naik hampir kepada angka 50 persen. Khususnya pada mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS). Bahkan fakta terbaru terdapat lebih dari setengah juta mahasiswa berhenti kuliah di saat pandemi Covid-19 ini. Lebih jelasnya ada sekitar 602.208 orang yang tercatat di Kemendikbudristek yang memutuskan berhenti kuliah selama pandemi. Fakta tersebut diumumkan oleh Sri Nurhidayah sebagai Kepala Lembaga Beasiswa Baznas dalam peluncuran Zakat untuk Pendidikan di Jakarta secara virtual Senin (16/8).


Absennya Peran Intelektual di Tengah Problematika Masyarakat

Sangatlah beralasan bagi mahasiswa untuk memilih membagi fokusnya sebagai intelektual juga menjadi tulang punggung keluarga kendati pertimbangan kondisi penghidupan keluarga yang semakin sempit. Seperti biaya rumah sakit bagi keluarga mahasiswa yang mendapati keluarganya yang sedang jatuh sakit, biaya perkuliahan, biaya tagihan listrik per bulan, pajak, dan makan sehari-hari. Tidak akan bisa tenang belajar dan menimba ilmu setinggi mungkin di tengah kondisi keluarga yang mengalami kesusahan.

Akibatnya semakin banyak fokus mereka yang terpecah. Semakin sukar bagi mahasiswa sebagai intelektual untuk memikirkan kondisi masyarakat. Kembali lagi, tidak ada yang bisa menafikkan bahwa dunia khususnya Indonesia dan negara-negara lain sedang diancam musim pandemi yang berkepanjangan.

Tugas mahasiswa layaknya sebagai intelektual yang hadir untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat menjadi prioritas tersekian. Dan yang lebih parahnya lagi masalah pandemi ini telah melahirkan masalah yang bercabang dan semakin ruwet, seperti langkanya tabung oksigen bagi pasien Covid-19, kemiskinan yang semakin merata akibat anjloknya perekonomian, pendidikan yang semakin tidak jelas arahnya karena kebingungan akankah tatap muka atau tetap online.

Sebenarnya, negeri ini tidak kurang-kurangnya para intelektual yang cerdas dan berprestasi yang menciptakan lulusan-lulusan cumlaude. Namun, kini banyak dari intelektual telah kehilangan fokus. Sejak awal mereka telah dihadapkan biaya perkuliahan yang tidak sedikit. Dengan banyaknya biaya perkuliahan yang mahal tersebut, menjadikan orientasi intelektual khususnya mahasiswa telah berubah arah kepada bagaimana caranya agar dapat menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar yang didambakan dan tidak terus-menerus terbebani oleh biaya kuliah. Dengan gelar beserta segala pencapaian yang telah diraih, kebanyakan mahasiswa setelah lulus berharap mampu memberikan nilai lebih pada dirinya dan dikatakan layak untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Absensinya intelektual mahasiswa dalam memikirkan permasalahan rakyat cukup beralasan. Kendati demikian, mereka ingin mengubah hidupnya dari susah, sempit, dan terhimpit, berubah menjadi lebih layak lagi dan tidak terbebani oleh biaya perkuliahan yang semakin mahal.


Kebijakan yang Minim Jaminan

Bagaimana dengan perhatian pemerintah  
tentang persoalan ini? Jelas pemerintah telah menentukan berbagai langkah dan kebijakan untuk memberikan harapan pendidikan agar lebih baik lagi. Salah satu langkah dan kebijakan yang cukup fenomenal dan baru ini ialah kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Yang mana seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta diminta untuk aktif menyukseskan kebijakan ini. Kebijakan tersebut memfokuskan kepada beberapa poin. Di antaranya yang pertama ialah memperbanyak publikasi internasional, tidak perlu diragukan beberapa intelektual mampu memenuhi tuntutan tersebut. Khususnya dalam menanggapi pandemi Covid-19, sejumlah ilmuwan dari berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia juga secara independen melakukan penelitian untuk menemukan obat ataupun vaksin Covid-19. Mulai dari propolis, Flavanoid dan Empon-Empon. Namun semua penelitian tersebut hanya sampai pada tahap uji klinis dan belum dikembangkan oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada dari mereka yang tulus ingin mengabdi kepada negara membantu menyelesaikan permasalahan saat ini. 

Poin kebijakan yang ke dua yaitu memangkas waktu kuliah agar cepat lulus dan terserap di dunia kerja. Namun pada faktanya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam mengaku telah melakukan survei dengan responden sebanyak 80 ribu mahasiswa, dosen, dan pimpinan di berbagai perguruan tinggi. Dan terdapat kekhawatiran yang tinggi di kalangan dosen untuk kehilangan jam kerja mengajar mata kuliahnya bersama mahasiswa. Belum lagi mahasiswa yang telah lulus juga harus bersaing dengan yang lulusan lain dan dihantui oleh bayang-bayang gelombang PHK yang akhir-akhir ini kian marak.

Dan salah satu tujuan Kampus Merdeka ini ialah agar perguruan tinggi Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. Sedang fakta di lapangan berlomba-lombanya perguruan tinggi juga disertai berlomba-lombanya memasang tarif tinggi biaya kuliah dari tahun ke tahunnya. Bagaimana mampu bersaing jika jenjang perguruan tinggi tidak bisa dirasakan secara merata oleh setiap generasi  yang ada?


Hanya Sistem Khilafah Pendukung Generasi Menjadi Intelektual Optimal

Tidak heran bahwasanya biaya pendidikan semakin mahal dikarenakan sistem yang sangat beriorientasi bisnis, yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dikomersilkan sebagaimana yang tercantum pada dokumen GATS, dan hal ini sangat terealisasi sekali di sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme yang menjadikan materi adalah asas berjalannya pemerintahan. Di mana di situ ada peluang menghasilkan uang, maka tergeraklah semua kebijakan mengarah kepada peningkatan ekonomi saja. Pemerintah abai atas nasib rakyatnya, apakah rakyat sepenuhnya mampu mengenyam pendidikan dengan baik atau tidak.

Sangat berbeda dengan sistem Islam atau yang biasa disebut sistem khilafah dalam mengurus generasi-generasinya. Sejarah telah mencatat berbagai ilmuwan yang dihasilkan dari peradaban tersebut. Ilmuwan-ilmuwan tersebut di antaranya Aviccena sebagai bapak kedokteran dunia dan karyanya The book of healing dan canon of medicine masih menjadi rujukan kedokteran saat ini.  Al Khawarizmi penemu teori aljabar, yang berkat penemuan tersebut dapat dirasakan teknologi digital yang ada pada sekarang ini. Ibn Al Haytham penemu optik obscura pertama. Karena penemuannya tersebut di masa saat ini ditemukan berbagai kecanggihan teknologi kamera. Dan masih banyak sekali penemuan-penemuan Muslim yang dihasilkan di masa peradaban khilafah. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang fenomenal dan berjasa pada masa kekhilafahan, namun tidak cukup jika dituliskan semuanya. 

Inilah yang dihasilkan, ketika sistem pemerintahan mendukung mendukung sepenuhnya pendidikan. Dukungan tersebut berupa pendidikan gratis kepada siapapun, baik kaya maupun miskin, Muslim atau pun non-Muslim, semua mendapaykan pendidikan yang sama. Islam menjamin pendidikan agar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Selain itu intelektual pada masa itu juga didukung oleh fasilitas dan buku-buku yang lengkap juga tenaga pendidik yang ahli dan profesional. Karya-karya yang dihasilkan  para ilmuwan selain mendapat reward dari Allah SWT karena telah membantu menyelesaikan permasalahan umat, negara juga  memberi apresiasi di antaranya emas seberat karya yang dihasilkan. Semisal saja para ilmuwan ada yang menghasilkan buku dan buku tersebut akan ditimbang berapa masanya dan akan diberikan emas sepadan dengan berat buku tersebut. 

Pertanyaanya, bagaimana sistem negara mampu mendukung intelektual seoptimal itu? Tentu jawabannya adalah pengaturan keuangan yang baik sesuai syariat Islam. Selain zakat, Islam membagi pengelolaan kekayaan menjadi tiga sumber. Satu di antaranya kekayaan kepemilikan umum, contohnya  yang terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah, “Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api”.

Kekayaan seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Dan juga sumber daya alam tambang  yang jumlahnya melimpah, baik padat ataupun cair adalah kepemilikan umum, tidak boleh menjadi ladang bisnis pribadi atau pun kelompok. Negara mengelola sumber daya alam tersebut dan nantinya akan dikembalikan kepada rakyat. Dan bukan hal yang tidak mungkin ketercukupan seluruh rakyat bisa merata. Keuangan negara pun dengan mudah dialokasikan kepada pendidikan. Selain terjamin penghidupan, para intelektual juga mudah untuk fokus mengasah pikirannya untuk membantu negara menyelesaikan permasalahannya. Tidak perlu takut oleh bayang-bayang menjadi generasi sandwich karena telah dijamin oleh sistem yang berdasarkan syariatNya. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Ainun Syaifia
(Aktivis Mahasiswa Surabaya)

Posting Komentar

0 Komentar