Utang Selamatkan Rakyat atau Selamatkan Korporasi

TintaSiyasi.com-- “Semua negara di dunia menggunakan instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi serta keuangan,” ujar Sri Mulyani dikutip dari acara Bedah Buku “Mengarungi Badai Pandemi” di Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu (Sindonews.com, 25/7/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah terus menambah utang di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara.

Di lain pihak, penerimaan negara justru merosot karena aktivitas ekonomi lesu. “Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa. Kami di Kementerian Keuangan merespons dengan whatever it takes, apa pun kami lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan ekonomi Indonesia, dan itu implikasinya pada defisit APBN,” katanya (CNNIndonesia.com, 24/07/2021).

APBN menanggung beban yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Di satu sisi, belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, bantuan kepada dunia usaha, dan lainnya. Dia juga mengatakan bahwa utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit, sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.


Lampu Merah Utang Indonesia

Jika dirunut dari tahun ke tahun, selama ini Indonesia tak pernah bebas dari utang. Utang selalu menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN. di era dua periode Presiden Jokowi, utang luar negeri melonjak. Jadi, ketergantungan pada utang bukan hal baru karena sudah terjadi sebelum pandemic. Di akhir Juni 2021, posisi utang Indonesia tercatat berada di angka Rp 6.554,56 triliun. Di bulan yang sama pemerintah menandatangani dua perjanjian pinjaman luar negeri dengan total sebesar USD607,85 juta setara Rp8,79 triliun. Pemerintah akan terus mencari utang baru karena sebagaimana rencana Menkeu (Merdeka.com, 24/07/2021).


Utang Tidak Menjamin Perbaikan Pelayan Rakyat

"Berhati-hatilah kamu dalam berutang. Sesungguhnya utang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan kehinaan di siang hari." (HR. Al Baihaqi).

Utang adalah aktivitas yang meminta kehati-hatian dalam melakukannya. Namun, beda dalam sistem kapitalisme saat ini, yang utang dijadikan solusi tiada henti. Utang terus bertambah, terutama dalam era Jokowi, namun faktanya tidak menjamin pelayanan rakyat jadi lebih baik. Kinerja pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pemberian tunjangan sosial bagi masyarakat kurang mendapat perhatian bahkan cenderung menurun.

Padahal, di masa pandemi ini rakyat sangat membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Yang lebih memprihatinkan adalah daya serap sektor kesehatan masih rendah. Realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah baru mencapai Rp900 miliar di semester I-2021, masih 11,1% dari alokasi insentif nakes daerah sebesar Rp8,1 triliun. Realisasi dukungan operasional vaksinasi baru terealisasi Rp400 milyar dari alokasi anggaran Rp6,5 triliun, artinya baru 5,8%. Alokasi belanja kesehatan sebesar Rp8,7 triliun juga baru diserap Rp1,2 triliun atau sekitar 13,4% (Liputan6.com, 12/07/2021).
 
Dari alokasi anggaran tersebut tercermin keberpihakan pemerintah dan keseriusan dalam memberikan layanan bagi rakyat masih diragukan. Di saat rakyat sangat membutuhkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial untuk bisa bertahan dalam pandemi ini, justru anggarannya lebih sedikit.

Anggaran bagi infrastruktur paling tinggi terlihat dari alokasi untuk Kemen PUPR dibandingkan kementrian lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berujar bahwa kenaikan anggaran infrastruktur pada 2021 dilakukan untuk mengejar proyek-proyek yang tertunda pada tahun 2020. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta menyampaikan setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur akan terus berjalan meski pandemi karena merupakan salah satu visi pemerintahan sekarang. Pembangunan tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api (Akurat.co, 27 April 2021).

Padahal, pembangunan infratruktur yang jor-joran dengan tidak mempertimbangkan prioritas telah menyisakan polemik pada akhirnya. Bandara Internasional terbesar kedua setelah Bandara Soetta, yaitu Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kini sepi penumpang. Pembangunan yang menelan dana Rp2,6 triliun itu tidak berdampak pada rakyat, bahkan menjadi beban karena sekadar membayar operasional pun kesulitan.

Nasib yang sama pada jalan tol. Jasa Marga memaparkan ada 9 ruas tol yang akan dijual dan sudah ada investor asing yang siap membeli. Penjualan ini dilakukan karena BUMN kontruksi memiliki utang yang cukup tinggi (Kontan.co.id, 23/0/2021).

Karenanya, publik patut mempertanyakan alasan pemerintah berutang untuk mengatasi pandemi. Utang bertambah, tetapi pelayanan rakyat tidak berubah, bahkan cenderung memburuk. Maka tak heran jika publik menilai bahwa pemerintah justru menggunakan momen pandemi untuk memperbanyak hutang yang tidak memberikan efek pada kemanfaatan bagi publik akan tetapi berefek pada penyelamatan ekonomi para pemilik modal alias korporasi inilah bentuk lepas tanggung jawab negara dalam mengurusi urusan umat. 

Kesalahan kebijakan dan utang di tengah pandemi maupun kesalahan prioritas alokasi anggaran negara terjadi karena semua kebijakan tersebut didasarkan pada ekonomi kapitalisme sebab sistem kapitalisme telah menjadikan sumber keuangan utama sebuah negara adalah pajak dan utang. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa konsekuensi utang luar negeri seperti IMF sama saja mempersilahkan hegemoni Para kapitalis semakin kuat mencengkram negara pengutang karena dibalik utang luar negeri tersebut pasti terdapat sejumlah konsekuensi-konsekuensi yang harus diambil oleh negara pengutang diantaranya konsekuensi politik yakni menjadikan negeri yang berutang tentu lebih lemah. Negara-negara pemberi hutang akan dengan mudah memeras kekayaan negara-negara pengutang.

Benarkah utang ditujukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu? Tidakkah utang ibarat menggali kuburan sendiri? Negara makin terjerat dan tergantung pada negara-negara asing. Penerimaan negara menyusut, ekonomi nasional melambat dan rakyat kian nelangsa karena berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup, terutama di masa pandemi.

Utang membuat Indonesia makin kehilangan kemampuannya sebagai negara berdaulat. Wajar bila publik mempertanyakan kelayakan perayaan kemerdekaan ke-76 tahun. Tidakkah esensi kemerdekaan itu sudah hilang pada negeri ini? Apakah ini kebijakan menyelamatkan rakyat di tengah pandemi? Utang terus diproduksi, alasan demi rakyat dan untuk rakyat terus diopinikan oleh pejabat negeri. Publik makin muak dan jengah dengan seribu alasan tanpa ada bukti nyata menyejahterakan rakyat.

Kesalahan dalam mengambil kebijakan menambah utang dan prioritas alokasi anggaran negara disebabkan menjalankan ekonomi kapitalisme. Padahal, banyak cara yang bisa ditempuh guna menyelamatkan ekonomi negara tanpa utang. 

Padahal, kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada yang gratis dalam paradigma kapitalisme. Utang yang mengandung riba memiliki potensi bahaya politis atas negeri. Hal itu akan menjadi alat campur tangan dan kontrol asing terhadap kebijakan negeri.
Dengan utang, asing pun mudah mencaplok SDA dan negara. Padahal Allah SWT telah berfirman: “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 141).

Berbeda dengan sistem Islam yang sempurna dan orientasinya adalah kemaslahatan umat. Negara akan melayani umat, mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Anggarannya diambil dari pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum Islam, bukan sebaliknya menyerahkan (menjual) kepada swasta dan asing.

Di dalam Islam, bayt al-mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara. Kemudian negara mengalokasikannya bagi rakyat yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, yang kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak bayt al-mal kaum Muslim.

Sistem keuangan negara di dalam pengaturan Islam telah terbukti berhasil mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi Muslim dan non-Muslim selama beberapa abad. Pos-pos pendapatan dalam sistem keuangan bayt al-mal terdiri dari tiga pos pemasukan utama yang masing-masing rinciannya memiliki banyak ragam jenis pemasukan.

Pertama, ba­gian fayi’ dan kh­araj. Fa­yi’ adalah salah satu bentuk rampasan perang. Sedang kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-shari‘ kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan per­da­ga­ngan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Dimana zakat ini akan didistribusikan hanya kepada delapan ashnaf.

Indonesia sebagai sebuah negeri yang dikaruniai berbagai sumber daya alam dalam jumlah potensi yang sebagian besarnya masuk dalam peringkat sepuluh besar di dunia, semestinya bisa menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Terlebih lagi dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, jika dikelola dengan baik, semestinya juga bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang potensial. Sudah saatnya kita kembali ke sistem ekonomi yang berasal dari Allah agar utang riba ini segera berakhir. Wallahu a’lam. []


Oleh: Ima Isnawati, S.Pd
(Sahabat TintaSiyasi)


Catatan Kaki:
- https://ekbis.sindonews.com/read/492052/33/sri-mulyani-bongkar-alasan-pemerintah-ajeg-nambah-utang-1627186070
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210724152428-78-671750/sri-mulyani-klaim-utang-untuk-selamatkan-warga-dan-ekonomi-ri
- https://www.merdeka.com/uang/utang-indonesia-bengkak-rp6554-triliun-ini-rinciannya.html
- https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-teken-2-utang-luar-negeri-sebesar-rp879-triliun-di-juni.html
- https://www.liputan6.com/bisnis/read/4604868/insentif-tenaga-kesehatan-daerah-baru-cair-rp-900-miliar-dari-alokasi-rp-81-t
- https://akurat.co/ksp-pembangunan-infrastruktur-jadi-harapan-ekonomi-bisa-berjalan-baik
- https://makassar.tribunnews.com/2021/03/31/sepi-penumpang-bandara-kertajati-jawa-barat-senilai-rp26-t-diubah-jokowi-jadi-bengkel-pesawat
- https://insight.kontan.co.id/news/puluhan-jalan-tol-milik-bumn-bakal-dijual-tiga-investor-asing-siap-memborong
- https://www.youtube.com/watch?v=hR3Nl4FbyKo

Posting Komentar

0 Komentar