Utang: Penyelamat Ekonomi atau Ancaman Ekonomi Negara?

TintaSiyasi.com-- Setahun lebih terjadinya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini tak kunjung selesai. Pandemi Covid-19 telah memberikan efek yang sangat besar terhadap kondisi negara Indonesia, salah satunya posisi utang pemerintah. Posisi utang pemerintah sampai akhir juni 2021 sebesar Rp. 6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35% dari rasio utang pemerintah terhadap PDB (Merdeka.com 24/07/2021). Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2020 lalu, dimana posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun (cnbcindonesia.com, 16/01/2021). Dalam jangka waktu 6 bulan (Desember – Juni), utang Indonesia bertambah 480 triliun?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang. "Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, Sabtu (24/7) (kaskus.co.id 24/07/2021). Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.

Setiap tindakan ekonomi mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga dengan halnya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk berhutang sebagai solusi menyelamatkan warga negara dan perekonomian negara, namun sudah tepatkah kebijakan tersebut? atau justru menjadi bahaya laten yang akan mengancam perekonomiaan negara? Karena posisi utang yang terus membengkak. 

Saat ini, utang masih di anggap sebagai penyelamat perekonomian negara akibat dampak dari pandami karena dapat menutup defisit APBN. Padahal dibalik itu semua ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan, karena utang menjadi beban APBN dimasa yang akan datang, pada saat pembayaran kembali utang-utang itu ditambah bunga-bunganya, begitu seterusnya. Semakin membengkak, jika utang menjadi candu solusi secara parsial perekonomian. Seperti yang di sampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudistira dalam  IDXchannel.com 07/06/2021 “Jumlah ULN Indonesia sudah mengkhawatirkan, pasalnya tingkat bunganya saja sudah sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasaekan data APBN 2021, rasio antara beban bunga utang sudah mencapai 25% dari target penerimaan pajak. Ini menandakan porsi bunga utang sudah terlampaui membebani anggaran.

Utang negara bukan cuma masalah ekonomi tapi juga menyangkut posisi negera, ketahanan negara, kedaulatan negara bahkan kesejahteraan rakyat disuatu negara. Karena faktanya utang tidak berefek pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, justru masyarakat semakin kesulitan mendapatkan penanganan kesehatan yang baik dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokoknya di tambah di masa yang akan datang utang memberikan beban baru bagi para generasi selanjutnya.

Jika faktanya demikian, lalu siapa yang sebenarnya di utungkan dari utang-utang tersebut, jika bukan rakyat? Jelas yang di untungkan mereka para kapital yang memiliki modal besar yang memberikan utang. Inilah solusi yang di tawarkan sistem kapitalis dalam menangani permasalahan ekonomi saat pandemi, bukan menjadi solusi atau penyelamat tapi justru menjadi permasalah baru yang berkepanjangan, Jika beban APBN bertambah, maka bertambah juga beban pemerintah untuk mencari penerimaan APBN. Sedangkan penerimaan APBN yang dominan adalah dari pajak dan utang. Jelas, di sini rakyatlah yang akan kembali dibebani, rakyat akan terus dipaksa membayar pajak bahkan mungkin nanti akan muncul pajak-pajak jenis baru sebagai penambahan penerimaan APBN. 

Berbeda dengan pandangan Islam yang tidak menjadikan pajak dan utang sebagai pemasukan utama APBN. Bahkan, Islam tidak menjadikan utang sebagai pemasukan dalam kas negara atau Baitul Maal. Adapun pemasukan tetap Baitul Mal di antaranya pertama, bersumber dari hak milik individu/kepemilikan individu berupa zakat dan shadaqah, kedua bersumber dari kepemilikan umum berupa SDA dan barang tambang besar, ketiga bersumber dari kepemilikan negara berasal dari ghanimah, khumus, rikaz, uryr, fai’, kharaj dan jizyah

Semua pemasukan tersebut akan dikelola dan digunakan  Baitu Mal sesuai dengan posnya masing-masing, jika keuangan mengalami defisit dan diperlukan pembiayaan untuk hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda maka negara akan memberlakukan dharibah/pajak kepada kaum Muslim yang kaya, dan tidak boleh dipungut jika kondisi tidak mendesak. Maka dengan demikian, pemasukan kas negara tidak akan menjadi beban yang harus dipikul rakyat, dan justru dengan pemasukan dan pengelolaan yang jelas akan mensejahterakan rakyatnya.  

Namun, ini semua tidak akan terwujud jika Islam tidak di terapkan secara menyeluruh sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad AAW dan dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi kaum Muslim terdahulu. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Siti Jubaedah, S.Pd.
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar