Separatis Papua, Pengamat Ajak Waspadai Tiga Hal Ini


TintaSiyasi.com -- Menanggapi polemik dan isu separatisme Papua, Pengamat Politik Internasional Farid Wadjdi mengajak mewaspadai tiga hal berikut.

"Strategi umum separatis Papua paling tidak ada tiga," katanya dalam acara Menjadi Politisi Muslim-Intervensi Asing dalam Isu Papua di saluran YouTube Peradaban Islam ID, Senin (19/07/2021).

Menurutnya, pertama, melakukan perlawanan militer melalui sayap militer OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan melakukan perlawanan dalam negeri dan melakukan aksi-aksi oleh kelompok-kelompok HAM (Hak Asasi Manusia) di kalangan mahasiswa. Selain itu, dengan kemederkaan Papua juga terus disuarakan, pertama, melalui organisasi termasuk LSM di dalam negeri. 

Kedua, melalui jalur politik dan  internasionalisasi isu Papua. Seperti, Benny Wenda membuka kantor organisasi  Free West Papua di Oxford Inggris pada tahun 2013, kemudian diikuti oleh Belanda, Australia dan negara-negara Melanesia,” jelasnya.

Ia menerangkan, semuanya adalah bagian dari internasionalisasi isu Papua. Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM,  penindasan, dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua termasuk menyuarakan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak sah.

Ketiga, terus mendesak referendum, penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. "Strategi  ini merupakan bagian dari internasionalisasi isu Papua, melalui dewan PBB untuk melakukan referendum Papua, seperti yang dilakukan saat pemisahan Timor Timur dari Indonesia,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mengingatkan, kenapa intervensi bisa kuat. Pertama, kelemahan dari rezim yang berkuasa karena mau memberikan jalan melakukan pembiaran dan kemudian seolah takut  kepada negara-negara imperialis.

“Seperti kita lihat misalkan, baru-baru saja sebenarnya OPM itu disebut kelompok teroris yang paling sering disebut sebagai Kelompok Militer Bersenjata (KMB), misalkan. Tidak  disebut sebagai kelompok teroris, meskipun belakangan baru disebut kelompok teroris,” terangnya.

“Jadi penyebutan ini jelas menunjukkan kelemahannya karena kalau itu kelompok terorisme, itulah seharusnya disikapi dengan sikap yang tegas. Sebagaimana yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok dari yang sering dituding sebagai kelompok teroris dengan teroris yang terkait dengan kelompok-kelompok Islam,” imbuhnya.

Kedua, adanya orang-orang yang terus-menerus  menyuarakan kemerdekaan Papua yang merupakan bentuk kelemahan dalam  diplomasi. 

Ia menyayangkan, ketika di beberapa negara seperti, Inggris, Australia, juga Amerika  melakukan intervensi atau membiarkan pembukaan kantor-kantor kelompok yang pro  pemisahan Papua.

“Seharusnya Indonesia bersikap tegas terhadap negara-negara yang melakukan pembiaran tersebut. Kalau perlu sampai dalam bentuk pemutusan hubungan diplomatik.  Kalau menganggap memang ini merupakan persoalan  kesatuan negeri Indonesia ini merupakan hal yang penting, tapi itu tidak dilakukan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, intervensi juga menguat dengan adanya sistem politik yang diadopsi oleh negara pada saat sekarang ini, yaitu demokrasi dan HAM. Demokrasi dan HAM digunakan sebagai alat kekuatan politik bagi negara-negara Barat.

Ketiga, kegagalan pemerintah  saat ini untuk menyejahterakan rakyat Papua, karena sistem ekonomi liberal yang diadopsi oleh Indonesia,” terangnya 

“Jadi kalau lihat kemiskinan, penindasan yang terjadi  di negeri Papua sesungguhnya bukan dialami sendiri oleh Papua. Kemiskinan juga dialami wilayah-wilayah oleh negeri yang lain di Indonesia karena sistem ekonominya liberal rezim yang berkuasa di Indonesia. Yang itu Lebih menguntungkan kepada para pemilik modal dan meminggirkan rakyat,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita

Posting Komentar

0 Komentar