Perang Baliho Politikus di Tengah Derita Umat, Tunda!

TintaSiyasi.com-- Ibarat penjual yang sedang promosi menggunakan baliho adalah cara menawarkan dagangan yang dianggap cepat, mudah, dan terlihat oleh calon pembelinya.
Beginilah fakta yang terjadi di negeri ini, di tengah kondisi masyarakat terpuruk karena pandemi ternyata hal tersebut tidak menghalangi para politisi menebar pesona. 

Perang baliho yang sedang marak menjadi bahan perbincangan masyarakat. Bahkan Ketua DPR RI, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum Demokrat dan pejabat publik lainnya, telah memajang foto mereka disertai balutan kata pemanis yang terpampang di pinggiran jalan (detiknews.com, 05/08/2021).

Semua dilakukan demi meraih simpati dan dukungan rakyat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Memang masih lama tetapi gaungnya sudah terasa sejak setahun belakangan ini. Hal ini membuat calon kandidat mulai ancang-ancang dengan memasang baliho di sejumlah tempat strategis, memang tidak menyatakan secara langsung sebagai kandidat tetapi masyarakat bisa membaca itu. Sungguh di luar dugaan, bukannya mendapat simpati malah celaan dan protes dari rakyat. Para politisi yang menebar pesona lewat baliho ini dianggap minim kepekaan terhadap kondisi rakyat, apalagi biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Dan ini membuat masyarakat mengkalkulasi kisaran biaya yang dikeluarkan andaikan dipakai untuk masyarakat yang terdampak pandemi. 

Pakar Komunikasi UI Firman Kurniawan Sujono menilai, memasang baliho di tempat strategis memiliki keunggulan tersendiri. Mudah dilihat karena diletakkan di jalan-jalan. Ukurannya yang besar membuat orang tertarik untuk melihat ditambah pesan singkat yang menarik perhatian. Namun, menurutnya musim kampanye baliho antar politikus akan menjadi kejenuhan tersendiri bagi masyarakat. Pesan yang memaksa masuk justru akan membentuk persepsi negatif, bahkan masyarakat bisa bersikap menolak pesan tersebut (detiknews.com, 05/08/2021).

Ironis, saat kondisi kesehatan masyarakat terpuruk karena sebaran pandemi terbilang tinggi dan korban meninggal terus bertambah, tak membuat mereka empati. Seharusnya para politisi mampu menahan diri dan bersikap bijak untuk tidak berkampanye. Namun lebih menumbuhkan kepedulian pada kesehatan dan keselamatan sesama.

Hampir dua tahun pandemi mencengkeram negeri kita. Semakin hari semakin memprihatinkan. Padahal ini adalah perkara serius yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, yaitu fokus kepada upaya penanganan pencegahan agar pandemi tidak meluas. Mengobati yang sakit, melengkapi sarana prasarana RS, seperti menambah jumlah kamar pasien, ketersediaan obat-obatan, oksigen, pemberian vaksin, bantuan logistik dan sebagainya. Bukan teralihkan pada kampanye yang masih jauh. Jika mau jujur, menengok Pilkada 2020 tidak membawa perubahan apapun. Pandemi makin merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah kewalahan mengatasinya sekalipun berbagai cara telah dilakukan mulai dari PSBB hingga PPKM namun tak mampu menekan jumlah korban.


Kapitalisme Akar Masalah

Dalam sistem kapitalisme biaya yang dikeluarkan untuk kampanye memerlukan biaya yang sangat besar. Dan tidak bisa dilepaskan dari peranan kapitalis. Kemenangan kandidat dukungan kapitalis ini jelas akan berdampak di kemudian hari, ada balas budi yang tidak tertulis dan nampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sudah menjadi rahasia umum dalam pertarungan politik ala kapitalisme, para kapitalislah yang pegang kendali. Tak heran, para kandidat akan bergandengan tangan dengan para pengusaha dan pendukung elit politik. Sebab, untuk memuluskan jalan yang ditempuh memerlukan gelontoran dana yang fantastis. Seperti pembuatan dan pemasangan baliho, blusukan ke daerah, acara pertemuan dan jamuan makan, sumbangan ke berbagai kegiatan lainnya. Semua membutuhkan dana yang besar. 

Jika seandainya dana-dana tersebut dialokasikan untuk membantu menangani pandemi tentu akan mempunyai nilai yang besar. Setidaknya akan mengurangi beban pemerintah itu sendiri, membantu pihak kesehatan dan masyarakat luas. Tetapi sayangnya hanya tulisan di atas kertas saja. Tidak bisa dihindari juga, kepentingan kelompok lebih diutamakan dibanding kepentingan masyarakat. 

Sebuah gambaran betapa bobroknya aturan warisan penjajah yang diterapkan saat ini, siapapun yang duduk sebagai pemangku kebijakan syarat kepentingan. Rakyat yang seharusnya mendapat perhatian dan pelayanan dari negara dalam semua aspek tidak terpenuhi. Kebijakan yang ada lebih menguntungkan kepada para kapitalis. Ini dapat terlihat dari penanganan pandemi, bahkan di awal pandemi nampak lamban dalam mengatasinya hingga kemudian kebijakan yang dikeluarkan berubah-ubah. Sehingga sebaran pandemi semakin meluas. 

Minimnya edukasi tentang pandemi memang berdampak, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya adanya virus corona ini, apalagi terkait pemberian vaksin. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Maka kepekaan sosial sebagai pejabat atau tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, bukannya sibuk dengan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hingga rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk sebuah jati diri, yang jelas secara nyata itu tidak memberikan dampak di masyarakat. Sebuah kalimat penyemangat yang memang sudah sering di dengar. 


Islam Melahirkan Pemimpin Amanah

Hal jauh berbeda di dalam Islam. Sebagai agama paripurna dan komprehensif. Dalam Islam, tidak ada satu pun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturan, hukum dan penyelesaiannya. Termasuk dalam hal memilih para pejabat negara. Rasulullah SAW adalah Kepala Negara Islam pertama di Madinah. Saat beliau memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah, melakukannya dengan ketat. Sebab pemimpin memiliki tanggung jawab besar. Dipilih berdasarkan kelayakan kapasitas dan keamanahannya.

Beliau SAW bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan tunggulah saat-saat kehancuran."Seorang Arab Badui berkata," Bagaimana amanah disia-siakan?" Beliau bersabda, "Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran." (HR. al-Bukhari dan Ahmad).

Rasul SAW pun memperingatkan, jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Berarti dia telah menyia-nyiakan amanah. Jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya. Berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan.

Abu Musa al-Asy'ari berkata, ketika ada orang meminta jabatan kepada Rasul SAW, beliau menolaknya dan beliau menunjuk orang lain. Beliau bersabda, "Demi Allah, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang yang memintanya dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya." (HR. Muslim dan Ibnu Hibban).

Apa yang disampaikan Rasulullah SAW di atas cukuplah menjadi renungan bagi umat Muslim mengenai kondisi hari ini. Bahwa kepemimpinan itu adalah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bukan kepada yang lain. Di samping memang mempunyai kemampuan untuk memimpin.

Sebagai Muslim yang beriman, kini selayaknya hanya hukum Allah SWT yang berhak mengatur kehidupan manusia menggantikan sistem buatan manusia. Sebab dengan menerapkan syariah Islam secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi negara, yakni Khilafah Islamiyah. Maka, kemaslahatan rakyat akan terpelihara, masalah pandemi mudah teratasi. Cita-cita hidup sejahtera dan makmur akan bisa terwujud. Dan yang tak kalah penting adalah bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. []


Oleh: Misnawati
(Aktivis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar