Pentingkah Pengecatan Pesawat di Tengah Pandemi?


TintaSiyasi.com-- Pandemi belum juga berakhir, bahkan kasus Covid-19 kian hari semakin meningkat dengan tingkat kematian nasional lebih dari 1.200 kematian per hari. Di tengah kekalutan masyarakat menghadapi wabah dengan ekonomi yang serba sulit, pemerintah justru melakukan pengecatan ulang pesawat kepresidenan dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Hal itu telah menjadi fakta kesekian kalinya yang memilukan hati sanubari rakyat negeri seribu satu pulau ini.

Terkait pengecatan tersebut, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, membenarkan bahwa Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 telah dicat ulang. Semula pesawat jenis Boeing 737-8U3 (BBJ2) berwarna biru langit bercampur putih, kini berwarna merah-putih. Pengecatan Pesawat BBJ2 sudah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Pengecatan ulang BBJ2 baru bisa dilakukan tahun ini karena menyesuaikan interval waktu perawatan rutin yang sudah ditetapkan (Tempo.com, 03/08/2021).

Pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia-1 yakni armada Boeing Business Jet (BBJ) 2 di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan berbagai pihak. Hal tersebut kali pertama diketahui lewat cuitan mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, melalui akun Twitter-nya. Alvin menyebut biaya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut bisa mencapai Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,1 miliar (Kompas.com, 3/8/2021). 

Pengecatan pesawat di tengah pandemi menjadi sorotan publik dan menuai konflik. Pandemi belum berakhir tapi pemerintah malah memprioritaskan pengecatan pesawat yang masih layak pakai. Pengecatan pesawat di tengah pandemi tentu melukai hati rakyat kecil di saat yang sama mereka harus berjibaku menghadapi keganasan varian delta hingga pembatasan aktivitas warga atas nama PPKM berlevel. Sebaliknya, pemerintah dengan mudahnya menggelontorkan uang negara untuk kepentingan yang sebenarnya bisa ditunda. Uang Rp 2,1 Milyar yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat untuk mengatasi pandemi malah digunakan untuk pengecatan pesawat kepresidenan yang masih layak pakai.

Pemerintah berdalih bahwa pengecatan pesawat sudah direncanakan sejak 2019. Alokasi untuk perawatan dan pengecatan pun sudah dialokasikan dalam APBN. Alasan pemerintah ini menunjukan bahwa pemerintah miskin sense of crisis dan empati terhadap permasalahan rakyat yang sudah begitu kompleks dan kronis. Dampak pandemi membuat rakyat banyak kehilangan pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun teramat sangat sulit. Ditambah lagi peningkatan kasus Covid-19 yang terus naik membuat sistem kesehatan kolaps. Rakyat tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, tabung oksigen menjadi barang langka dan sangat berharga. Rakyat yang terpapar virus Covid-19 terpaksa harus isolasi mandiri dengan fasilitas ala kadarnya.

Beginilah sistem kapitalisme yang mengkonsep negara menjadi pihak yang setengah hati dalam mengurusi urusan rakyatnya. Kesehatan dan nyawa rakyat bukanlah prioritas untuk diselamatkan, akan tetapi yang terpenting adalah kepentingan pemilik modal (baca: para kapital pemodal). Selama urusan pemodal aman, maka segala kepentingan lain termasuk kepentingan rakyat harus menyesuaikan. Semakin parah kondisinya jika para pemodal ini telah bermetamorfosis menjadi penguasa dan pejabat negara. Maka tidak aneh jika kita mendapati banyak sekali regulasi yang dihasilkan penguasa lebih memihak kepentingan pemodal bahkan kepentingan pribadi serta kelompok dibandingkan mengurusi urusan rakyatnya. Penguasa telah  menjadi kepanjangan tangan pemodal sekaligus penghamba materi fana. 

Hal ini berbeda dengan sistem Islam, pengurusan kepentingan rakyat merupakan prioritas utama. Pendapatan yang ada dalam Baitul Mal diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, fa’i dan kharaj serta zakat diprioritaskan untuk rakyat, apalagi dalam situasi negara menghadapi wabah. Maka prioritas utama sejak awal pandemi bermula adalah dengan menuntaskan wabah ini.

Gambaran penerapan syariat Islam tampak pada keteladanan kepemimpinan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah bagi kaum Muslimin. Umar bertindak cepat ketika mengetahui negaranya mengalami krisis. Umar dengan sigap mengupayakan bantuan dari wilayah Islam yang lain untuk membiayai kebutuhan rakyat. Selain itu, Umar menahan diri untuk sekedar makan. Bahkan selama wabah wujud empatinya dengan makan roti kasar saja untuk mengganjal perutnya.

Penguasa yang peduli terhadap rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat akan terwujud dalam sebuah sistem yang bersumber dari wahyu Ilahi. Karena dalam paradigma sistem Islam penguasa sebagai pemimpin yang bertanggungjawab terhadap rakyat sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari). 

Sikap kepedulian yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap penderitaan rakyatnya sangatlah dibutuhkan.  Sistem Islam akan membentuk penguasa yang peduli terhadap rakyat. Karena kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Seorang penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam melayani urusan rakyatnya. Rahasia inilah yang membuat penguasa takut menyalahi syariat Allah, alih-alih membuat rakyat menderita karena ulah tangannya.

Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka." (HR Abu Dawud).

Begitulah gambaran seorang pemimpin bervisi Islam dalam menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyatnya. Semua gambaran tersebut bisa terwujud karena pelaksanaan paradigma dan konsep Islam dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi khilafah (negara Islam). Penguasa yang amanah merupakan perkara yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini dan masa mendatang. Syariat Islam lah yang akan mewujudkan hal tersebut. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Triana Noviandari
(Pegiat Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar