Pengamat Ibaratkan Rezim, Layak Dapat IPK 4,2 dalam Hal Menjaga Kepentingan Oligarki



TintaSiyasi.com-- Pengamat Kebijakan Publik dan Aktivis Universitas Indonesia 2008-2010 Dr. Erwin Permana mengatakan, jika diibaratkan mahasiswa,  rezim saat ini layak mendapat Indek Prestasi Komulatif (IPK) 4,2 dalam hal menjaga kepentingan oligarki. 

"Ibarat mahasiswa, menurut saya rezim hari ini layak mendapatkan angka IPK 4,2 dalam hal menjaga kepentingan para oligarki,” tegas Bang Jundi, sapaan akrabnya, dalam Insight ke-54 Pusat Kajian Analisis Data (PKAD): The Guardian of Oligarch, Rabu, (28/7/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dari beberapa hal. Pertama, terlihat sekali dari kebijakan yang dikeluarkan rezim. Ia menilai, semuanya sangat telanjang berpihak pada oligraki. Bahkan, di masa pandemi, ia temui, pergerakan masyarakat dalam menyampaikan kritik tertahan, seolah justru dijadikan kesempatan. 

“Jadi seperti sudah dikondisikan semua regulasi ini untuk mengamankan para oligraki. Jadi tepat sekali pernyataan regime of oligarch. Ini mewakili kondisi yang real di lapangan. Meskipun rakyat tetap kritis untuk memperjuangkan keadilan. Seperti kritik terhadap UU (Undang-Undang) Omnibus Law, UU Minerba, UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkapnya. 

Kemudian bukti yang kedua, jika mengikuti rekam jejak pembangunan ekonomi, khususnya sejak 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tadinya dialokasikan untuk subsidi energi menurun drastis. Sebaliknya, anggaran untuk infrastruktur justru meningkat secara drastis. 

“Kita sama-sama tahu, kalau energi itu jelas untuk kepentingan rakyat. Misalnya untuk subsidi BBM (bahan bakar minyak). Tapi faktanya, berapa kali tarifnya naik. Kadang naiknya dengan senyap, tengah malam. Sementara kalau infrstruktur itu untuk kepentingan siapa? Dan infrastruktur ini memang dijadikan icon yang dibangga-banggakan oleh rezim hari ini," tegasnya. 

Bang Jundi mempertanyakan, untuk siapakah pembangunan jalan tol, lapangan terbang, dan pelabuhan tersebut. "Berapa banyak masyarakat yang akan terbang? Berapa banyak masyarakat yang akan menggunakan kapal laut? Berapa banyak masyarakat yang melewati jalan tol? Bagaimana dengan mereka yang tinggal di desa?" tanyanya. 

Menurutnya, tidak ada 50 persen masyarakat Indonesia yang memanfaatkan infrastruktur yang dibangun rezim tadi. “Justru sebaliknya, yang dibutuhkan masyarakat ini adalah pembangunan pada sektor kebutuhan primer. Mereka yang di desa membutuhkan pembangunan pertanian, perternakan, perkebunan. Ini seharusnya bisa didorong oleh pemerintah, tapi tidak dilakukan,” sesalnya. 

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jelas untuk para oligarki. “Bahkan membangunnya saja butuh perusahaan. Perusahaan milik siapa? Milik oligarki. Jadi ini adalah proyek mereka. Dan nanti setelah jalan tol, bandara, pelabuhan jadi, siapa yang memakai? Bukan masyarakat. Kalau pun ada sebagian kecil masyarakat yang memakainya, harus membayar. Bayar kepada siapa? Kepada perusahaan yang membangun fasilitas tersebut,” jelasnya. 

Ia menilai, hal ini seolah dikondisikan untuk kepentingan oligarki. “Semua lini dikondisikan untuk menjaga derap langkah para oligraki agar nyaman. Jejak langkah dari awal sudah mengkonfrimasi itu semua. Dari pengelolaan APBN dan juga regulasi yang dibuat,” tuntasnya.[] HN

Posting Komentar

0 Komentar