Negara Terlilit Utang Riba, Masih Pantaskah Teriak Merdeka?

TintaSiyasi.com-- Sejak pemerintah mengonfirmasi virus corona mendera Indonesia pada Maret 2020, tampaknya sampai saat ini pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda akan reda. Kemunculannya telah membawa dampak yang luar biasa.Tidak hanya menciptakan  krisis kesehatan pada masyarakat, pandemi Covid-19 juga secara nyata mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia.  

Pertumbuhan ekonomi negara sejak Indonesia diterpa pandemi Covid-19 membawa dampak yang serius pada perekonomian Indonesia. Selama tiga kuartal terakhir pada 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Semakin menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada zona minus yang mengkhawatirkan. Indonesia berada pada pusaran krisis mendekati resesi.

Imbas Covid-19 agaknya menyumbang pada kinerja keuangan pemerintah. Pelemahan denyut aktivitas ekonomi sektoral dan regional menjalar pada penerimaan negara. Pembatasan mobilitas sosial dan pemberlakuan PPKM yang berjilid-jilid kian menyusutkan volume arus penerimaan yang mengalir ke kas negara. Sementara pengeluaran belanja lebih banyak tercurah untuk anggaran kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Tren ini terus berlanjut memasuki 2021. Kesenjangan antara penerimaan dan kebutuhan belanja yang lebih besar memaksa pemerintah menggali lubang pinjaman. Sepanjang kuartal I-2021, posisi utang pemerintah menembus sekitar Rp6.445,07 triliun meningkat 22% dibandingkan periode tahun lalu Rp5.258.7 triliun.

Dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme, pemasukan anggaran keuangan melalui pajak dan utang. Untuk kondisi saat ini pajak tidak mampu menutupi beban APBN, maka menggali utang baru adalah sebuah keniscayaan. Menurut laporan World Bank pada 2021, Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara pengutang terbesar di dunia. Jumlah utang yang fantastis menjadikan beban negara semakin berat akibat bunga utang yang kian membengkak. Dan utang bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Utang negara sudah bejibun tetapi pemerintah menganggap masih dalam posisi aman, alasannya rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah standar atau plafon yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, yakni sebesar 60 persen dari PDB. Jargon aman dengan mengacu pada rambu-rambu rasio utang 60% menyodorkan penafsiran bahwa penambahan utang masih sah ditempuh pemerintah. 

Semestinya pemerintah hati-hati dengan jumlah utang yang sudah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR). Sejumlah ekonom sepakat bahwa utang Indonesia masuk kategori gawat. Skema terburuk dari dampak tumpukan utang adalah negara bangkrut apabila pemerintah gagal membayar utang tersebut.

Kenapa pemerintah gemar berutang? Alasannya utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan modal negara (PMN).

Indonesia, negara yang memiliki potensi geografis dan geostrategis dengan kekayaan sumber alam berupa hutan, pertanian, laut, tambang dan emas yang melimpah ruah ditambah dengan sumber daya manusia yang cerdas bisa menjadikan negara ini kaya raya, mampu membiayai dan meyejahterakan rakyatnya. Tapi apa daya, semua potensi yang dimiliki Indonesia diserahkan ke tangan asing, dikelola oleh asing.  Salah satunya tambang emas di Papua yang diserahkan kepada Amerika, dikelola oleh Freeport bertahun-tahun lamanya. 

Apa artinya kekayaan yang dimiliki jika rakyatnya tidak ikut menikmati. Kenapa negara yang dikenal sebagai gemah ripah loh jinawi justru rakyatnya terjerembab ke dalam lubang kemiskinan yang dalam, bahkan sampai saat ini negara dalam menghidupi rakyatnya dengan memohon bantuan, menggadai harga diri dengan berutang.

Indonesia memang telah cukup lama merdeka. Tetapi sejatinya belum betul-betul merdeka. Setelah lepas dari penjajahan kolonial Belanda, masuk ke dalam imperialisme Amerika secara politik, ekonomi dan pemikirannya. Di bawah hegemoni negara adidaya, Indonesia betul- betul bertekuk lutut di bawah pengaruh dan kendali Amerika, termasuk melalui jebakan utangnya.

Amerika melalui lembaga IMF mengucurkan bantuan berupa utang dengan memberlakukan banyak persyaratan. Konsekuensi dari persyaratan itu adalah kehilangan aset negara yang strategis. 

Dari sini sudah jelas terbukti negara ini menganut sistem yang salah yang telah melahirkan banyak kerusakan karena bertumpu pada kekuatan pemilik modal dan berpihak pada kepentingan pemilik modal. Sistem itu sebagai alat melanggengkan penjajahan. Tak lain adalah sistem kapitalis neo liberal. Yakni sistem yang tegak di atas aturan buatan manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupan.

Maka sudah saatnya negeri-negeri Muslim di dunia, khususnya Muslim di negeri ini melepas loyalitas mereka pada kepemimpinan kapitalisme global. Dengan cara beralih pada kepemimpinan Islam yang telah terbukti dalam sejarah telah mampu mewujudkan kebahagiaan dan kerahmatan bagi seluruh alam selama belasan abad.

Sistem Islam menjadikan negara berdaulat yang mandiri dalam mengelola kepemilikan, baik kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Negara tidak mengizinkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang merupakan aset publik ke pihak swasta, sehingga semua hasil dapat masuk ke kas negara untuk keperluan masyarakat. Sejak awal negara dengan tegas menolak bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang membawa agenda penjajahan semisal IMF, World Bank dan sejenisnya. 

Sistem Islam ini tegak di atas landasan ruhiyah. Menjadikan kekuasaan adalah amanah dan pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Pertanggungjawabannya pun tak hanya di dunia saja, tapi hingga ke akhirat.

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR Muslim dari Ma’qil Bin Yassar al-Mujani).

Jika masih bertahan dengan sistem kapitalis liberal yang rusak, negara (Indonesia) tidak akan pernah bisa lepas dari lilitan utang riba, masih pantaskah teriak merdeka? Tentu saja malu rasanya untuk teriak merdeka.[]


Oleh: Yun Rahmawati
(Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok)

Posting Komentar

0 Komentar