TintaSiyasi.com-- Eks napi koruptor Izedrik Emir Moeis yang dilantik menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (BUMN) menjadi sorotan Anggota Tim Ahli Pusat Studi BUMN FEB Universitas Hasanudin Makassar Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.
"Orang-orang yang ada di dalamnya haruslah orang yang memiliki jiwa revolusioner dan jujur. Sayangnya, mengapa ada instruksi penunjukan mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi komisaris BUMN?" ujarnya dalam Insight ke-59 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Dari Eks Koruptor Hingga 'Ngamen' di BUMN? Senin (9/8/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Menurutnya, tujuan pendirian BUMN, tiada lain agar tidak diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. "Sebenarnya BUMN memiliki konsep depolitisasi, debirokrasi dan de-link atas aset BUMN,” katanya.
Menurutnya, Undang-undang (UU) BUMN atau Peraturan Menteri (Permen) No. 6 yang dirancang sedemikian rupa, untuk menjelaskan syarat dan ketentuan calon direksi, tapi untuk jabatan komisaris tidak ada. "Persoalannya adalah attitude dan kompetensi calon komisaris ini penting untuk diperhitungkan," ujarnya.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman, S.H. meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar segera memberhentikannya dari jabatannya saat ini.
“Keberhasilan di dalam mengelola BUMN menjadi BUMN yang memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat, karena BUMN ini bukan hanya tanggung jawab menteri saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat indonesia,” bebernya.
Ia menerangkan, fungsi utama BUMN menyejahterakan rakyat bisa terwujud, namun bagaimana mungkin jika pemimpinnya adalah mantan dari orang yang pernah melalaikan amanah.
“Apakah Indonesia kekurangan orang yang pintar untuk memimpin BUMN, hingga harus memilih orang yang eks koruptor?” tanyanya kembali.
Ia mengatakan, hal itu mengindikasikan bahwa BUMN tak diurus serius dan bisa saja dikendalikan oleh orang yang tidak kapabel. Ia miris, karena eks koruptor diberikan amanah menjadi orang nomor satu di anak perusahaan BUMN.
Ia sempat menduga dan mempertanyakan, apakah hal itu hanya pengalihan isu saja, untuk mengetes pasar, tentang akankah ada kelompok masyarakat yang masih peduli dengan BUMN?
Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan oleh BUMN itu sendiri, menurut Mursalim adalah dengan mengkonstruksi akhlak dari segi amanahnya, kompeten dan prestasi yang didapatkan. "Itulah dasar-dasar kompetensi yang harus dimiliki oleh calon dari komisaris BUMN," katanya.
“Bangunlah negara dan BUMN ini dengan akhlak yang benar-benar sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Indonesia masih banyak orang pintar,” tandas Mursalim.[] HN
0 Komentar