Disertasi Wamenag, Ketua FDMPB: Ada Problem Epistemologis



TintaSiyasi.com-- Menanggapi disertasi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, dalam sidang promosi doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, secara daring, Kamis (05/08/2021), Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra, M.M. menyatakan, ada problem epistemologis.

“Kesimpulan besar yang dikemukakan dalam disertasi itu masih menyisakan problem epistemologis,” tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Ahad (08/08/2021).

Menurut Ahmad, penggunaan diksi Islamis dan organisasi Islam arus utama justru menciptakan polarisasi itu sendiri. “Sebab istilah Islamis, moderat, radikal, liberal, fundamentalis justru berasal dari epistemologi barat yang merupakan bagian dari gerakan ghazwul fikr,” ujarnya

Menurutnya, semestinya peneliti memberikan ruang dialogis antar pandangan politik di internal kaum Muslim agar terjadi sebuah rekonsiliasi ideologis atau sintesis intelektual demi persatuan umat Islam itu sendiri. 

“Sebab persatuan umat Islam adalah wajib, sementara perbedaan pendapat adalah rahmat. ketika epistemologi barat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penelitian, maka akan muncul semacam kerancuan yang kontraproduktif,” tegasnya.

Ia menilai, adanya kelompok arus utama (NU dan Muhammadiyah) memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti sistem dari kelompok Islamis (HTI dan FPI), menurutnya merupakan kesimpulan yang cukup tendensius, sebab seolah menghadap-hadapkan antar komponen umat Islam yang berbeda pendapat.

“Padahal faktanya di internal NU dan Muhammadiyah sendiri juga terjadi perbedaan pendapat soal politik dan ideologi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Ahmad, pernyataan HTI dan FPI sebagai kelompok radikal adalah bentuk subyektifitas yang berakar dari epistemologi Barat. “Peneliti mestinya mengkritisi dahulu istilah-istilah Barat yang ditujukan kepada Islam dan umat Islam, bukan malah dijadikan sebagai paradigma penelitian,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya istilah radikal sendiri tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-hadist. “Bukankah Rasulullah dahulu juga mendapat berbagai tuduhan dari musuh-musuh Islam dengan berbagai label? bukankah para pahlawan dahulu juga dituduh oleh para penjajah sebagai kaum eksrimis ? apakah kita hendak menjadikan istilah ekstrimis dari penjajah untuk menuduh saudara seiman kita sendiri?" tanyannya.


Bertentangan

Ia mengatakan, demokrasi sejatinya bertentangan dengan Pancasila dan Islam. "Demokrasi secara filosofis justru merupakan ideologi transnasional dari Barat yang bertentangan dengan Pancasila dan Islam,” tegasnya.

Menurut Ahmad, model yang disimpulkan oleh peneliti yang dilakukan oleh pemerintah dalam membendung pengaruh gerakan Islamis adalah sebuah fakta, tapi bukan berarti sebuah kebenaran. 

“Sebab paradigma Islam tentang politik, tentu saja berbeda dengan paradigma politik dalam sistem demokrasi sekuler,” ujarnya.

Ahmad menilai, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sendiri sering menimbulkan masalah dengan mempertentangkan agama dan pancasila dengan mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama.

“Padahal jika mau jujur, kemerdakaan RI itu justru ditopang oleh semangat agama Islam, bukan nasionalisme, sebab pejuang negeri ini adalah para ulama dan santri yang berjihad karena Allah semata,” ungkapnya.

Menurutnya, pencegahan radikalisme dengan Undang-Undang adalah bentuk otoriterisme negara terhadap diskursus intelektual. “Mestinya bukan menuduh dan membuat Undang-Undang, namun rakyat diajak dialog untuk menemukan solusi terbaik bagi negeri ini,” ujarnya. 


Absurd 

Terkait moderasi beragama, menurut Ahmad adalah gagasan absurd yang mudah disalahgunakan untuk mendiskriminasi komponen umat Islam yang ingin memperbaiki negeri ini dengan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat. 

“Jangan sampai program moderasi beragama ini disalahgunakan, bahwa yang mengkritisi pemerintah dianggap radikal dan harus diberangus, apakah itu namanya demokrasi?” tegasnya. 

Ia menilai, upaya pemblokiran situs radikal akan sia-sia, sebab sosial media adalah ruang publik yang terbuka menjadi ruang dialogis. Menurutnya, radikal hanya tuduhan, tetapi berfikir mendasar tentang segala sesuatu dan memberikan solusi mendasar adalah tugas setiap anak bangsa di negeri ini. 

“Mestinya pemerintah memblokir situs-situs porno yang terbukti telah merusak moral anak bangsa,” terangnya.

Menurutnya, pencabutan izin ormas radikal secara hukum telah menimbulkan banyak masalah, karena tidak pernah melalui pengadilan yang sah. semestinya pembubaran itu oleh pengadilan, jika memang Indonesia negara hukum, bukan oleh pemerintah. 

“Pembubaran ormas Islam lebih sebagai kebijakan politik dibandingkan hukum dan hal ini menunjukkan Indonesia telah menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum,” pungkasnya. [] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar