Demokrasi Lahirkan Pemimpin Abal-Abal, Islam Lahirkan Pemimpin Handal

TintaSiyasi.com-- Peribahasa “Tak kenal maka tak sayang”, seakan sudah terdengar sedikit usang. Tak jarang kata “Tak kenal, maka mari kenalan” justru lebih sering digunakan. Dan kenyataannya memang untuk menjadi dikenal oleh banyak orang, seseorang akan melakukan banyak cara demi satu kata dikenal hingga terkenal. Dimulai dengan memperkenalkan diri kepada khalayak sebagai orang yang layak mendapat simpati dari orang banyak. 

Cara inilah yang ditempuh oleh sederetan elit politik di negeri ini. Maka jangan heran jika sejak Juli lalu dengan mudah kita temukan sejumlah baliho yang memajang foto sejumlah elit politik. Semua dilakukan demi dikenal bahwa merekalah orang yang layak dipilihnya kelak. Setidaknya ada dua strategi yang hendak digunakan para elite parpol lewat perang baliho. Pertama, tampil dalam ukuran besar yang memuat wajah mereka. Kedua, intesitas yang tinggi lewat pemasangan baliho.

Kedua strategi itu dalam tinjauan ilmu komunikasi memang mampu membentuk ingatan khalayak. Apalagi teori ingatan menyatakan, “memori khalayak dapat dibentuk oleh sesuatu yang tidak biasa.” Maka wajar, jika hadir baliho dengan berbagai ukuran. Ada ukuran ekstra besar pada baliho, pesan unik, warna mencolok, dan pengulangan yang intensif seperti tampil di mana-mana dengan pesan yang konsisten. 

Pakar komunikasi UI Firman Kurniawan Sujono mengatakan memang baliho memiliki keunggulan tersendiri. Apalagi di tempat strategis yang banyak orang berlalu lalang, baliho akan menjadi pusan perhatian publik demi menuai rasa simpatik. Tapi, menurut firman, pada musim kampanye, perang baliho antarpolitikus akan menjadi kejenuhan bagi masyarakat. Menurutnya  pesan yang ada di balik baliho tidak sampai di masyarakat, tapi malah sebaliknya.  

Kehadiran baliho ini seolah sebagai pertanda tahun politik telah dicuri start-nya. Disertai jargon-jargon klasik ala politik praktis, baliho para elit politik bertarung di sejumlah kota.  Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang sejak sekarang. Sejumlah baliho mulai terlihat di pinggir-pinggir jalan.  Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru meragukan strategi pengenalan diri lewat baliho yang dilakukan sejumlah elite partai politik itu akan membuahkan hasil baik. 

Adi menyebut, baliho hanya benda mati dan tidak membuahkan apa-apa tanpa diiringi kerja nyata, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih diapresiasi, baliho itu justru jadi bulan-bulanan di media sosial. Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Firman. Adanya perang baliho bukan menuai simpati rakyat, yang ada malah makian dan protes. Pasalnya, di tengah masyarakat  tengah berjuang menghadapi sulitnya hidup di tengah pandemi. Dalam hal ini, para politisi yang menawarkan diri menjadi pemimpin dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat, dan hanya bertarung demi mendapatkan kursi. 

Namun, inilah realita kepemimpinan yang menjadi kedaulatan di tangan rakyat, yakni sistem demokrasi. Suara mayoritas menjadi syarat legasitas berkuasa. Tak pelak, populer saja tak cukup mendongkrak elektabilitas. Apalagi jika popularitasnya diiringi dengan sentimen negatif akibat rekam jejak selama ini. Akan lebih parah lagi ketika tidak diikuti oleh kerja dan juga prestasi yang dapat mengatrol citra positif. Maka tebar pesona dan upaya umbar citra mereka perlu direkayasa. Sekalipun untuk itu harus mengeluarkan badget yang luar biasa untuk balihonya.

Terlebih pada faktanya terbukti, bahwa pemimpin yang dilahirkan dari sistem demokrasi adalah pemimpin yang rela tunduk pada kepentingan korporasi. Bahkan tunduk pada kekuatan asing. Ini dikarenakan kekuasaan dalam sistem politik demokrasi bertumpu pada kekuatan modal. Sehingga bisa dikatakan model pemilihan penguasa yang berbiaya tinggi ini, merupakan sistem yang sangat kondusif untuk penguasa yang ingin menjabat. Kemudian bertemu dengan kepentingan korporasi atau pihak asing.

Akibatnya bisa ditebak, fenomena penjarahan atas kekayaan milik rakyat. Secara legal menjadi gambaran nyata dalam kepemimpinan ini. Meski dikatakan kedaulatan di tangan rakyat, hukum akan membela rakyat, tapi kenyataanya berbalik 180 derajat. Karena kedaulatan berpihak penuh pada para korporat dan juga konglomerat, tak ada lagi kata daulat bagi rakyat. Suara rakyat tak lebih hanya digunakan sebagai formalitas semata. Oleh karena itu, fakta-fakta ini jadi cambuk bagi rakyat untuk menyadari sepenuhnya akan keburukan sistem demokrasi yang niscaya hanya menghasilkan politisi pengabdi kursi, bukan pelayan rakyat. Kerusakan moral ini sudah sedemikian nyata, sebagaimana kerusakan material yang sangat mudah diindera seluruh mata.

Allah SWT berfirman, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” [TQS Ar Ruum [30] : 41].

Sampai di sini kita seharusnya mampu menyadari. Sudah saatnya, fakta ini dijadikan moment berhijrah meninggalkan sistem bathil demokrasi ini menuju sistem shahih, yaitu sistem Islam. Sistem Islam benar-benar menghasilkan pemimpin yang berjiwa peri’ayah atau pengurus rakyat. Pemimpin seperti ini akan hadir jika rakyat diatur oleh sistem Islam yang disebut Khilafah. Paradigma kepemimpinan Islam dengan demokrasi sangat berbeda. Bagaikan bumi dan langit. 

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, “Dia yang berkuasa lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonnggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran.” [HR Tirmidzi].

Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum Muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka  dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka sisa, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat...” [Abu Dawud,  Ibnu Majjah dan AL Hakim].

Jabatan [kedudukan] pada permulaannya penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan [kekesalan hati] dan pada akhirnya azab pada hari kiamat.” [HR Ath-Thabrani].

Dari hadis tersebut, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya akan berimplikasi pada kehidupannya di akhirat kelak. Kesadaran inilah yang mendorong para pemimpin dalam sistem Islam, yakni khilafah, senantiasa nampak bersungguh-sungguh berhati-hati menunaikan kewajibannya yang juga merupakan hak rakyatnya. Tanpa melihat apakah rakyat mengetahui akan haknya atau tidak. Dan tanpa menunggu apakah mereka menuntut haknya atau tidak. Mereka pun sangat hati-hati dalam menunaikan setiap petunjuk syar’i  yang mengikat kepemimpinannya. Karena salah satu fungsi utama kepemimpinan di dalam Islam adalah menerapkan hukum Allah SWT secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

Alhasil, kepemimpinan yang terwujud adalah yang berfungsi sebagai pelayanan umat dan fungsi penjagaan. Yakni pemimpin sebagai junnah atau perisai atas dunia dan akhirat umat. Kepemimpinan Islam terbukti mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim hingga taraf yang mengagungkan.  Juga mampu menghadirkan kehidupan yang bersih penuh berkah. Berupa tercegahnya masyarakat da dunia dari segala bentuk kerusakan alias krisis akibat nafsu amarah, yang dibentengi oleh penerapan hukum Allah secara konsisten dan kaffah.

Semua ini terbukti secara historis selama 1.400 tahun lamanya khilafah berdiri menghasilkan pemimpin yang luar biasa kepekaanya kepada rakyat. Seperti Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ra, Khalifah Harun Ar Rasyid, dan masih banyak lagi para khalifah yang lainnya. Namun, yang perlu disadari adalah bahwa sistem yang membawa berkah kebaikan ini tak akan pernah hadir dengan sendirinya. Dalam arti jatuh begitu saja dari langit. Maka sistem ini perlu diperjuangkan sebagaimana perjuangan Rasulullah SAW mendirikan negara pertama Islam di Madinah. 

Oleh karena itu, dibutuhkan perjuangan seluruh kaum Muslimin sebagaimana perjuangannya Rasulullah beserta pada sahabatnya. Yang tak pernah berhenti dalam melakukan pembinaan di tengah-tengah umat, serta mencari pertolongan (thalab wa nusrah) berupa kekuasaan tanpa syarat kepada Ahlu Quwwah (pemilik kekuasaan) yang saat ini. Untuk itu, bergabung ke dalam perjuangan tertegaknya Islam Kaffah bersama partai Islam ideologis menjadi sebuah kewajiban.

Allah SWT berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.” [TQS Ali Imran [3] : 104].

Dengan ini, Insyaallah sistem shahih ini, yakni khilafah, mampu melindungi dan mengurus rakyat. Terlebih, sebagai Muslim harus selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai pe
tunjuk jalan kehidupan. Hukum apa yang akan kita perjuangkan dan terapkan? 

Allah SWT berfirman, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [TQS Al Maa’idah [5] : 50].

Maka jawabannya sudah pasti, apabila rakyat masih juga percaya dan ikut memperjuangkan perubahan dengan tetap mempertahankan sistem bathil demokrasi, maka perubahan hakiki yang didambakan hanyalah ilusi. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Qawlaan Sadiidaan
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar