Defisit APBN Melebar, Utang Negara Tambah Melar

TintaSiyasi.com-- Hadirnya pandemi Covid-19 ke dunia membuat hampir semua negara kelimpungan. Berbagai sektor mengalami krisis, dari sektor ekonomi, kesehatan hingga pada anggaran negara. Penanganan Covid-19 di suatu negara terbukti memerlukan anggaran yang besar. Hal ini membuat negara mengalami defisit karena kurangnya pendapatan negara untuk belanja negara dalam penanganan Covid-19. Contohnya saja Indonesia yang saat ini juga mengalami defisit anggaran yang sangat lebar dari biasanya.

Seperti disampaikan sebelumnya, defisit anggaran negara ini muncul ketika belanja negara lebih besar dari penerimaan yang terjadi ketika pos anggaran pengeluaran tidak dapat dipangkas. Defisit anggaran ini oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dihindari akibat adanya pola pengeluaran untuk dana talangan dan berbagai stimulus ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Diketahui pada revisi APBN  terjadi defisif hingga 6,34% atau diperkirakan Rp. 1.039 triliun dan akan menjadi beban anggaran selama 10 tahun mendatang. Akibat dari pelebaran defisit APBN pada 2020 membuat melonjaknya nilai pembiayaan utang. Merujuk pada peraturan presiden nomor 72 tahun 2020, pembiayaan utang untuk 2020 mencapai Rp. 1.039,22 triliun, melonjak 158,4% dibanding tahun sebelumnya
Inilah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem kapitalisme hari ini. Bukan menjadi solusi seperti yang diharapkan, tapi malah menimbulkan krisis yang semestinya harus dihindari.

Sumber pemasukan APBN hari ini sebagian besarnya berasal dari pajak dan utang. Kondisi defisit tentu membuat utang negara semakin meningkat demi menutupi kekurangan dana belanja negara. Demi membayar utang negara yang semakin membengkak, tentu negara memerlukan pendapatan yang banyak hingga berbagai sumber pajak terus digenjot pada berbagai sektor.

Tentu ini bukan kondisi yang kita harapkan. Andaipun menjadi solusi seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, tetapi ini hanyalah solusi sementara yang pada akhirnya tetap melahirkan kesengsaraan bagi rakyat dikemudian hari. Lalu rumus kebijakan APBN seperti apakah yang menjadi solusi tepat pada kondisi kita hari ini?

Jika boleh menawarkan, ada satu solusi yang tepat untuk kebijakan APBN kita hari ini. Solusi ini bersumber dari Islam. Islam sendiri tak sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti masalah shalat, puasa, maupun haji, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti mengenai pakaian, makanan, maupun perilaku, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya termasuk dalam bidang anggaran negara.

Islam dengan seluruh aturannya yang sempurna tak bisa tegak dengan sendirinya, tapi memerlukan peran negara dalam penerapannya. Negaralah ujung tombak dari penerapan aturan Islam secara sempurna dalam bidang kehidupan. Sebagaimana yang telah terjadi pada masa kepemimpinan Islam di masa lalu, Islam punya sistem APBN yang berbeda dengan sistem APBN hari ini. Sumber APBN dalam sistem Islam  dikelola oleh Baitul Mal. Adapun sumber pendapatannya berasal dari beberapa pos di antaranya adalah pos zakat, pos sumber daya alam yang dikelola  dengan prinsip syariat oleh negara, dan pos pendapatan negara lainnya seperti kharaj, fai dan sebagainya.

Pada masa kepemimpinan Islam, sesulit apapun kondisi yang terjadi pada masa itu misalnya dalam keadaan wabah seperti saat ini, negara tetap tidak akan berutang  ke negara luar, apalagi kepada negara yang sudah jelas memusuhi Islam. Terlebih lagi utang yang jelas berpotensi riba, dan hukumnya haram dalam syariat untuk dilakukan.

Andaipun jika negara kekurangan anggaran maka negara terpaksa menarik pajak kepada beberapa kelompok yaitu para golongan  muslim kaya, yang memiliki harta berlimpah. Adapun penarikan pajak hanya sebatas untuk mencukupi kekurangan anggaran tersebut. Penarikan pajak yang dimaksud tidak untuk terus menerus seperti kondisi hari ini yang kita rasakan.

Inilah sekilas gambaran sistem APBN dalam Islam. Jelas ini berbeda dengan sistem APBN dalam sistem kapitalisme hari ini yang justru melahirkan krisis bagi perekonomian kita. Belum lagi perilaku birokrat yang dengan tega mengorupsi anggaran tersebut untuk kesenangan pribadi, memperparah kesengsaraan rakyat.

Adapun dalam sistem Islam, pemimpin negara dan aparatnya haruslah berkepribadian Islam. Kepribadian Islam pada pemimpin dan aparat negara akan melahirkan birokrasi yang bersih, transparan serta akuntabel dengan prinsip ketakwaan mereka kepada Allah, Sang Pemilik alam semesta dan Sang Pembuat hukum yang haq.

Maka untuk itulah hanya dengan sistem Islam, kehidupan yang sejahtera dapat terwujud. Hal ini perlu negara dalam penerapannya secara keseluruhan dalam institusi khilafah yang sesuai dengan metode kenabian. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Sarinah, S.AP.
(Pegiat Pena Banua dan Pemerhati Kebijakan)

Posting Komentar

0 Komentar