APBN Kian Berat, Utang Jadi Sekarat

TintaSiyasi.com-- Bank Indonesia telah melakukan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga 19 Juli 2021 nilainya sebesar 124,13 triliun untuk pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (beritasatu.com, 22 Juli 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, pembiayaan utang untuk tahun 2020 hingga Rp 1.039,22 triliun meningkat 158,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dikarenakan defisit APBN tahun 2020. Defisit APBN juga terlihat dari penerimaan pajak yang menurun rasionya dari 10,68 persen sebelum menjadi 8,69 persen.

Menurut Fuad Bawazier, seorang ekonom, politikus, dan mantan menteri keuangan bahwa pandemi yang ditangani setengah-setengah dan minim menjadikan dana APBN yang diperoleh dari utang akan mubazir, juga masalah korupsi serta hutang bertambah, sehingga krisis gagal bayar dapat terjadi (republika.co.id, 01 Agustus 2021).

Situasi dan kondisi pandemi saat ini semakin membutuhkan anggaran negara dalam penanganannya. Namun, APBN yang mengalami defisit yaitu pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatannya, sehingga tidak akan mampu menangani kebutuhan yang ada. Hal ini menjadikan APBN semakin memiliki beban yang berat.

Pemasukan APBN dari pajak yang telah menjadi tumpuan utama negara Indonesia, nyatanya hingga kini tetap defisit APBN. Pajak-pun telah mengalami penurunan rasio pada pandemi saat ini. Padahal, pemasukan yang besar dapat diperoleh dari sektor yang potensial seperti dari kehutanan, perikanan, pertanian, serta perkebunan. Sektor tersebut merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Sayangnya, daripada pemasukan utama melalui negara mengelola kekayaan SDA secara mandiri, negara lebih memilih pemasukan utama melalui pajak yang diperoleh dari rakyat. Solusi yang diambil dari permasalahan APBN yang defisit juga hanya dengan mengutang.

Solusi permasalahan dengan berhutang menunjukkan negara memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pemilik modal. Apabila pemilik modal ini merupakan negara asing, maka kedaulatan negara-pun akan terancam. Negara akan memiliki prioritas memenuhi kepentingan pemilik modal dibandingkan rakyatnya.

Jangka pendek dari utang yang diambil oleh negara memang akan memenuhi APBN yang dibutuhkan, tetapi jangka panjangnya menjadikan negara dalam keadaan tambal-sulam putaran krisis ekonomi yang semakin sekarat. Pinjaman yang disertai bunga akan semakin besar, apabila hutang tak mampu dibayar.

Oleh karena itu, negara perlu memiliki kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan krisis ekonomi terutama saat kondisi pandemi saat ini yang membutuhkan peran negara dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya.


Solusi Islam Mengatasi APBN Defisit

Struktur anggaran pendapatan dan belanja negara terdapat dalam Baitul Mal yang terbagi menjadi dua pos yaitu pos pemasukan dan pos pengeluaran negara. Pengelolaan dalam pemasukan dan pengeluaran negara didasarkan pada hukum syariat Islam.

Sumber pemasukan Baitul Mal berasal dari hak milik individu, umum dan negara. Hak milik individu yaitu zakat dan shadaqah. Lalu, dari kepemilikan umum yaitu yang berasal dari SDA, barang tambang besar dan kebutuhan umum. Kepemilikan negara yaitu ghanimah (harta kaum kafir dari peperangan), fai’ (harta kaum kafir tanpa peperangan), kharaj (hak kaum Muslim dari kaum kafir), dan jizyah (hak kaum Muslim dari kafir dzimmi), serta khums (seperlima bagian harta anfal, rikaz, produk pertambangan yang diperbolehkan dimiliki individu, dan apa yang diperoleh dari laut), rikaz (harta temuan yang diperoleh dari galian isi bumi), dan ‘usyr (sepersepuluh hak kaum Muslim dari harta perdagangan dari kaum kuffar).

Sedangkan, pemasukan dari dharibah atau pajak hanya akan diperoleh jika Baitul Mal mengalami defisit. Pemerolehannya pun hanya dari kaum Muslim yang mampu dengan secara adil menurut ketentuan syariat Islam.

Selain itu, mengenai defisit yang dialami oleh negara bersistem Islam, maka perlu melihat bagian mana harta dari Baitul Mal yang perlu dibelanjakan. Kewajiban pemenuhan akan gugur jika defisit pada bagian pengeluaran yang tidak wajib ketika harta tidak ada. Berbeda ketika terjadi defisit pada bagian pengeluaran yang wajib, tetapi harta tidak ada, maka negara bersistem Islam akan memenuhinya dengan dharibah atau pinjaman dari kaum Muslim.

Negara bersistem Islam tidak akan melakukan pinjaman atau utang dengan negara lain terutama kaum kafir. Hal ini selain dikarenakan dapat mengandung riba, hutang juga dapat menjadikan jalan masuknya kepentingan asing ke dalam negara.

Oleh karena itu, negara bersistem Islam akan mengelola dan menangani defisit pendapatan dan belanja negara dengan sesuai ketentuan syariat Islam dalam bertanggung jawab mengurusi rakyatnya. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Andhari
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar