Urgensi Menegakkan Khilafah di Tengah Wabah yang Kian Parah

TintaSiyasi.com-- Kebijakan PPKM  (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat wilayah Jawa Bali (3-20 Juli) hampir usai.  Alih-alih program ini bisa menekan angka pandemi, justru korban membumbung tinggi. Data dari Worldometers.info pada Jumat, 16 Juli 2021 pukul 08.30 WIB, Indonesia  menempati urutan pertama dalam penambahan kasus harian Covid-19. Tercatat, ada penambahan sebanyak 56.757 kasus pada Kamis, 15 Juli 2021 (Tempo.Co, 16/7/2021).

Ahli Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai,  PPKM Darurat sebaiknya diperpanjang. Dilansir dari kompas.com  (14/7/2021), Dicky  mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat saat ini masih belum berdampak siginifikan.

Kebijakan Pemerintah untuk menekan laju pertambahan Covid-19 dari awal terkesan setengah hati. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi sikap pemerintah yang acap menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan Covid-19. "Pemerintah lagi-lagi bersilat istilah, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),” tutur Faisal melalui Twitter resmi pribadinya. Faisal Basri juga mengkritik istilah gas dan rem yang mencerminkan ugal-ugalan dan miskin perencanaan. Menurut dia, apabila kebijakan diambil berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, seharusnya langkah-langkah pemerintah bisa lebih terukur.


Kebijakan Ambigu

Prof. Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro menerangkan, ledakan Covid-19 karena adanya ambiguitas dalam kebijakan.  Pertama, terjadi kebijakan ganda di dalam negeri. Banyak hal di tengah rakyat yang dibatasi, seperti pengaturan ibadah, pembelajaran dan mudik. Namun, di sisi lain pemerintah tetap membuka mal dan tempat wisata.

Kedua, kebijakan yang tidak konsisten terutama tentang cegah tangkal. Mencegah orang ke luar negeri, tetapi ironisnya tidak menangkal tenaga kerja asing dan wisatawan mancanegara. Karantina harusnya dilakukan 14 hari ternyata hanya 5 hari.

Ketiga, kebijakan transparansi informasi. Rakyat punya hak atas keterbukaan informasi. Secara berkala, ada data perihal pandemi Covid-19 yang jelas dan transparan dari para pakar yang kompeten. Seperti data metode penanganan pandemi dan data dana pandemi, serta auditnya secara transparan dan berkala untuk mencegah korupsi. Juga data utang pemerintah kepada rumah-rumah sakit terkait penanganan Covid-19 agar dapat dipenuhi sehingga rumah sakit dapat berjalan. “Diperlukan pula kompetensi pejabat publik dan jangan sampai vaksinasi dijadikan lahan bisnis,” tuturnya.

Keempat, persoalan kebijakan publik yang parsial. Seperti  lockdown yang konsekuensinya sangat tinggi untuk membiayai semua keperluan rakyat. Tetapi jika dibandingkan dengan PSBB nyatanya konsekuensinya juga berbiaya tinggi bahkan paparan virus juga tinggi.

Ambiguitas kebijakan yang diambil tidak lepas dari paradigma sistem kapitalis  yang diterapkan di negeri ini. WHO menjadi rujukan dalam menangani pandemi. Hanya saja, meski WHO dipandang sebagai otoritas tepercaya untuk urusan kesehatan dunia, namun fakta ketidakmampuannya begitu kasat mata. 

Instrumen politik yang digunakan berupa  International Health Regulation 2005 (IHR-2005) yang dirumuskan untuk membendung penyebaran penyakit secara global, nyata telah gagal. Sebab sistem ini dibangun atas konsep dan peraturan yang dibuat oleh hawa nafsu manusia.  Mencampurbaurkan antara aspek kebenaran sains-ilmu kedokteran dan aspek batil ideologi kapitalisme, yang hanya mengejar manfaat dan materi semata.


Islam Solusi Sesuai Fitrah

Islam agama sekaligus mabda yang dibangun berdasarkan akal dan sesuai fitrah. Manusia  menurut fitrahnya selalu cenderung pada agama. Kendati manusia saat ini hidup dalam naungan ideologi yang bertentangan dengan fitrahnya, tetap saja dirinya pasti akan mencari jalan kembali pada fitrahnya tersebut. 

 Sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan berlaku hingga akhir zaman, Islam pasti dapat diterapkan kapan pun dan di mana pun. Islam datang sebagai solusi atas permasalahan yang kita hadapi, termasuk masalah pandemi.

Di tengah wabah Covid-19 yang semakin parah, tegaknya sistem khilafah sebagai negara berazas Islam adalah suatu kebutuhan mendesak.  Umat Islam dan manusia seluruhnya terlalu lama hidup dengan aturan yang bertentangan dengan fitrah mereka. 

Kemampuan Islam menyelesaikan masalah tampak, pertama, khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di seluruh dunia. 

Hasil riset Pusat Pengendalian dan Pencegahan Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) berupa evaluasi kegagalan pelaksanaan intervensi atau tindakan nonfarmasi social distancing di sejumlah kota berukuran sedang di Amerika Serikat dan Eropa menyebutkan “Intervensi harus dilakukan secara sinkron di seluruh dunia karena kasus impor baru dapat memicu wabah baru di wilayah tertentu.”

Sudah diakui juga oleh banyak ahli kesehatan dunia bahwa tindakan nonmedis seperti syar’i lockdown, social distancing, karantina, dan pola hidup sehat termasuk pelaksanaan protokol kesehatan adalah asal (pokok) dalam pembebasan pandemi yang  mesti diterapkan secara sinkron dan global. 

Tantangan terbesar pembebasan pandemi bukan pada vaksinasi, pengobatan dan persoalan teknis seperti kurangnya testing dan penelusuran jejak. Namun pada kehadiran kepemimpinan global.

Artikel berbahasa Inggris, British Medical Journal,  para ahli Kesehatan  menyatakan, “Pada akhirnya, pembasmian Covid-19 secara global di mana saja sangat diinginkan. Namun, ini menantang karena membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi yang mendunia.”

Hanya saja kepemimpinan global yang shahih yang diperlukan mengatasi pandemi, yaitu kepemimipnan yang sesuai dengan prinsip Islam dalam pemutusan rantai penularan wabah yang efektif, terutama bagi perwujudannya secara sinkron di seluruh dunia. 

Khilafah adalah satu-satunya model kepemimpinan yang serasi dengan tindakan pembasmian pandemi, berupa prinsip shahih dalam memutus rantai penularan pandemi. Mulai dari tindakan non medis (syar’i lockdown), hingga jaminan pelayanan kesehatan gratis berkualitas bagi siapa saja yang membutuhkan. Tindakan pembasmian pun akan berjalan sinkron dan efektif di seluruh penjuru dunia. Di saat yang sama, dukungan riil datang dari diterapkannya sistem ekonomi Islam berikut sistem politik Islam. Berupa kesiapan ekonomi dan kapasitas finansial yang memadai dari anggaran berbasis Baitul Mal yang bersifat mutlak. Juga kesiapan mental, fisik dan psikis penguasa berikut aparat negara dan rakyatnya.  

Kedua, mhilafah menerapkan sistem Islam secara sempurna dan menyeluruh. Sistem yang dibimbing dengan wahyu bukan nafsu dan ro'yu. Kesempurnaan syariat Islam inilah yang bisa memberikan solusi tuntas permasalahan  pandemi.

Tegaknya negara yang berazas Islam dalam payung Khilafah Islamiyah tentu saja sebagai bentuk aktualisasi fitrah kemanusiaan mereka selaku makhluk Allah SWT untuk hidup dalam negara yang diatur syariat-Nya.


Kesuksesan Khilafah Menanggulangi Pandemi

Pada masa  Khalifah Umar terjadi dua musibah, bencana kekeringan yang terjadi di Madinah dan  wabah ‘Thaūn Amwās yang menyerang wilayah Syam. Wabah ini dikabarkan telah menghantarkan kematian tidak kurang dari 30 ribu rakyat. Bukan saja warga negara biasa, bahkan penyakit ini pun menyerang beberapa sahabat Khalifah Umar seperti Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal dan Suhail bin Amr yang mengantarkan pada wafatnya mereka.

Sekalipun ditimpa dua bencana besar, namun Khalifah Umar tidak kehilangan kendali. Beliau tetap menunjukkan karakternya sebagai seorang pemimpin yang bersegera menyelesaikan masalah rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua bencana tersebut dihadapi dengan solusi yang menyelesaikan.

Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bersama Gubernur Amr bin Ash telah sukses menangani masalah pandemi, dengan menerapkan kebijakan lockdown yang memang diajarkan Nabi SAW.

Amr bin Ash yang telah mendapat mandat penuh dari Khalifah Umar bin Khattab segera menerapkan kebijakan lockdown, mengisolasi rakyat yang terdampak wabah, mencegah terjadinya kerumunan massa, mengelola dan memenuhi kebutuhan rakyat, melakukan sejumlah relokasi warga ke tempat yang lebih tinggi dengan mempersiapkan infrastruktur dan kebutuhan dasar untuk memenuhi hajat rakyat. Tidak  terlalu lama, wabah tha'un dapat diatasi secara gemilang.

Hari ini ketika umat Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara bangsa, masih mungkinkah untuk disatukan? Khilafah adalah janji Allah dan bisyarah Rasulullah. Kedatangannya suatu kepastian seperti terbitnya matahari di pagi hari. Allah SWT berfirman, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan-Ku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55).

Rasulullah SAW bersabda, ” …Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti minhaj kenabian.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Bazzar).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Ida Nurchayati
(Komunitas Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar