Tuntutan Jokowi untuk Mundur, Ketua FDMPB: Wajar dan Legal



TintaSiyasi.com-- Menyikapi tuntutan dari masyarakat meminta Joko Widodo (Presiden RI)  untuk mundur, Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra, M.M. mengatakan wajar dan legal. 

“Jadi kalau timbangannya kemudian negara demokrasi, tentu bukan hanya wajar, tetapi legal,” tuturnya dalam Fokus 60 Menit: Jokowi Layak Mundur? Rabu (14/7/2021) di kanal YouTube Kasepuhan TV.

Menurut Ahmad, tuntutan Jokowi untuk mundur dinilai wajar karena berbasis argumen yang bisa terukur, dilihat, dipikirkan, dan dianalisis oleh siapa pun. “Bukan hanya wajar tapi legal karena menyampaikan pendapat, pemikiran itu dilindungi oleh konstitusi,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan tentang Jokowi mundur perlu ditanyakan kepada Jokowi sendiri, kenapa ada wacana itu, mengingat di negara ini pemimpin itu disumpah ketika dilantik.  Kalau Muslim dibawah kitab suci Al-Qur'an agar amanah mengurus rakyatnya dengan penuh amanah dan jujur, adil kemudian memihak kepada kebenaran. “Di negara ini juga pemimpin harus tunduk kepada konstitusi, ini juga Jokowi punya hak untuk menjawab tentang tuntutan masyarakat,” ujarnya.

“Kalau kita flashback ke belakang, Jokowi sendiri pernah menyampaikan ucapan, bahwa saya ini kangen didemo, demo itu kan ekspresi suara rakyat, sebagai sebuah reaksi atas apa yang mereka rasakan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, karena pemerintah itu kan mengurus urusan rakyat,” tegasnya.

Ia mengatakan, secara konstitusi di Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menentukan bahwa setiap orang berhak berkumpul, dan berserikat yang diselenggarakan untuk maksud-maksud damai. Ia melanjutkan, di Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya.

Dibalas Persekusi 

Di dalam sosial media miliknya, Ahmad menulis candaan-candaan yaitu: argumen dibalas sentimen, narasi dibalas persekusi, rasionalitas dibalas emosional. Menurutnya, menyampaikan pendapat itu legal dan dilindungi undang-undang  konstitusi yang dibuat di negeri ini. Tentu itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan kebaikan. Jadi harus dilihat sebagai upaya menyampaikan kebaikan atau untuk menyelamatkan negeri ini. 

“Itu kan bisa dipikirkan bisa dilihat apa argumennya. Kalau argumennya bagus harus berterima kasih. Karena itu, kita bisa membalik juga bahwa ketika mengkriminalisasi satu tindakan yang dilindungi konstitusi justru itu pelanggaran, pelanggaran konstitusi itu sendiri, itu berarti abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan,” terangnya.

Ia menilai, pemerintah tidak layak kalau mengkriminalisasi tuntutan, karena pemerintah sendiri yang selalu menyampaikan tentang pentingnya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Menurutnya, rakyat itu menyampaikan masukan-masukan baik yang sifatnya kritis maupun argumentatif sebenarnya adalah untuk kebaikan negeri ini.

“Negara berbeda dengan rezim. Negara harus diselamatkan, rezim itu kan terbatas waktu cuma dua periode sudah selesai nanti berganti lagi,” ujarnya.

Menurutnya, harus dibedakan antara pemerintah dengan negara. Negara harus di selamatkan. Oleh sebab itu, menurutnya secara psikologis kalau seseorang menegur orang lain, menasehati orang itu sebenarnya tanda cinta, ini harus dipahami. 

“Jadi, pemerintah harus lapang dada, masukan-masukan perlu dipikirkan kalau memang untuk kebaikan negara tentu itu nomor satu, kalau pun ada kriminalisasi atas kebebasan berpendapat bukan hanya tidak layak, bahkan melanggar konstitusi itu sendiri terutama di Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkasnya. [] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar