TKA di Tengah PPKM Darurat, Ironi yang Melukai Hati


TintaSiyasi.com-- Pemerintah mulai menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Sejumlah pengetatan pembatasan pun diterapkan untuk menekan laju peningkatan kasus penularan Covid-19. Namun, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri. Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat lantaran saat ini pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran Covid-19 (cnnindonesia.com).

Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar  untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. "Iya benar, mereka (TKA) kerja kontrak perusahaan untuk (membangun) Smelter," kata Iwan Minggu.

Menurut informasi,  20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk  membangun smelter di Kabupaten Bantaeng. Setibanya di bandara, mereka langsung dibawa pihak perusahaan. Para TKA tersebut sudah dikarantina dan menjalani pemeriksaan Swab atau usap PCR di Jakarta, sebelum tiba di Sulsel.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang juga membenarkan tentang kedatangan 20 orang TKA asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki  Sulsel,  termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli.  "Dua puluh orang pekerja asing yang datang itu rombongan ketiga, totalnya sudah 46 orang," sebutnya.

Kendati demikian, berdasarkan pemeriksaan awal, ke  20 orang tersebut  belum mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari pemerintah pusat melalui Kementerian terkait (antaranews.com).

Masuknya TKA di tengah pemberlakuan PPKM Darurat oleh Pemerintah adalah sebuah ironi yang melukai hati rakyat. Betapa tidak, di saat pintu-pintu rumah rakyat dikunci dari segala aktivitas, warung-warung dan toko ditutup, perkantoran, pasar, masjid, sekolah juga dilarang, sekadar untuk mecari makan untuk menyambung hidup mereka pun dicegat, bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan mata pencaharian mereka karena PHK dan lain-lain. Akan tetapi justru para TKA ibarat diberi "karpet merah" masuk ke negeri ini, disambut dan langsung ditempatkan pada perusahaan-perusahaan besar. 

Presiden  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kedatangan TKA asal China menggunakan pesawat sewa di tengah pandemi Covid-19 merupakan ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. “Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis (m.bisnis.com).

Terlebih keran TKA Dibuka saat lonjakan Covid-19 di berbagai negara sedang tinggi-tingginya. Sebagaimana yang disampaikan Jubir Kemenkes, dr.Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyatakan bahwa dibeberapa Negera sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19, dan salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya pergerakan massa di tengah masyarakat.

Dan lagi-lagi, selain alasan mendongkrak industri strategis, alasan investasi juga menjadi tujuan utama pemerintah membuka pintu lebar untuk TKA. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun angkat suara. Menurutnya, jumlah TKA asal China yang masuk tersebut sejalan dengan investasi negeri tirai bambu itu di Indonesia. 

Sejak awal virus Covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada ekonomi ketimbang kesehatan rakyatnya. Narasi investasi untuk kepentingan rakyat sejatinya hanyalah pemanis belaka yang sebenarnya hanya untuk kepentingan para investor. Inilah kezaliman para penguasa di sistem kapitalis, kekuasaannya bukan untuk mengurusi rakyat tetapi justru mengurus korporat. 

Tentunya ini sangat jauh berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dari kalian adalah Pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari). 

Pemimpin dalam Islam harus mencurahkan seluruh kemampuannya. Tampilnya seorang pemimpin dalam upaya menyelesaikan wabah adalah bagian dari amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat, dan orientasi kebijakannya pun hafd an nafs (menjaga jiwa) sehingga dalam membuat kebijakan akan memprioritaskan nyawa rakyat, apalagi dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang menjadi hak seluruh warganegaranya untuk dipenuhi. Negara wajib menyediakan seluruh fasilitas kesehatan dan pelayanan terbaik, sehingga rakyat bisa menikmati pelayanan gratis dan berkualitas. 

Hal ini tentunya harus ditunjang dengan anggaran yang kokoh. Anggaran kesehatan dalam khilafah berasal dari Baitul mal pos kepemilikan umum. Dana ini sangat besar sebab berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam secara mandiri tanpa ada intervensi asing dari manapun. 

Maka dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini misalnya, seorang pemimpin dalam Islam akan menyediakan jasa dokter, obat-obatan, pemeriksaan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses penyembuhan. Agar upaya penyembuhan terhadap masyarakat itu efektif, sedari awal akan melakukan pemisahan orang yang sakit dengan orang yang sehat dengan melaksanakan tracing masal secara gratis dan melakukan lockdown lokal untuk mencegah transmisi virus agar tidak menyebar dan orang yang sehat bisa tetap beraktivitas normal dan menerapkan prokes. 

Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khattab terjadi wabah penyakit kulit yang disebut tha'un amwas, para penderitanya akan tumbuh benjolan di seluruh tubuhnya kemudian benjolan itu terus tumbuh dan terjadi pendarahan serta menyebabkan kematian. Wabah tersebut merenggut nyawa satu persatu sahabat Rasulullah hingga tercatat 20.000 orang yang meninggal karena wabah, dan jumlah ini hampir sebagian dari jumlah penduduk di Syam. Salah satu sahabat yang wafat adalah Abu Ubaidah yang pada saat itu menjabat wali di Syam. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat Amru bin Ash utk menggantikan Abu Ubaidah. Amru bin Ash memerintahkan rakyatnya untuk berjaga jarak agar tidak saling menularkan, dan berpencar-pencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan wabah pun dapat diredam dan kondisi Syam kembali normal.

Ketaatan kepada pemimpin dan adanya tanggung jawab negara inilah yang akan membuat rakyat percaya dan akan patuh terhadap prokes, sehingga wabah bisa teratasi dengan baik. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Asri Subekti
(Menulis Asyik -Cilacap)

Posting Komentar

0 Komentar