TKA Datang, Rakyat Jadi Malang?

TintaSiyasi.com-- Baru-baru ini TKA Cina berdatangan ke Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri, hal ini bertepatan dengan kebijakan larangan mudik yang diberlakukan pada tanggal 6-17 Mei 2021 lalu. Ditambah lagi saat penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 ini.  Tercatat 46 TKA asal Cina telah memasuki Sulawesi Utara, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7) tersebut, sembilan orang pada 29 Juni, dan 17 orang pada 1 Juli (Detik, 5/7/2021). Tentu hal ini membuat masyarakat mengelus dada sambil merasakan kepedihan atas ketidakadilan. Ketika rakyat dijaga ketat atas larangan yang diberlakukan, sebaliknya TKA China malah berdatangan. Seolah-olah tidak dilirik kedatangan TKA China ke Indonesia. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan sikap pemerintah terhadap masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia secara bebas saat Hari Raya Idul Fitri, Kamis (13/5/2021). Padahal di waktu yang sama pemerintah memberlakukan larangan mudik bagi warga (Simdonews.com).

"Kita setuju penyekatan itu untuk mencegah pandemi, kami setuju kebijakan itu, yang kami enggak setuju rasa keadilan itu tidak ada, TKA melenggang kangkung di tengah pandemi," kata Iqbal dalam konferensi pers yang digelar secara daring lewat Zoom Meeting KSPI, Minggu (16/5/2021) siang. Iqbal mempertanyakan sikap para menteri dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang selama ini keras menyatakan larangan mudik tapi bersikap sebaliknya terhadap kedatangan para TKA China yang diduga sebagai buruh kasar itu. Kedatangan pada TKA China itu justru digelar "karpet merah" (Sindonews.com).

"Kegarangan hanya nampak di perbatasan-perbatasan kota dalam penyekatan-penyekatan kepada rakyat Indonesia, tajam kepada rakyat sendiri, buruh-buruh indonesia, tumpul kepada bangsa asing TKA China," katanya. Said menduga masuknya ratusan TKA China ke Tanah Air ini berkaitan dengan kemudahan yang diberikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker). Padahal, sambung Iqbal, dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, seorang TKA diwajibkan mengantongi surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk dapat masuk ke Indonesia. Sekali pun RPTKA sudah didapat, kehadiran TKA tersebut akan ditolak jika tak disertai surat izin (Sindonews.com).

Ketika rakyat pribumi memerlukan suatu pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya, akan tetapi pekerjaan tersebut sulit untuk didapatkan, karena tidak disediakannya lapangan pekerjaan untuk rakyat pribumi. Apalagi ditambah dengan kondisi wabah Covid-19 sekarang ini. Semakin mempersulit kondisi ekonomi di antaranya bagi rakyat pribumi dengan status ekonomi yang minim. Tak heran kalau rakyat pribumi masih ada yang menjadi pengangguran.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang (Kontan.co.id).

Adanya TKA China yang berdatangan ke Indonesia apakah bisa menutup kemungkinan angka pengangguran di Indonesia setidaknya berkurang bahkan jarang ditemui. Tentu saja tidak dapat menutup kemungkinan. Adanya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU CiptaKer), hal ini mempermudah TKA China masuk ke Indonesia untuk bekerja. 

Berdasarkan dalam Islam, fungsi suatu negara adalah mengurusi urusan umat. Apabila suatu negara bersandar dan berlandaskan dengan aturan Islam, sehingga negara bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Negara akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Negara akan menciptakan lapangan pekerjaan dan SDM dengan skill yang hebat berdasarkan bidangnya masing-masing dengan cara dilatih, adanya SDM dengan menghasilkan skill yang hebat tersebut,  SDA yang ada di negeri ini dapat dikelola dan dikembangkan sendiri. Bukan  dikelola dan dimiliki  oleh perindividu secara kemandirian dengan ekonomi kapitalis.

Maka dari itu dengan adanya kemandirian ekonomi yang dikelola oleh negara dengan SDA yang subur dan melimpah di negeri ini, sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat, serta terciptanya  kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tentunya semua ini juga harus berlandaskan pada Islam, yang mana hanya Islamlah yang dapat mengatur kehidupan manusia dengan sempurna.

Cukuplah sabda Baginda Rasulullah SAW menjadi pengingat bagi penguasa saat ini:
Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi). Keadilan itu hanyalah dengan penerapan Islam secara kaffah dengan pemimpin yang amanah karena takut kepada Allah SWT. Wallahu a'lam.[]


Oleh: Meliana Dewi, S.Tr.Gz
(Pemerhati Politik)

Posting Komentar

0 Komentar