Rakyat Sesak Napas, TKA Datang Melenggang


TintaSiyasi.com-- Presiden Joko widodo mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa & Bali yang berlaku pada 3 - 20 Juli 2021 dan menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa - Bali. Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh dalam merespon lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan dan penyebaran varian baru virus Corona. PPKM tersebut akan membatasi berbagai aktivitas masyarakat secara lebih ketat.


Masuknya TKA Saat PPKM

Namun sungguh ironi, di tengah PPKM Darurat beredar foto foto masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I, Iwan Risdianto, membenarkan adanya kedatangan puluhan TKA asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu (3/7/2021) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Tentu saja hal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran bertolak belakang dengan kebijakan PPKM Darurat. Rakyat diminta mengurangi dan membatasi mobilitas keluar rumah tetapi TKA dibiarkan berdatangan dengan alasan pengerjaan proyek strategis.
Kebijakan timpang PPKM, membatasi aktivitas rakyat tanpa diimbangi dengan dijaminnya kebutuhan memaksa rakyat harus tetap beraktifitas keluar rumah. Rakyat mencoba bertahan hidup di tengah meningkatnya pengangguran sekaligus berhadapan dengan bahaya paparan virus.

Wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang Warga Negara Asing  (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan PPKM Darurat pada 3 - 20 Juli 2021. Menurutnya larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapannya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli mendatang. Lebih lanjut menurut Dasco, kebijakan larangan WNA masuk Indonesia selama penerapan PPKM Darurat bisa menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Virus Corona bukanlah virus endemik yang berasal dari Indonesia. Sebagaimana diketahui, Wuhan merupakan tempat kasus awal Covid-19 ditemukan. Virus dibawa dari mobilitas orang dan perjalanan internasional. Tetapi di saat negara lain memperketat perjalanan internasional dari dan luar negeri, Indonesia justru menjadi negara destinasi ke enam dunia yang menerima penumpang terbanyak dari Wuhan. Hal inilah yang menjadi awal malapetaka Covid-19 mewabah di Indonesia. Hal ini pun terus berlanjut sampai sekarang.


Penyebab Mudahnya TKA Melenggang ke Indonesia

Kemudahan kedatangan para TKA tersebut tak lain merupakan akibat dari pengesahan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Seperti disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, bahwa semenjak Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh Pemerintah dan DPR, begitu mudah TKA melenggang. Para TKA dinilai berani carter pesawat karena mereka yakin tidak akan ditolak di Indonesia.
Said berpendapat,  kedatangan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia semakin menegaskan fakta Undang Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dibuat pemerintah untuk memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi. TKA yang tadinya harus mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, kini dengan adanya Omnibus Law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat ijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut.

Gelombang kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia adalah akibat dari perjanjian regional Indonesia dengan negara lain, negara tidak bisa tegas dan mandiri dalam menetapkan kebijakan.
Inilah akibat dari sistem kapitalisme yang dianut negeri ini. Bagi kapitalisme kepentingan ekonomi di atas segalanya,  bahkan terhadap kesehatan dan keselamatan nyawa manusia sekalipun.

Meski solusi-solusi pragmatis atasi pandemi tetap dijalankan masyarakat, hal itu tidak akan cukup mengatasi pandemi. Penerapan sistem kapitalisme tetap akan memunculkan benturan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.


Solusi Islam dalam Menangani Wabah

Penerapan Islam kaffah dalam institusi khilafah mempunyai cara dalam menangani wabah.

Pertama, melakukan testing (pengetesan), tracing (pelacakan) dan treatment (perlakuan). Orang yang terbukti positif harus segera diisolasi  dan diobati sampai sembuh sehingga prosentase kematian diharapkan bisa diminimalkan.

Kedua, pusat wabah harus segera ditentukan dengan cepat. Negara harus memiliki peta yang jelas, mana zona merah, kuning dan hijau. Daerah terkena wabah harus segera diisolasi agar wabah tidak menyebar ke tempat lain. Tidak ada yang boleh keluar masuk dari daerah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Pada daerah yang harus diisolasi, seluruh aktivitas harus diminimalkan, sedangkan daerah yang tidak terkena wabah harus dijaga bahkan ditingkatkan produktivitasnya agar dapat menopang daerah lain yang terkena wabah. 

Ketiga, menjamin semua kebutuhan dasar masyarakat di daerah wabah yang diisolasi. Karena saat isolasi, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari nafkah. Oleh karena itu negara harus menanggung kebutuhan rakyat. Karena jika tidak mencukupi kebutuhan rakyat pada saat isolasi maka pastilah akan terjadi pelanggaran aturan isolasi yang telah ditetapkan. 

Keempat, mendorong para ilmuwan untuk segera menemukan obatnya dengan cepat. Negara harus memberikan dukungan atas pengembangan penelitian tenrang virus dan obatnya.

Semua aktivitas khilafah di atas dilakukan dengan prinsip ri'ayah (pelayanan) bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan. Sehingga rakyat tidak perlu sesak napas memikirkan biaya kesehatan yang mahal seperti sekarang ini.

Demikianlah negara dengan sistem Islam akan menghadirkan penguasa dengan karakter yang kuat sebagai pemelihara urusan rakyat, termasuk kesehatan dan keselamatan jiwa ketika terjadi wabah. Sebagaimana Rasulullaah SAW bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya." 

Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Atik Kurniawati
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar