Proyek Infrastruktur di Tengah Pandemi, Demi Siapa?

TintaSiyasi.com-- Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB  nanti. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund.

"Untuk kelangsungan usaha dalam konteks operasional cash flow negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank. Dalam hal ini China Development Bank," ujarnya dalam rapat di Komisi VI DPR (CNN Indonesia, 8/7/2021).

Dalam situasi pandemi yang sedang mengganas rakyat berguguran hingga susah mengakses RS. Warga pun harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan hingga akhirnya banyak warga yang tidak tertolong karena terbatasnya nakes serta RS. Fasilitas layanan kesehatan sudah mulai tidak sanggup menampung pasien. 

Sejak diberlakukan PPKM Darurat ekonomi rakyat benar-benar hancur, rakyat dilarang keluar rumah untuk bekerja sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan selama pandemi. Rakyat butuh makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika mereka tidak bekerja bagaimana mereka mampu memenuhi kebutuhan tersebut? Kesulitan rakyat seperti tidak terlihat oleh penguasa bahkan penguasa akan memperpanjang PPKM Darurat sampai 2/8/2021. Di tengah keterpurukan rakyat penguasa dengan mudahnya mengatakan akan melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan dana yang cukup besar dan itu didapat dari utang.

Sementara di sisi lain, Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan negara yang diusulkan Menteri BUMN, Erick Thohir, senilai Rp106 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari PMN Tambahan 2021 sebesar Rp33,9 triliun dan PMN 2022 sebesar Rp72,449 triliun (Sindonews.com, 14/7/2021).

Salah satu proyek yang mendapatkan kucuran dana adalah kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 4,3 triliun. Di tengah rakyat sedang susah dan membutuhkan bantuan,  penguasa bagi-bagi dana untuk proyek-proyek yang sejatinya belum mendesak untuk saat ini. Dana sebesar 106 triliun  jika diperuntukkan untuk menanggulangi pandemi memberi bantuan kepada rakyat, memfasilitasi nakes, memperbanyak akses layanan Covid-19 itu akan menggurangi beban rakyat dan pandemi pun akan segera berakhir. Penguasa seolah-olah tidak perduli dengan kondisi rakyat, mereka lebih mengutamakan kepentingan pengusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan daripada keselamatan rakyat. Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini menunjukkan jati dirinya, tidak perduli dengan orang lain yang penting mereka mendapatkan keuntungan dan kepentingannya terlindungi.

Berbeda jika Islam yang memimpin maka tidak akan ada kelalaian terhadap tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Mereka akan memimpin dengan keimanan terhadap Allah SWT. Maka mereka tidak akan berani untuk melalaikan tugas yang mereka emban. Dalam Islam semua tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pemimpin amanah hanya bisa kita dapatkan dalam sistem Islam.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allâh dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [An-Nisâ’/4: 59].

Wallahu a'lam.[]


Oleh: Lutfiatul Khasanah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar