PPKM Darurat Diperpanjang, Rakyat Menjerit

TintaSiyasi.com-- Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. "Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman (DetikNews.com, 16/9/2021).

Selama 17 hari PPKM Darurat diterapkan telah memunculkan banyak masalah di tengah-tengah masyarakat yang pada dasarnya sudah hidup susah. Ditambah PPKM yang diterapkan tidak memiliki aturan yang jelas terkesan kebijakan tersebut tanpa perhitungan yang matang. Ini bisa dilihat dari amburadulnya penerapan di lapangan. Aturan PPKM tersebut tidak diterapkan secara adil dan terkesan hanya rakyat kecil yang harus patuh dengan aturan PPKM, sedangkan orang-orang kaya tidak tersentuh aturan tersebut. Rakyat harus menanggung beban dari PPKM sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Apalagi jika PPKM ini diperpanjang maka akan menambah rentetan masalah di masyarakat. Rakyat sudah susah dengan kebijakan PPKM pertama jika ditambah akan bertambah penderitaan rakyat. Dari perpanjangan PPKM ini akan memunculkan banyaknya orang miskin baru sehingga kesenjangan akan sangat tampak diantara rakyat miskin dan kaya. Pengangguran bertambah, ekonomi sulit serta banyaknya orang yang kelaparan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sesungguhnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan pandemi ini tidaklah sedikit, bahkan sangat berlebih jika disalurkan secara benar tidak dikorupsi oleh para elit politik. Dengan perpanjangan ini tidak menutup kemungkinan dana bansos pun akan ditambah walaupun tidak jelas penyalurannya. Seharusnya pemerintah belajar dari kasus PSBB yang tidak berhasil menghentikan lajunya penularan Covid-19. 

Sekarang perintah menerapkan PPKM yang tidak berbeda dengan program sebelumnya. Saat diterapkan mulai 3 juli 2021 dan berakhir 20 juli 2021 terbukti tidak berhasil kenapa harus diperpanjang? Pemerintah bukannya tidak memiliki staf ahli yang mampu memberi solusi atas pandemi ini tetapi pemerintah tidak mau mengeluarkan dana yang besar untuk menanggung kebutuhan rakyat. Jika mengambil solusi dari para ahli dan pemerintah cenderung mengambil opsi yang tidak memakan banyak biaya dan tidak bertanggungjawab atas kebutuhan rakyatnya. Terlihat jelas pemerintah lepas tangan atas tanggungjawab terhadap rakyat. Inilah akibat pelaksanaan sistem kapitalis yang kian hari semakin menunjukkan ketidakadilan dan kerusakannya.

Tidak ada sistem yang sempurna yang mampu memberi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat kecuali sistem islam yang telah terbukti mampu memberi riayah terbaik terhadap rakyat dan membuat pemimpin amanah menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam). 

Wallahu a'lam. []


Oleh: Lutfiatul Khasanah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar