PPKM Darurat dan Vaksinasi, Mampukah Memberantas Covid-19?


TintaSiyasi.com-- Saat ini ledakan pasien Covid-19 semakin hari semakin besar. Angka kematian mencapai ribuan orang sehari. Pemerintah menetapkan upaya untuk memberantas sebaran Covid-19 dengan PPKM Mikro (yang sekarang disebut dengan PPKM Darurat) dan vaksinasi. 

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam safari peninjauan vaksinasi massal di berbagai daerah mengatakan bahwa program vaksinasi bertujuan agar tercapai kekebalan komunal. Saat 70 % penduduk sudah divaksinasi, maka kekebalan komunal akan tercipta (cnbcindonesia.com, 25/03/2021). 

Apa yang dirilis dalam detiknews.com pada 24/06/2021, pemerintah melakukan penebalan dan penguatan PPKM Mikro selama dua minggu yaitu mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Upaya ini untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19. 

Namun, pada Siaran Pers di Istana Negara, 2 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali (kemlu.go.id, 02/07/2021). Apakah dengan diberlakukannya PPKM Darurat serta vaksinasi ini memang upaya yang manjur untuk menekan atau bahkan memberantas Covid-19 yang mendera Indonesia? 

Dalam kerangka PPKM, Pemerintah menetapkan rincian pengaturan mobilitas dan aktivitas antara lain sebagai berikut: sektor esensial (seperti keuangan, informasi dan teknologi, industri orientasi ekspor, hotel yang tidak dialokasikan sebagai lokasi karantina) menerapkan 50% WFH dan 50% WFO. Sektor esensial-pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya menerapkan 25% WFO. Sektor kritikal (seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, utilitas dasar) menerapkan 100% WFO. Sektor non-esensial menerapkan 100% WFH. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring. Penutupan pusat pembelanjaan, mall, toko kelontong dan pasar tradisional, berkapasitas pengunjung 50%, pada 20:00 WIB/WITA/WIT. 

PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli menuai kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mengkritisi kebijakan ini. Karena kebijakan setengah hati ini terlihat sangat timpang, seperti shalat berjamaah di masjid dilarang sedangkan mall, cafe dan lain-lain tetap buka. Demikian pula TKA tetap bisa melenggang masuk.  Dari sini terlihat bahwa pemerintah berpihak kepada korporat. 
Begitu pula dengan program vaksinasi yang telah menghabiskan dana puluhan triliun rupiah mengakibatkan membengkaknya anggaran negara. Di samping itu muncul kontroversi seputar program vaksinasi ini. Sehingga berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa.  

Dari kebijakan pemerintah ini yang semestinya menekan atau mengurangi kasus Covid-19, tetapi malah kasus harian semakin hari semakin meningkat tajam. Bahkan data terakhir berada di angka dua juta lebih kasus. Inilah jahatnya sistem kapitalisme. Kesehatan dan keselamatan rakyat dikesampingkan, yang menjadi fokus dari kebijakan ini adalah penyelamatan ekonomi negara. Kebijakan yang berdasarkan pandangan akal manusia hanya akan menambah panjang usia serta jumlah sebaran virus. Penanganan virus Covid-19 yang salah sejak awal semakin menambah derita bagi rakyat. 

Maka tidak ada jalan lain dalam penanganan pandemi ini selain menerapkan aturan yang shahih dari Sang Pembuat Hukum yaitu Allah SWT. Aturan yang komprehensif dan holistik ini diterapkan oleh institusi politik yaitu Khilafah Islamiyah. Konsep lockdown yang diterapkan oleh khilafah tidak berorientasi kepada ekonomi, melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya. 

Khilafah akan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown, terutama ekonomi. Sistem ekonomi yang dimiliki khilafah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Islam sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekalipun pada masa pandemi. 

Selama lockdown, Khilafah akan meniminalisasi beragam aktivitas yang memicu kerumunan warga, sekaligus membatasi mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu sesuai keperluan darurat. Bahkan, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door, penguasa khilafah juga akan menempuh langkah tersebut. 

Demikianlah ketika pandemi disolusi secara syar’i dengan konsep lockdown. Rakyat tetap di rumah saja, tetapi segala urusan mereka dikelola dengan panduan syariat oleh penguasa yang amanah dalam mengurus urusan umat, sebagaimana yang dilakukan khilafah. Semata agar pandemi yang menggila tetap dapat disolusi secara paripurna. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Haryati
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar