Polemik Pembatalan Haji di Negara Sekuler


TintaSiyasi.com-- Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan jamaah haji 2021. Hal itu dituangkan dalam keputusan Menag no. 660/2021 tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Pemerintah dalam hal ini menyatakan bahwa dana jamaah haji Indonesia aman, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi baik-baik saja, serta pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain terkait hal ini (news.detik.com, 5/6/2021).

Keputusan ini diambil mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi dan telah mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 (cnbcindonesia.com, 6/6/2021).

Alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji (cnbcindonesia.com, 6/6/2021).

Terlepas dari polemik pembatalan haji, menurut pengamat ekonomi syariah, Nida Sa'adah, pembatalan haji yang kedua kalinya ini setidaknya akan berdampak pada dua aspek. Terutama dari aspek dana, tentu dana haji semakin menumpuk; dan kedua aspek pengelolaan jamaah, karena pembatalan haji yang kedua ini tentu semakin menambah panjang antrean. Misalnya, di daerah Kalimantan Selatan, antrean calon jamaah dari provinsi tersebut sampai tahun 2055. Artinya, pendaftar terakhir baru bisa berangkat sekitar 34 tahun lagi. Bagaimana dengan jamaah yang sudah lanjut usia? Walaupun ada prioritas mereka, tetapi permasalahan data yang buruk menjadi problem selanjutnya. Apakah negara ini sudah makin banyak orang kayanya, sehingga yang mampu pergi haji makin banyak? Sungguh sayang, kenyataannya tidaklah demikian. Menag Yaqut sendiri mengatakan bahwa penyebab terjadinya antrean panjang keberangkatan jemaah haji karena adanya praktik dana talangan. Artinya orang yang belum memiliki biaya cukup, bisa mendapat nomor kursi untuk mendaftar haji karena ada pihak yang memberikan dana talangan (fin.co.id, 5/4/2021).

Diakui atau tidak faktanya negara ini mirip negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan urusan agama dengan urusan bernegara. Terjadinya dikotomi mana wilayah yang harus diurusi oleh agama dan mana yang harus diurusi negara, itulah hakikat sekularisme. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan dan negara. Sekularisme yang bertemu dengan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan materi di atas segala-galanya. Dana haji diutak-atik karena bermaslahat untuk memperkuat rupiah, namun ulama yang mengajarkan Islam dikriminalisasi, sungguh ironi.

Jadi, semrawutnya permasalahan terkait dana haji, semata karena negeri ini yang berasaskan sekuler kapitalisme. Asas inilah yang memosisikan kepentingan ekonomi lebih diprioritaskan daripada penyelenggaraan ibadah.


Islam Menjamin Pelaksanaan Ibadah Warga Negaranya

Allah SWT berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS Ali Imran [03]: 97). Dalam hadits Nabi SAW bersabda, “Wahai manusia, Allah SWT telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.”

Sistem pemerintahan Islam itu indah karena menjaga betul pelaksanaan syariat Islam tiap warga negaranya. Ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam tentu menjadi prioritas yang akan dijaga pelaksanaanya oleh negara. Dengan kata lain, negara akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat. Jika pun ada hambatan terkait pemberangkatan jamaah haji, negara akan berusaha menghilangkan hambatan tersebut.

Selain urusan ibadah rakyat, sistem Islam mewajibkan pemimpin negara untuk sungguh-sungguh mengurusi hajat hidup rakyatnya (raa'in), mulai dari urusan pangan, sandang dan papan. Negara menjamin kebutuhan pokok rakyat, karena itu adalah amanah besar pemimpin yang akan dihisab oleh Allah SWT. Kelak di hari kiamat. Di dalam hadis disebutkan, “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Pada masa negara Khilafah Islamiyah, terdapat beragam sarana dan bantuan yang disiapkan negara agar sempurna kewajiban haji warga negaranya. Negara Khilafah membentuk departemen khusus yang menangani ibadah haji dan segala hal yang dibutuhkan, juga membangun sarana prasarana transportasi, baik melalui jalur darat, laut dan udara.

Pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pernah dibangun sarana transportasi massal dari Istanbul hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji. Tidak ada visa haji pada masa Khalifah, sehingga seluruh jamaah haji dari berbagai negeri Muslim dalam wilayah pemerintahan Islam bisa keluar masuk Makkah-Madinah dengan mudah tanpa visa. Visa hanya untuk kaum Muslim yang menjadi warga negara kafir hukman (terkait perjanjian dengan khilafah) atau negara kafir fi'lan (yang memusuhi khilafah secara terang-terangan).

Pada masa Khilafah Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Negara juga menyediakan logistik dan dana zakat bagi jamaah yang kehabisan bekal.
Hal teknis lainnya, negara Khilafah akan mengatur kuota jamaah haji (dan umrah) dan memprioritaskan jamaah yang memang sudah memenuhi syarat dan mampu. Dengan pengaturan yang rapi dan bertanggung jawab oleh negara, alhamdulillah ibadah haji warga negara dapat terlaksana setiap tahunnya.


Khatimah

Polemik pembatalan keberangkatan haji di negara ini berasal dari asasnya yang sekuler. Penyelenggaraan haji seolah hanya dilihat dari aspek ekonominya saja, bukan pelayanan penguasa dalam memfasilitasi warganya dalam beribadah. Agama dalam sistem sekuler hanya diposisikan sebagai penguat ekonomi, bukan landasan berjalannya roda pemerintahan. Maka sangatlah mungkin dana haji sebesar 8,7 triliun dianggap lebih bermanfaat untuk menguatkan nilai rupiah daripada memberangkatkan jamaah dalam kondisi saat ini. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Mariyam Sundari
(Analis Peradaban dan Ideologi Umat)

Posting Komentar

0 Komentar