Perpanjang PPKM Darurat, Menambah Derita Rakyat

TintaSiyasi.com-- Selama masa PPKM Darurat diberlakukan, Indonesia mendapat julukan baru yakni sebagai episentrum baru Covid-19 dunia. Gelar ini jelas berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa Indonesia sudah menduduki peringkat pertama penyebaran virus Covid-19 di dunia.

Dilansir dari CNBC Indonesia (16/7/2021), yang mewartakan PPKM Darurat yang sudah berjalan, tidak mampu membendung lajunya kasus baru. Di kementerian kesehatan menyebutkan pada kamis 15/7/22 hingga pukul 12.00 WIB mencatat tambahan kasus Covid-19 baru berjumlah 56.757 orang. Sehingga totalnya mencapai 2.726.803 orang, jumlah ini memecah rekor terbanyak yang menyebabkan Indonesia menjadi pemimpin pertambahan harian kasus Covid-19 peringkat satu di dunia. Mengalahkan UK dan India yang masing-masing di angka 448.553 orang dan 38.311 orang. Kegagalan PPKM Darurat ini menyebabkan tanda-tanda bahwa program ini akan diperpanjang lagi.

Sementara itu menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir juli. Menurutnya khusus untuk bansos, pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak untuk bergotong royong. Masyarakat dihimbau untuk bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama (detikNews, 16/7/21).

Dari fakta di atas sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa program ini jelas telah gagal total. Peningkatan kasus orang terinfeksi dan ribuan orang meninggal dalam masa PPKM Darurat membuktikan ketidaksiapan pemerintah dalam mengambil kebijakan di saat genting. Belum lagi dampak PPKM darurat bagi kelangsungan ekonomi masyarakat yang semakin membuat rakyat dilanda nestapa yang tiada berkesudahan.
Ketidaksiapan pemerintah dalam memback-up kebutuhan rakyatnya dari segi ekonomi dan kesehatan semakin jelas memperlihatkan kebobrokan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan saat ini.

Kebijakan yang diambil tidak ada yang bisa mengurai masalah pandemi, tidak bisa menyentuh akar masalah sama sekali, lagi-lagi rakyat semakin dibuat tidak berdaya oleh kebijakan yang ada. Edukasi dan program 3T yang digembar-gemborkan tidak berjalan dengan baik, jangankan untuk 3T, untuk melakukan test bagi warga yang bergejala saja masih harus melewati tahapan birokrasi yang sulit, dan ujung-ujungnya rakyat harus melakukan test dengan biaya sendiri.

Demikian juga dengan ketersediaan vitamin, obat-obatan dan oksigen bagi rakyat yang isoman, menjadi barang langka di saat terjadi PPKM Darurat. Sehingga banyak ditemukan kasus meninggal ketika rakyat melakukan isoman. Belum lagi para pencari nafkah yang harus dikejar-kejar oleh petugas yang sedang patroli ketika terjadi PPKM Darurat, padahal mereka hanya sekedar mencari makan di tengah bahaya yang mengintai, karena kebutuhan mereka tidak dijamin oleh negara.

Miris melihat pandemi yang tidak terkendali namun, kebijakan yang dikeluarkan jauh dari panggang api. Inilah konsekuensi dari sebuah sistem kapitalis sekuler yang jauh dari pengaturan syariat Islam. 

Alih-alih PPKM Darurat bisa mengurai masalah yang ada, justru semakin menambah beban derita bagi rakyat biasa, yang sakit semakin sulit, pun demikian yang sehat semakin tak berkutik. Namun, lagi-lagi PPKM Darurat ini akan diperpanjang, dengan alasan agar ekonomi bisa tetap berjalan. Kenyataannya justru  ekonomi bukanlah cara untuk mengatasi pandemi, sebanyak apapun dana yang dicanangkan tetap saja ekonomi akan kolaps. Semua itu akibat diterapkannya ekonomi berbasis kapitalis sekuler, yang segala sesuatunya diukur dari keuntungan materi yang didapat.

Hal ini akan berbeda dengan sistem Islam dalam memberi tuntunan dan solusi terbaik dalam mengatasi pandemi, baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Karena pada hakekatnya rakyat tidak butuh perubahan istilah baru maupun perpanjangan kebijakan penanganan pandemi yang tidak berefek sama sekali. Rakyat butuh ada kebijakan tegas untuk lockdown dan ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Islam kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang mutlak menjadi tanggung jawab negara, negara wajib menyediakan segala sesuatunya agar rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari negara. Pelayanan kesehatan yang baik dari negara ini ditunjang oleh anggaran negara yang kokoh karena sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai penopangnya.
Oleh karena itu, solusi atasi pandemi serta buruknya ekonomi harus kembali kepada aturan Sang Khaliq, yakni aturan Islam. Menjaga kesehatan rakyatnya di kala terjadi pandemi dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dengan ditopang oleh kestabilan sistem ekonomi Islam,  meninggalkan sektor non riil dan memperkuat sektor riil melalui kepemimpinan global sebagai pelaksana aturannya. Lalu memberlakukan lockdown syar'i untuk mengatasi pandemi, menjamin kebutuhan rakyat yang terdampak, serta senantiasa bertaqarrub kepada Allah, memohon pertolongan agar bisa keluar dari pandemi. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Isty Da'iyah
(Penggiat Opini Islam, Komunitas Aktif Menulis dan Sahabat Tintasiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar