Pengamat Kebijakan Publik Anggap PPKM Siasat Licik, karena...

Pengamat Kebijakan Publik Anggap PPKM Siasat Licik, karena...

TintaSiyasi.com-- Tanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pengamat Kebijakan Publik Syafril Sjofyan mengatakan, siasat licik, karena menghindar kewajiban dari dua undang-undang. 

“Pemberian istilah PPKM darurat ini menurut saya merupakan siasat, Siasatlah, dan mungkin saya menyatakan ini lebih kepada siasat yang tepatnya licik. Karena apa? Menghindar dari kewajiban dua undang-undang yang saya sebutkan tadi," ujarnya dalam Insight ke-44 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Gawat! PPKM Darurat? Senin (5/7/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data. 

Menurutnya, dua Undang-undang tersebut adalah, UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. "Substansinya, kalau memang PPKM itu adalah kekarantinaan wilayah dalam mikro. Ini harus berlaku pasal 55 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2018," bebernya.

"Ini berdasarkan hukum. Ini kalau pemerintah berlandaskan hukum, bukan hanya instruksinya saja. Ini menegaskan bahwa pemerintah pusat itu, harus menyediakan kebutuhan dasar orang," tambahnya.

Ia mempertanyakan, sikap pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyatnya, tetapi, malah memberi sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat. "Tadi sudah saya sampaikan, PPKM atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) itu tidak dikenal dalam undang-undang, cuma dibikin oleh pemerintah sekarang untuk menutupi kegagalan demi kegagalan," tambahnya.

Ia menyayangkan, pemerintah hanya sibuk dengan istrilah. Yaitu, dari awalnya PSBB, sekarang menjadi PPKM. Sebuah kebijakan yang menurutnya dibuat-buat, sementara akses keluar masuknya orang dari dan ke luar negeri tidak ditutup. Padahal, diketahui virus ini datangnya dari luar.

Menurutnya, kalau pakai imbuhan darurat itu harus berdasarkan hukum. Karena, status darurat harusnya dikeluarkan pakai Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu). Ia heran, PPKM Darurat ini cuma instruksi dari Menteri Dalam Negeri. 

Menurutnya, hal itu, seenaknya dan mempermainkan hukum. “Nyatanya PPKM darurat ini cuma berdasarkan instruksi dari Mendagri nomor 15 tahun 2021. Ini kesannya adalah menurut saya pemerintah Jokowi seenaknya. Ini mempermainkan hukum!” jelasnya. 

Ia mengatakan, UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, adalah wewenang Menteri Kesehatan, bukan Menteri Dalam Negeri. Ia kaget, tahu-tahu PPKM instruksi Mendagri dan turut memberi sanksi. 

Menurutnya, dalam UU nomor 6 tahun 2018 itu tidak ada PPKM apalagi 'darurat', jadi itu tidak tepat. Kemudian penunjukan Luhut Binsar Panjaitan yang tanpa latar belakang kesehatan juga dinilai olehnya juga tidak tepat. 

“Jadi kebijakannya dan orangnya sama-sama tidak tepat," katanya. Kemudian tanpa dasar, pemerintah dan perangkat di negeri ini juga ikut memberi sanksi yang menurutnya sangat keliru. Begitu juga kepolisian, yang menggunakan sanksi pidana untuk pelanggar PPKM Darurat, menurutnya, juga tidak tepat. 

"Jadi, di sini Pemerintah Jokowi membodohi, menganggap kita semua ini tidak mengerti tentang kebijakan maupun masalah hukum," lanjutnya. 

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak hanya mengambil sanksinya saja. Namun, juga menunaikan kewajibannya, yaitu menanggung kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, bukan dengan sistem bansos (bantuan sosial), ia mengatakan, seharusnya dengan memenuhi kebutuhan per-rumah dengan sistem drop, seperti yang dilakukan negara Cina. “Mereka (negara Cina) lebih sadis, (karena) pintu rumah itu dikunci dari luar. Untuk makan mereka diantar oleh petugas petugas," imbuhnya.

Cina secara faktual, ia melihat, salah satu contoh negara yang memberlakukan lockdown. Hasilnya, pandemi selesai dalam waktu singkat dan jumlah korban pun, ia melihat, jauh lebih sedikit enggak sampai sepuluh ribu. Sementara di Indonesia, ia lihat, mencapai enam puluh ribuan. Belum lagi korban dari para dokter dan tenaga kesehatan yang ia nilai sangat merugikan negara. Selain itu, seperti munculnya jutaan pengangguran dan dunia pendidikan yang ikut hancur.

“Ironisnya, implikasi terhadap kekuasaan tidak goyah. Hal ini karena memang ada koalisi gemuk. Hanya ada dua partai di luar kekuasaan, karena mereka sudah berbagi kue-kue kekuasaan,” tegasnya.

Selanjutnya, kesalahan dalam membuat kebijakan tadi ditutup atau dilindungi dengan kebijakan yang baru. Syafril Sjofyan menyontohkan, dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020. Yaitu, dalam UU ini tidak perlu ada pemeriksaan oleh KPK, BPK dan sebagainya. “Jadi tidak ada lagi pengawasan. Lalu dilindungi lagi dengan UU Omnibus Law, lalu ada UU yang melemahkan KPK," imbuhnya.

“Dan selama ini di Indonesia yang namanya kebijakan tidak bisa diadili. Contohnya kasus century, mereka akhirnya selamat karena lebih pintar, dengan bikin kebijakan itu," tegasnya.

Syafril Sjofyan menyimpulkan, setahun yang lalu kita salah dalam hal penerapan kebijakan. Resikonya ia jabarkan, adalah rakyat yang menanggung. Tahun kedua, ia melihat, juga salah ambil kebijakan dan rakyat jadi korban. “Inilah dampak dari kebijakan pemimpin yang tidak kapabel," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa para pemimpin digaji oleh rakyat. Jadi, menurutnya, rakyat punya hak untuk mengkritisi, sekaligus punya hak untuk menurunkan. “Meminta beliau-beliau yang tidak mampu ini turun. PPKM itu secepatnya Pak Presiden Kapan Mundur," pungkasnya.[] HN

Posting Komentar

0 Komentar