Pajak, Pendapatan Negara Pemalak Rakyat


TintaSiyasi.com -- Mengacu pada pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah (https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/17tahun2003uu.htm). Jadi pajak merupakan salah pendonor penting pendapatan negara, sebagaimana dalam republika.co.id  (07/06/2021) 

Sri Mulyani menuturkan “penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yakni memiliki porsi mencapai 75 persen yang akan digunakan seluruhnya untuk membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi”. 

Besarnya penerimaan negara dari pajak membuat kebijakan perpajakanpun terus diperluasan, guna menyeimbangi pengeluaran negara yang terus membengkak akibat pandemi. Pemerintahpun berencana akan memperluas obyek pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Kebutuhan sembako yang akan dikenai pajak meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Selain memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pemerintah juga memutuskan untuk memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah. (cnbcindonesia.com 10/06/2021)

Diberitakan republika.co.id (07/06/2021) Sri Mulyani menuturkan “Pajak tetap harus bekerja keras mengumpulkan rupiah demi rupiah karena APBN dan bangsa tetap harus dijaga keberlangsungannya. Ini sebuah situasi tantangan yang luar biasa sulit”. Dalih dalih mengharap bantuan untuk pemulihan ekomoni masyarakat, ini justru di beratkan dengan adanya PPN baru untuk sembako dan jasa pendidikan yang semakin membebankan masyarakat. Sungguh kebijakan yang sangat zalim menambah objek pungutan kepada rakyat di saat pandemi. 

Disisi lain memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pemerintah juga memutuskan untuk memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah. Sementara, bagi para orang kaya, bisa ikut tax amnesty, sehingga mereka bisa bebas dari segala sanksi atas kesalahan pajak sebelumnya. Akibatnya mencekik satu pihak yang lemah dan menyervis pihak kuat. 

Prinsip kebijakan yang tumpang tindih dari system kapitalis yang jelas-jelas selalu berpihak pada mereka para Kapital. Memaksa dan merampok harta rakyat atas nama pajak, dianggap sebagai bentuk kewajiban dan ketaatan warganegaranya kepada pemerintah.

Rakyat yang menjadi WP (Wajib Pajak) dituntut untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan akan terhutang jika terlambat. Ditambah pemungutan pajak tanpa ada batas waktu. Pemungutan yang batil yang jelas islam menentangnya, firman Allah. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.” [An-Nisa : 29]. 

Jika sistem kapitalis menjadikan pajak yang zolim sebagai sumber tetap pemasukan negara maka berbeda dengan islam. Dalam kitab An-nizham bab rancangan Undang-undang, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nadhani “Sumber tetap pemasukan Baitu Mal berupa harta fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat". Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Kemudian ada sumber pandapatan lain yang disimpan di baitul mal dari harta pemilikan umum atau pemilikan negara. 

Anggaran pendapatan tersebut akan di simpan di Baitul Maal. Adapun pengelolahannya diserahkan kepada orang-orang yang amanah, maka sedikit kemungkinan terjadinya manipulasi. Dengan seluruh sumber diatas dan pengelolaan yang baik, maka negara mampu mensejahterakan dan membiayai keperluan rakyatnya. Jika pemasukan masih tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat maka negara akan memberlakukan pemungutan kepada rakyat/pajak, namun ini hanya diberlakukan sewaktu-waktu untuk para kaum muslimin yang memiliki kekayaan yang banyak. 

Tetapi jika pemasukan negara yang bersifat tetap tersebut sudah memenuhi kebutuhan pembiayaan negara maka pajak tidak akan di pungut. Dengan demikian pajak dalam sistem islam bukan menjadi sumber penerimaan utama kas negara yang menjadi beban rakyatnya, pajak adalah pungutan sementara yang dilakukan oleh negara ketika kas baitul maal mengalami kekosangan atau kekurangan dengan begitu kebijakan pendapatan negara tidak akan membebani rakyatnya. 

Ini semua tidak adakan terwujud kecuali diterapkannya sistem islam secara menyeluruh sebagaimana yang telah di contohkan Nabi Muhammad saw dan dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi kaum muslim terdahulu. 
Wallaahu a’lamu bish-shawaab


Oleh: Siti Jubaedah, S.Pd.
(Ibu Rumah Tangga)

Posting Komentar

0 Komentar