Menyoal Kebijakan PPKM


TintaSiyasi.com-- Sudah lebih dari dua minggu pemerintah telah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat dengan PPKM. Tujuannya sebagai antisipasi akan lonjakan kasus Covid-19. Dilansir dari Tribunnews.com, Indonesia sendiri sempat menduduki peringkat 1 negara penyumbang kasus baru Covid-19. 

Mengevaluasi hasil dari PPKM, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut pelaksanaan PPKM Darurat selama sepekan masih belum berhasil mengatasi pandemi virus Corona (Covid-19). Dicky menyampaikan beberapa perkembangan data pertumbuhan kasus Corona hingga jumlah testing selama PPKM darurat. Hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah pertumbuhan kasus Corona. Selama sepekan ini, pertumbuhan kasus Corona di Indonesia masih meningkat.

"Growth rate atau pertumbuhan kasus itu 3 Juli dari 38,3% meningkat 9 Juli menjadi 45,4%. Kemudian angka reproduksi dari 3 Juli 1,37 pada 9 Juli menjadi 1,4. Meningkat, artinya belum berhasil sebetulnya untuk melihat evaluasi, melihat keberhasilan intervensi 2 ini," ujar Dicky saat dihubungi, Sabtu (10/7/2021).

Fakta di lapangan sudah jelas membuktikan bahwa PPKM bukanlah solusi tepat untuk mengatasi pandemi yang semakin hari kian mengkhawatirkan. Harapan yang tinggi  dengan adanya PPKM untuk memulihkan kehidupan akibat pandemi ini, seakan terjun kembali ke dasar setelah melihat bahwa tak ada kemajuan signifikan yang terjadi.  Berlarutnya pandemi dan juga perpanjangan PPKM jelas saja mempengaruhi perekonomian warga. Jika hal ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melemah. 

Seharusnya, sejak awal pandemi ini masuk ke Indonesia. Pemerintah menerapkan sistem lockdown atau karantina demi mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan. Seperti yang saat ini tengah terjadi. Lonjakan kasus baru yang semakin bertambah setiap harinya. 

Dalam pasal 55 UU No 6/2018, pemerintah pusat berkewajiban dan bertanggungjawab penuh atas jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pakan hewan ternak di wilayah terdampak karantina. Namun, pemerintah seolah menghindari istilah lockdown karena ada beban pemenuhan kebutuhan rakyat dengan istilah tersebut. Pemerintah tidak sanggup jika harus menyubsidi seluruh kebutuhan rakyat selama lockdown karena kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan, sebab utang luar negeri Indonesia sampai dengan April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS atau setara Rp5.977,4 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS) (kompas.com, 27/06/2021). 

Apapun istilah yang Pemerintah gunakan demi mengatasi pandemi Covid-19 ini, baik itu lockdown, PSBB ataupun PPKM. Sudah seharusnya kebutuhan dasar rakyat menjadi prioritas utama pemerintah. Indonesia yang terkenal dengan sebutan zamrud khatulistiwa, sejatinya menyimpan banyak sumber daya alam yang berlimpah. Tambang emas, batu bara, nikel, dan masih banyak yang dihasilkan oleh bumi pertiwi ini harusnya bisa mencukupi semua kebutuhan warga. Sayangnya, pertambangan hari ini dikuasai oleh asing dan aseng. Contohnya saja tambang-tambang Papua banyak yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Freeport, misalnya, sudah mengekplorasi dua tempat yaitu Ertsberg (1967-1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988).

Parahnya lagi, sebagian besar saham dari Freeport yaitu 90,64 persennya dikuasai oleh Freeport McMoRan sebagai induk perusahaan PT Freeport Indonesia dan hanya 9,36 persen saja saham Freeport yang dikuasai oleh negara. Jadi, bisa dikatakan kalau sebagian besar keuntungan akan lari ke Amerika.

Bahkan dari total keuntungan yang bisa diperoleh Freeport yaitu sebesar US$ 6,555 miliar, hanya sekitar 5-3,5% yang diterima oleh negara dari sektor tembaga. Lalu, 1% diterima negara dari Freeport sebagai royalti dari sektor emas dan perak. Jumlah yang sangat kecil diibandingkan yang bisa didapat oleh Freeport sendiri (Kompasiana).

Sangat berbeda sekali dengan bagaimana ketika sistem Islam bekerja. Semua sumber daya alam dikelola oleh negara langsung dan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Bahkan, penanganan terkait dengan wabah juga sudah ada tuntunannya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang bagaimana cara menangani penyakit yang ada pada suatu daerah. Beliau SAW bersabda,

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

Jika kalian mendengar penyakit Tha’un di sebuah wilayah, maka janganlah datang ke daerah tersebut. Jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka kalian janganlah lari keluar.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra, wabah penyakit Tha’un pernah terjadi. Banyak korban jiwa dan banyak sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian, Gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu berpencar ke gunung-gunung, semacam melakukan social distancing di sana.

Kebijakan isolasi atau lockdown diambil oleh negara Islam untuk mengatasi wabah. Pemisahan antara warga yang sehat dan sakit benar-benar dimaksimalkan. Kemudian, pemenuhan setiap kebutuhan individu-individunya, semua dijamin oleh negara sehingga tidak ada istilah warga ter-lockdown tanpa pemantauan atau terlantar. Dengan penerapan karantina wilayah tersebut, warga yang sehat tetap dapat beraktivitas bekerja dan sebagainya tanpa khawatir tertular penyakit. Pandemi bisa teratasi secara maksimal bukan justru terjadi pembengkakan kasus seperti yang saat ini terjadi. Wallahu a'lam. []


Oleh: Nur Amaliyah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar