Ketum PB HMI MPO: Jokowi Harus Legawa Mundur



TintaSiyasi.com-- Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi Ismail mengatakan, Presiden Joko Widodo harus legawa mundur. 

“Masyarakat menunggu gerakan besar. Jokowi harus legawa untuk mundur. Dan ini konstitusional, dibolehkan dalam sistem demokrasi. Karena presiden tidak becus mengurus negara,” tegas Affandi dalam Insight ke-47 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Dari The King of Lip Service hingga The King of Silent, Fenomena Apa Lagi? Senin (12/7/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD).

Affandi menyampaikan bahwa keinginan atau harapan terbesar dari mahasiswa, aktivitas kampus, pelajar adalah perubahan. “Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mahasiswa sebagai representasi dari civil society. Kehadiran kita ini sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat, dalam situasi dan kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja,” paparnya. 

Menurutnya, julukan The King of Lip Service dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Jokowi adalah titik tolak yang baik. Karena, menurutnya, masyarakat merindukan suara lantang mahasiswa yang telah lama terdiam dan seharusnya diapresiasi oleh semua pihak. 

Namun faktanya, ia melihat, kritik justru berujung pemanggilan oleh pihak rektor. Ia menjelaskan, hal itu, kontraproduktif dengan sistem demokrasi yang mengklaim menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. 

Menurutnya, momen ini tidak boleh berhenti begitu saja. Ia menilai, sudah saatnya terjadi revolusi di negeri ini. Karena, ia temui, keinginan agar presiden mundur yang muncul di tengah publik bukan tanpa asalan. Ia mengatakan, masyarakat dapat menilai dengan jelas bahwa presiden tidak mampu memenuhi janji-janji politiknya.  

Di antaranya, ia mengungkap, buyback Indosat yang belum juga terealisasi dan pembukaan lapangan kerja yang tidak jelas sudah sejauh mana. Ironisnya, ia menjumpai, saat pengangguran di negeri ini tinggi, dan semakin melonjak karena pandemi, lapangan pekerjaan justru diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). Ia menilai, ada perlakuan istimewa khususnya untuk TKA Cina. 

“Jelas ini kan melukai hati masyarakat. Selama 7 tahun menjabat berjanji ekonomi meroket hingga 7 persen. Namun faktanya, utangnya yang meroket hingga 6500 triliun. Belum utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang jumlah tidak sedikit. Bunga utangnya saja 300 triliun," jelasnya.

"BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)  teriak, ada kekhawatiran negara tidak sanggup membayar utang. Inilah yang kita kritik,” tandasnya.[] HN

Posting Komentar

0 Komentar