Ketidakadilan Tragedi KM 50, Pakar Hukum: Umat Islam Harus Lakukan Beberapa Hal


TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam menyaksikan ketidakadilan penanganan tragedi kilometer (KM) 50.

“Menyaksikan adanya ketidakadilan dalam penanganan tragedi KM 50, ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam,” katanya dalam acara Special Interview: Di Balik Buku Putih TP3 6 Pengawal HRS di YouTube Rayah TV, Jumat (09/07/2021).

Pertama, umat Islam harus terus menyuarakan ketidakadilan tersebut dengan media apapun dan jangan bertindak kontra produktif. 

“Apalagi tokoh sekelas Amien Rais yang gegabah menyatakan, bahwa polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Ini menjadi makanan empuk bagi 'pihak' yang memang ingin kasus ini jadi remang-remang bahkan menghilang,” bebernya. 

Kedua, umat Islam harus terus menuntut agar tragedi tetap diusut hingga akarnya dengan meminta pemerintah membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. 

“Berbekal hasil investigasi Komnas HAM dan Buku Putih pencarian fakta secara independen dapat dilakukan. Karena sampai sekarang tragedi itu dinilai belum terkuak tabirnya secara penuh. Masih banyak sisi gelap yg belum tersingkap,” ujarnya. 

Ketiga, umat Islam tetap harus mengawal proses penyelesaian perkara, baik dianggap sebagai pelanggaran HAM berat ataupun tindak pidana biasa. “Peradilan atas dua tersangka pembunuhan boleh jadi menjadi pintu masuk pengungkapan tragedi KM 50 ini,” imbuhnya. 

Keempat, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan pengadilan HAM untuk membuktikan ada tidak adanya pelanggaran HAM berat. 

“Secara jujur saya menilai, bahwa dalam penanganan atas tragedi KM 50 sebenarnya telah terjadi rasa ketidakadilan hukum yang muncul bila dikaitkan antara vonis empat tahun Habib Rizieq Shihab (HRS) dan nasib enam pengawalnya,” katanya. 

Di antara empat ketidakadilan yang ia maksud itu antara lain; “Pertama, sejak awal para ahli telah menyarankan agar dilakukan investigasi oleh tim pencari fakta independen. Ini awal mula tragedi ini tidak segera terungkap secara fair atau adil,” tuturnya. 

Kedua, terlalu berlebihan jika soal pelanggaran prokes kemudian disikapi dengan penguntitan terhadap HRS. “Ancaman pidana hanya satu tahun atau denda seratus juta rupiah. Tetapi, mengapa disikapi oleh polisi seperti pengejaran terhadap teroris?” ujarnya retoris.

Ketiga, petugas tidak jelas, sehingga tidak jelas pula rombongan penguntit itu dari unsur mana? Polisi, TNI, Badan Intelelijen Negara (BIN), aparat negara lainnya, ataukah mafia pembunuh bayaran?.

Keempat, tindakan polisi atau pihak lain dalam pembunuhan secara extra ordinary adalah tindakan yang over acting, bertentangan dengan kepatutan, etika penegakan hukum, bersifat sadis, kejam tanpa rasa kemanusiaan, khususnya terhadap enam  anggota laskar FPI pengawal HRS. 

Prof. Suteki mengatakan, langkah berani dan strategis Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar Front Pembela Islam (FPI) menyusun buku putih menjadi pintu masuk untuk membuka tabir tragedi KM 50 yang telah terbukti terjadi pembunuhan terhadap enam anggota laskar FPI secara extra judicial killing atau unlawfull killing. 

“Kesan brutal, sadis, kejam menunjukkan bahwa perilaku aparat atau pun petugas masih jauh dari kepatutan, sopan santun, maupun etika penegakan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Tap MPR RI No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” pungkasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati 

Posting Komentar

0 Komentar