Bila Menjadikan Ayat Suci di Atas Konstitusi, Mesti Tak akan Menutup Tempat Ibadah dengan Dalih Pandemi



TintaSiyasi.com-- Bila menjadikan ayat suci di atas konstitusi alias menerapkan syariat Islam secara kaffah, mestilah rezim tidak akan menutup tempat ibadah dengan dalih pandemi. 

Terkait pandemi, Islam telah memberikan koridor yang terang benderang dalam mengatasinya. 

Pertama. Begitu mendengar ada wabah, maka langsung saja dikarantina wilayah (lockdown), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Kedua. Lalu apa yang dilakukan di tempat yang dikarantina tersebut? Rasulullah SAW bersabda:

"Hindarilah orang yang terkena tha'un (lepra/penyakit menular) seperti halnya kalian menghindari (terkaman) seekor singa" (HR Bukhari).

"Janganlah (unta) yang sakit itu didekatkan dengan (unta) yang sehat" (HR Bukhari dan Muslim).

Secara teknis, pengaplikasian uslub 3 T (test/tes, trace/telusur dan treate/pengobatan) dan 5 M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) dapat dilakukan untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW tersebut.

Ketiga. Ibadah yang sifatnya syiar tetap diselenggarakan, tetap tidak boleh melakukan bid'ah apalagi sampai menutup tempat ibadah. 

Di wilayah yang terkena wabah, tegakkan 3 T-5M setegak-tegaknya tetapi jangan sampai melanggar syariat Islam lainnya, karena bagiamanapun 3T-5M hanyalah uslub teknis yang boleh dilakukan selama tidak melanggar hukum Islam. 

Oleh karena itu terkait kerumunan di tempat ibadah dibolehkan dengan catatan: hanya yang sehat dan negatif Covid-19 yang boleh berjamaah di masjid dan berkerumun dalam berbagai ibadah yang sifatnya syiar.

Jadi, tidak boleh menyuruh renggangkan shaf shalat, itu jelas bid'ah. Dalil yag ada justru anjuran untuk merapatkan shaf shalat.

Melarang shalat Jumat berjamaah di masjid bahkan sampai menutup tempat ibadah jelas-jelas bertentangan sekali dengan berbagai dalil yang ada.

Kalau orang sakit tidak jumatan kan dalilnya jelas. Jadi yang positif Corona ya jangan ke masjid, itu benar. Ketahuan positif negatifnya karena sudah di-3T secara optimal.

Keempat. Anggarannya diambil dari berbagai cara yang halal, haram hukumnya diambil dari pinjaman berbunga.

Salah satu cara yang halal adalah dengan mengambil dana dari hasil pengelolaan milkiyah ammah (kepemilikan umum) seperti tambang emas yang hasilnya melimpah di Papua yang saat ini oleh sistem kufur demokrasi dibiarkan dirampok kafir penjajah. 240 Kg emas per hari (data 2018)!? Untuk biayai karantina wilayah mah cetek.

Sehingga semua biaya karantina wilayah termasuk di dalamnya membiaya makan penduduk dan ternaknya serta biaya 3T 5M dapat tertutupi semua tanpa utang.

Tapi sayang, negara ini tidak menjadikan ayat suci di atas konstitusi. Sehingga ajaran Islam yang mulia itu diabaikan begitu saja. Kalau pun ada yang mirip, itu bukan karena mengamalkan syariat Islam secara kaffah melainkan karena sesuai saja dengan sistem kufur yang berlaku dan atau hawa nafsu para penyelengara negara. 

Yang tidak sesuai dengan sistem kufur dan atau hawa nafsu para penyelenggara negara disebut radikal, memecah belah bangsa dan anti Pancasila. Yang sesuai dengan hawa nafsunya disebut moderat, kearifan lokal dan sesuai Pancasila.   

Maka tak aneh, sekarang mengeluarkan kebijakan menutup tempat ibadah tetapi kegiatan konstruksi 100 persen beroperasi dengan prokes. 

Mengapa? Apakah karena terikat dengan BRI/OBOR (One Belt One Road) Negara Cina? Apakah tidak tersisa sedikit pun keimanan agar merasa terikat dengan syariat Islam? Asli, saya hanya bertanya dan butuh jawaban segara agar tidak terjadi salah sangka di antara kita.[] 


Oleh: Joko Prasetyo 
Jurnalis

Depok, 21 Dzulqaidah 1442 H | 2 Juli 2021 M



Posting Komentar

0 Komentar